UTS MKD

Yang bukan merupakan aspek utama reformasi manajemen keuangan daerah adalah

• Perubahan sistem anggaran

• Perubahan sistem akuntansi

• Perubahan basis akuntansi

• Perubahan manajemen

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan, kecuali

• Meningkatnya kemandirian daerah

• Meningkatnya pengeluaran daerah

• Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas publik

• Meningkatnya demokratisasi di daerah

Secara historis, reformasi keuangan daerah di Indonesia dibagi dalam tiga fase, kecuali

• Era Orde Lama

• Era Orde Baru

• Era Orde Milenial

• Era Orde Reformasi

Perubahan sistem penganggaran daerah yaitu dari

• Sistem anggaran tradisional menjadi sistem anggaran berbasis kinerja

• Sistem anggaran berbasis kinerja menjadi sistem anggaran tradisional

Perubahan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah yaitu dari

• Sistem desentralisasi ke sistem sentralisasi

• Sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi

Perubahan sistem akuntansi yang terjadi saat reformasi manajemen keuangan daerah adalah dari

• Sistem tata buku berpasangan (double entry bookkeeping) menjadi sistem tata buku tunggal (single entry bookkeeping)

• Sistem tata buku tunggal (single entry bookkeeping) menjadi sistem tata buku berpasangan (double entry bookkeeping)

Perubahan basis akuntansi yang terjadi saat reformasi manajemen keuangan daerah adalah dari

• Basis kas (cash basis) menjadi basis akrual (accrual basis)

• Basis akrual (accrual basis) menjadi basis kas (cash basis)

Aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus diperhatikan adalah

• Pelaporan keuangan

• Perencanaan anggaran

• Pengawasan anggaran

• Semua benar

Reformasi manajemen keuangan daerah bertujuan untuk meningkatkan

• Ketergantungan daerah terhadap dana pusat

• Pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat

• Pengeluaran yang tidak terencana

• Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran

Yang bukan merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan daerah adalah

• Transparansi

• Partisipasi masyarakat

• Sentralisasi

• Akuntabilitas