Asesmen Madrasah PP TP 23-24

Asesmen Madrasah PP TP 23-24

9th Grade

10 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Amandemen UUD 1945

Amandemen UUD 1945

8th - 9th Grade

15 Qs

Indonesia masa demokrasi parlementer

Indonesia masa demokrasi parlementer

9th Grade

15 Qs

PPKN SMPN5 KELAS IX

PPKN SMPN5 KELAS IX

9th Grade

10 Qs

Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945

Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945

9th Grade

10 Qs

IPS KELAS 5 TEMA 7 SUBTEMA 2

IPS KELAS 5 TEMA 7 SUBTEMA 2

5th - 11th Grade

15 Qs

PPKn Kelas 9 Bab 2

PPKn Kelas 9 Bab 2

9th Grade

10 Qs

Penilaian Harian 2 PPKn Kelas 9

Penilaian Harian 2 PPKn Kelas 9

9th Grade

10 Qs

Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

9th Grade

15 Qs

Asesmen Madrasah PP TP 23-24

Asesmen Madrasah PP TP 23-24

Assessment

Quiz

Social Studies

9th Grade

Easy

Created by

Syarifudin Syarifudin

Used 2+ times

FREE Resource

10 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Untuk mendirikan sebuah bangunan yang kokoh maka bangunan tersebut harus memiliki pondasi yang kuat agar tidak mudah roboh, begitu juga dengan sebuah negara. Negara Indonesia juga harus memiliki sebuah pondasi atau dasar yang kuat dan kokoh agar dapat mencapai tujuan negara. Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia yang rumusannya terdapat pada ….

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea kesatu

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sebagian hukum dasar tertulis, sumber bagi peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Dalam kedudukan yang demikian itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki fungsi salah satunya fungsi penentu.  Fungsi penentu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ….

Mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan

Mengontrol aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi

Penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara

Penentu salah dan benarnya pelaksanaan UUD 1945

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut dinyatakan dalam ….

UUD Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 1

UUD Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2

UUD Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3

UUD Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 4

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Organisasi ini menjadi salah satu cikal bakal kebangkitan nasional di Indonesia. Berikut ini tokoh printis kebangkitan nasional adalah ….

dr. Wahidin Soedirohoesodo

Sultan Hasanudin

Sultan Ageng Tirtayasa

Tuanku Imam Bonjol

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya berkaitan dengan perubahan perilaku negatif seperti budaya sekularisme, individualisme, dan konsumtif. Sehingga dalam perihal ini dengan adanya nilai-nilai Pancasila yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia dijadikan sebagai penyaring budaya yang masuk dan sebagai pedoman bertingkah laku dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kedudukan Pancasila sebagai ….

Dasar negara

Konstitusi negara

Pandangan hidup bangsa

Sumber dari segala sumber hukum

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia merupakan hasil dari penjabaran nilai-nilai kelima sila Pancasila. Oleh karena itu, pemerintah dalam setiap pembuatan aturan negara harus mengedepankan hakikat kelima sila Pancasila tersebut.

Berikut ini peraturan perundang-undangan yang menempati urutan yang ketiga dalam sistem hukum nasional adalah ….

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Provinsi

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Undang-Udang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, urutan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berada diurutan ketiga adalah tahap ….

Pengundangan

Penyusunan

Pembahasan

Perencanaan

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?