17 Maret

17 Maret

University

25 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Perilaku Sesuai Peraturan / Kelompok 8

Perilaku Sesuai Peraturan / Kelompok 8

University

20 Qs

Soal ujian  Teks Berita (Jamlean)

Soal ujian Teks Berita (Jamlean)

University

20 Qs

Post Test Perangkat Ambacana (LPAR 2024)

Post Test Perangkat Ambacana (LPAR 2024)

University

20 Qs

Diskusi Publik 2025

Diskusi Publik 2025

University

20 Qs

ULANGAN HARIAN SAPRAS

ULANGAN HARIAN SAPRAS

University

20 Qs

Penanaman

Penanaman

University

20 Qs

PKN MI/SD SMESTER 2

PKN MI/SD SMESTER 2

University

20 Qs

Pemantapan Kesepaduan Nasional Melalui Etika Dan Peradaban Quiz

Pemantapan Kesepaduan Nasional Melalui Etika Dan Peradaban Quiz

University

20 Qs

17 Maret

17 Maret

Assessment

Quiz

Others

University

Easy

Created by

Sevira Nurlita

Used 1+ times

FREE Resource

25 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Pancasila tidak mengenal adanya fasisme sebab fasisme bertitik tolak pada?

Pemusatan kekuasaan pada beberapa orang

Mengutamakan individualisme radikal

Material modern dan individualisme

Pemusatan kekuasaan pada satu orang

Memaksakan praktik liberalisme

Answer explanation

Fasisme adalah paham yang tidak menganggap kekerasan sepenuhnya buruk. Fasisme memandang bahwa kekerasan politik, perang, dan imperialisme dapat digunakan untuk membangkitkan kembali suatu negara.

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 merupakan organisasi pertama pada zaman pergerakan nasional. Sebagai pendiri, Dr. Wahidin Soedirohusodo menggagas organisasi ini bertujuan untuk memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Kegiatan tersebut dapat diteladani oleh generasi saat ini yaitu dengan?

Menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan keagamaan

Menyelenggarakan kegiatan kepemudaan di berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia

Berinteraksi dengan siapa pun tanpa menghilangkan perbedaan dan karakteristik kedaerahan

Menjaga sikap persatuan dengan meningkatkan nilai-nilai kejujuran, loyalitas, dan tanggung jawab

Meyakinkan para pemuda bahwa mereka adalah generasi penerus dan pejuang bangsa

Answer explanation

Sikap ini sesuai dengan semangat Budi Utomo untuk memajukan bangsa dan menjaga persatuan melalui pendidikan dan pembentukan karakter yang baik, yang juga penting bagi pembangunan bangsa di masa kini

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Konsekuensi dari hubungan kausal organis antara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan batang Tubuh UUD 1945 yang tidak dapat dipisahkan ialah?

Tiap pasal tidak boleh saling bertentangan

Nilai Pancasila harus ada dalam tiap pasal

Tiap unsur tersebut harus saling mengisi

Batang tubuh merupakan penjelasan Pancasila

UUD harus merangkum sila-sila pada Pancasila

Answer explanation

Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai yang mendasari pembentukan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan cita-cita negara yang tercermin dalam sila-sila Pancasila, sementara batang tubuh UUD 1945 merinci ketentuan-ketentuan yang lebih teknis dan operasional. Ketiganya harus saling mengisi dan tidak dapat dipisahkan dalam membentuk negara yang berdasarkan Pancasila

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Ciri khas negara kesatuan adalah…

Kepala negaranya adalah seorang presiden

Kekuasaan asli ada pada pemerintah pusat

Warga negara mudah berpindah domisili

Adanya konstitusi yang tertulis

Kepala negaranya dipilih oleh rakyat

Answer explanation

Ciri khas dari negara kesatuan adalah bahwa kekuasaan asli ada pada pemerintah pusat, yang mengatur seluruh wilayah negara dan pembagian kekuasaan dilakukan secara terpusat. Negara kesatuan menekankan pada kesatuan dan keterpaduan dalam pengelolaan negara, dengan pemerintah pusat memiliki kekuasaan tertinggi yang dapat mendelegasikan wewenang ke daerah-daerah, tetapi tetap mengontrolnya.

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Apabila didasarkan pada ajaran Trias Politika, yang dikenal dengan teori pemisahan kekuasaan negara, maka penetapan APBN menurut UUD 1945 merupakan campur tangan…

Presiden dalam kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat dalam Kekuasaan presiden

Presiden dalam kekuasaan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dalam kekuasaan Presiden

DPR dalam kekuasaan Mahkamah Agung

Answer explanation

Penetapan APBN menurut UUD 1945 melibatkan Presiden yang mengajukan rancangan anggaran, tetapi DPR yang memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak RAPBN tersebut. Meskipun Presiden mengusulkan, kekuasaan untuk menetapkan anggaran tetap berada di tangan DPR.

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa perekonomian disusun atas asas kekeluargaan. Konsep kekeluargaan diusung dalam konstitusi sebagai upaya untuk mengembangkan sikap nasionalisme dalam perekonomian. Hal tersebut memiliki tujuan...

Mengedepankan perekonomian yang menjunjung tinggi rasa cinta tanah air

Menghadirkan perekonomian Indonesia dengan mengutamakan ekonomi domestik

Membangun konsep perekonomian yang bangga terhadap bangsa Indonesia

Menciptakan perekonomian dengan mengedepankan kepentingan kekeluargaan

Untuk membangun perekonomian dengan mengutamakan kepentingan nasional

Answer explanation

Konsep asas kekeluargaan dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 bertujuan untuk menciptakan perekonomian yang mengutamakan kepentingan bersama dan berlandaskan pada semangat solidaritas dan gotong-royong, yang pada gilirannya mengedepankan kepentingan nasional. Ini bertujuan agar perekonomian Indonesia dapat berkembang dengan mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya individu atau kelompok tertentu.

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Menurut Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan pertama, dalam hal memberi grasi dan rehabilitasi, Presiden perlu memperhatikan pertimbangan dari...

MPR

Dewan Perwakilan Rakyat

Mahkamah Agung

Menteri Kehakiman

Dewan Pertimbangan Agung

Answer explanation

Menurut Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan pertama, dalam hal memberi grasi dan rehabilitasi, Presiden perlu memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?