18 Maret

Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan membuat rakyat menaruh kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah.  Berikut ini merupakan indikator keterbukaan pemerintah yang dapat dilakukan, antara lain ....

• Memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan dan korban bencana alam  

• Sering mengadakan jumpa pers untuk meningkatkan citra pemerintah di masyarakat  

• Menyelenggarakan pemilu demokratis untuk menjamin pergantian pemerintahan secara damai

• Pemerintah mempunyai beragam akun di media sosial yang mudah diakses masyarakat  

• Memantau perkembangan berita melalui media massa dan media sosial yang sedang viral

Answer explanation

Pemilu yang demokratis adalah salah satu indikator penting keterbukaan pemerintah, karena ini memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin secara bebas dan adil, menjamin pergantian pemerintahan yang damai dan transparan. Dengan pemilu yang transparan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun dapat terjaga dengan baik.

Upaya untuk mengatasi ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi adalah ….

• Meningkatkan ketahanan rakyat untuk mengatasi ancaman dari luar  

• Meniadakan perkembangan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme  

• Menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan persatuan dan kesatuan  

• Penguatan tentang budaya dan wawasan nusantara melalui pendidikan formal

• Menumbuhkan semangat cinta tanah air dengan menggunakan produk-produk lokal

Answer explanation

Menumbuhkan semangat cinta tanah air dengan menggunakan produk-produk lokal.  Upaya ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri, memperkuat perekonomian domestik, dan menciptakan rasa kebanggaan terhadap produk dalam negeri, yang pada gilirannya dapat membantu menjaga integrasi nasional.

Indonesia sebagai negara yang wilayahnya luas memilih bentuk negara kesatuan untuk mengatur negaranya. Pemilihan bentuk  negara tersebut dilatarbelakangi karena ....  

• Tingkat homogenitas bangsa Indonesia  

• Indonesia adalah negara maritim yang luas  

• Bangsa Indonesia adalah pelaut yang ulung

• Bangsa Indonesia adalah bangsa yang homogen  

• Tingginya tingkat heterogenitas bangsa Indonesia

Answer explanation

Pemilihan bentuk negara kesatuan di Indonesia dilatarbelakangi oleh fakta bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi, baik dalam hal suku, agama, budaya, dan bahasa. Negara kesatuan dianggap lebih tepat untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman tersebut.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MPR memiliki tugas dan wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Hal ini diatur dalam pasal UUD 1945 yang telah diamandemen. Fungsi lain dari MPR yang masih berlaku setelah amandemen adalah...

• Membuat perjanjian internasional

• Memberhentikan Presiden melalui mekanisme hukum

• Mengawasi jalannya pemerintahan

• Memberikan pertimbangan hukum kepada DPR

• Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden  

Answer explanation

Setelah amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi memiliki wewenang untuk mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Fungsi yang masih berlaku adalah memberhentikan Presiden melalui mekanisme hukum

Jika terjadi konflik antara Undang-Undang dan Peraturan Daerah, maka penyelesaian konflik tersebut dilakukan dengan cara...

• Mahkamah Agung yang akan menguji Perda terhadap Undang-Undang

• Mahkamah Konstitusi yang akan membatalkan Undang-Undang

• Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah

• Menteri Dalam Negeri yang memutuskan

• DPR mengadakan sidang khusus

Answer explanation

Pasal 24 ayat (1)

Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (termasuk Perda) terhadap undang-undang.  

Salah satu hasil dari amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000 adalah penambahan ketentuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Amandemen ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Amandemen ini tertuang dalam pasal...

• Pasal 28A

• Pasal 28E

• Pasal 30

• Pasal 31

• Pasal 32

Answer explanation

Pasal 28E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Seorang korban pelanggaran HAM berat berhak mendapatkan pemulihan yang meliputi kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi. Salah satu upaya rehabilitasi yang diberikan kepada korban pelanggaran HAM adalah...

• Mendapatkan tunjangan seumur hidup

• Menerima tunjangan hidup dari pelaku

• Mendapatkan bantuan psikologis dan medis

• Mendapatkan program kerja sama dengan pelaku

• Menghapus nama korban dari catatan resmi

Answer explanation

Salah satu upaya rehabilitasi yang diberikan kepada korban pelanggaran HAM berat adalah pemulihan psikologis dan fisik. Selain itu, rehabilitasi juga mencakup pemulihan sosial dan ekonomi.

Dalam amandemen ketiga UUD 1945, yang dilakukan pada tahun 2001, terdapat perubahan penting terkait pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebelum amandemen, pemilihan presiden dilakukan oleh MPR. Namun, setelah amandemen, presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang diatur dalam...

• Pasal 6A

• Pasal 7

• Pasal 8A

• Pasal 9

• Pasal 10

Answer explanation

Setelah amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001, pemilihan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6A, yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon, bukan lagi oleh MPR.

Amandemen keempat UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 2002, salah satunya mengatur tentang perimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Salah satu perubahan penting adalah penguatan peran DPD dalam sistem legislatif. Berdasarkan amandemen ini, DPD berwenang dalam hal...

• Membentuk undang-undang bersama DPR

• Mengusulkan rancangan undang-undang tertentu

• Menyusun anggaran negara

• Melakukan interpelasi terhadap presiden

• Membentuk kabinet pemerintahan

Answer explanation

DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah

Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan yang berlaku di wilayah tertentu dan berada di bawah...

• Peraturan Pemerintah

• Ketetapan MPR

• Peraturan Menteri

• Peraturan Presiden

• Undang-Undang

Answer explanation

Berikut adalah tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)

3. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

4. Peraturan Pemerintah (PP)

5. Peraturan Presiden (Keppres)

Peraturan Daerah (Perda)