Quiz Hukum Perundang-Undangan

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tertuang dalam.....

• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan disebut dengan....

• Konstitusi

• Peraturan Perundang-Undangan

• Konvensi

• Traktat

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan yang keempat adalah...

• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Undang-Undang/Perppu

• Peraturan Presiden

• Peraturan Pemerintah

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan yang kedua adalah...

• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Undang-Undang/Perppu

• Peraturan Presiden

• Peraturan Pemerintah

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Perpres menempati hierarki peraturan perundang-undangan yang ke...

• 1

• 3

• 5

• 7

Produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya seperti Perkada, Peraturan Bersama KDH, Peraturan DPRD merupakan definisi dari...

• Produk Hukum Daerah

• Keputusan DPRD

• Keputusan Badan Kehormatan DPRD

• Konvensi

Yang termasuk dalam aspek pembentukan produk hukum daerah adalah...

• Tertib materi muatan

• Tertib proses pembentukan

• Tertib asas hukum

• Benar semua

Yang termasuk dalam aspek tertib materi muatan adalah...

• Materi muatan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi

• Materi muatan tidak bertentangan dengan kepentingan umum

• Jawaban a dan b benar

• Jawaban a dan b salah

Dalam tahap perencanaan produk hukum daerah, Raperda dapat diusulkan oleh...

• Presiden

• Anggota DPR

• DPRD atau Kepala Daerah

• Menteri

........ adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis (Pasal 1 angka 10 UU Nomor 12 Tahun 2011)

• Program Pembentukan Perda

• Naskah Akademik

• Kajian Akademik

• Instrumen Produk Hukum