24 Maret

Dalam pelaksanaan demokrasi, Indonesia pernah menggunakan demokrasi parlementer pada tahun 1945-1959. Salah satu ciri pelaksanaan demokrasi parlementer saat itu adalah...

• Keseimbangan tuntutan masyarakat

• Keseimbangan kelembagaan negara kekuasaan

• Meluasnya peranan TNI sebagai unsur social politik

• Berkembangnya pengaruh komunis

• Keterbatasan presiden

Answer explanation

Ciri-ciri pelaksanaan demokrasi parlementer:

 

- Para menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR.

 

- Sistem multipartai.

 

- Over power politik. legislatif/partai

 

- Keterbatasan presiden/eksekutif.

Tujuan diselenggarakan pemilu adalah untuk memilih anggota legislatif atau wakil rakyat. Salah satu peserta pemilu yang pesertanya perseorangan adalah memilih...

• Anggota DPD

• Anggota DPRD Kabupaten

• Anggota DPRD Provinsi

• Anggota DPR

• Presiden dan wakil presiden

Answer explanation

- Peserta partai politik: Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD, Kabupaten

 

- Peserta perseorangan: Anggota DPD

 

- Peserta partai atau gabungan partai politik: Presiden dan wakil presiden

Asli, abadi, tunggal, dan tidak terbatas merupakan sifat kedaulatan menurut...

• Agustinus

• Thomas aquinas

• Jean Bodin

• Nicollo Machiavelli

• Thomas Hobbes

Answer explanation

Asli, abadi, tunggal, dan tidak terbatas merupakan sifat kedaulatan menurut Jean Bodin

Berikut merupakan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK), kecuali...

• Menguji kekuataan UU terhadap UUD.

• Memutus sengketa kewenangan lembaga negara.

• Memberi sanksi atas pelanggaran UU.

• Memutuskan pembubaran partai politik.

• Memutus pemilu. perselisihan hasil

Answer explanation

Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK):

 

-Menguji kekuataan UU terhadap UUD.

 

-Memutus sengketa kewenangan lembaga negara.

 

-Memutuskan pembubaran partai politik.

 

-Memutus perselisihan hasil pemilu.

 

Jadi, yang bukan merupakan tugas dan wewenang MK adalah memberi sanksi atas pelanggaran UU.

Sebagai hukum bagi warga negaranya, peraturan perundang-undangan juga berkedudukan sebagai ....

• Pengambil keputusan

• Penjamin hak dan kewajiban warga negara

• Pemberi rasa keadilan

• Pelindung warga negara

• Pencipta ketertiban ketenteraman dan ketentraman

Answer explanation

Selain sebagai payung hukum bagi warga negaranya, kedudukan peraturan perundang-undangan juga sebagai penjamin hak dan kewajiban warga negaranya.

Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota merupakan salah satu bunyi dari...

• Nilai dasar otonomi daerah

• Tujuan otonomi daerah

• Asas dan prinsip otonomi daerah

• Pengertian otonomi daerah

• Kewenangan daerah

Answer explanation

Asas dan prinsip pemerintahan daerah

 

- Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

 

- Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota.

 

- Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah merupakan pengertian berdasarkan...

• UU No. 38 Tahun 1999

• UU No. 39 Tahun 1999

• UU No. 32 Tahun 2004

• UU No. 31 Tahun 2004

• UU No. 30 Tahun 2004

Answer explanation

Dalam UU No. 39 Tahun 1999, pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah.

Berikut merupakan fungsi dari lembaga Komnas HAM, kecuali...

• Mengkaji dan meneliti tentang HAM

• Melakukan penyuluhan tentang HAM

• Melakukan pemantauan tentang HAM

• Mediasi tentang HAM

• Meninjau tempat kejadian

Answer explanation

Fungsi Komnas HAM:

- Pengkajian dan penelitian tentang HAM

- Penyuluhan tentang HAM

- Pemantauan tentang HAM

- Mediasi tentang HAM

Jadi, yang bukan merupakan fungsi dari Komnas HAM adalah meninjau tempat kejadian.

Sistem pemerintahan pascaamandemen UUD 1945 lebih menegaskan lagi bahwa sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem...

• Presidensial

• Parlementer

• Semi presidensial

• Demokrasi Liberal

• Liberal

Answer explanation

Sistem pemerintahan pasca amandemen UUD 1945 lebih menegaskan lagi bahwasistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem presidensial. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR karena MPR tidak lagi sebagai pemegang kekuasaan rakyat.

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial yang terdapat pada UUD NRI 1945, kecuali ....

• Presiden adalah kepala pemerintahan yang memimpin kabinet yang dipimpin olehnya dan bertanggung jawab kepadanya.

• Masa jabatan presiden ditentukan dengan pasti oleh UUD.

• Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan tidak dapat dijatuhkan olehnya.

• Presiden dapat membubarkan badan legislatif.

• Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada pemilih.

Answer explanation

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial yang terdapat pada UUD NRI 1945, yaitu:

 

- Presiden adalah kepala pemerintahan yang memimpin kabinet yang dipimpin olehnya dan bertanggung jawab kepadanya (bisa dilihat pada pasal 4). Sekaligus pula sebagai kepala negara (lambang negara).

 

- Masa jabatan presiden ditentukan dengan pasti oleh UUD. (bisa dilihat pada pasal 7)

 

- Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan tidak dapat dijatuhkan olehnya.

 

- Presiden juga tidak dapat membubarkan badan legislatif. (bisa dilihat pada pasal 7c)

 

- Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada pemilih. (bisa dilihat pada pasal 6a)