Jaminan Produk Halal

Lembaga yang bertugas menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia adalah…

• Kementerian Kesehatan

• BPJPH

• Badan POM

• Kementerian Perdagangan

Apa peraturan yang mengatur pelaksanaan dari UU Jaminan Produk Halal?

• PP No. 31 Tahun 2019

• UU No. 39 Tahun 2021

• PMA No. 26 Tahun 2019

• UU No. 6 Tahun 2023

Apa yang menjadi dasar hukum utama sertifikasi halal di Indonesia?

• Undang-Undang No. 33 Tahun 2014

• Undang-Undang No. 11 Tahun 2020

• Undang-Undang No. 6 Tahun 2023

• Undang-Undang No. 39 Tahun 2021

Berapa lama masa berlaku sertifikat halal setelah perubahan peraturan tahun 2023?

• 2 tahun

• 4 tahun

• Tanpa batas waktu, kecuali ada perubahan bahan atau proses produksi

• 10 tahun

Siapa yang bertanggung jawab dalam menetapkan fatwa halal terhadap suatu produk?

• BPJPH

• LPPOM-MUI

• Majelis Ulama Indonesia (MUI)

• Kementerian Agama

Apa peran utama sidang fatwa dalam proses sertifikasi halal?

• Menyusun dokumen teknis sertifikasi

• Menentukan status kehalalan suatu produk

• Melakukan audit terhadap pelaku usaha

• Memberikan sosialisasi kepada pelaku bisnis

Apa saja dokumen utama yang harus diajukan dalam pengajuan sertifikasi halal self-declare?

• Surat permohonan, daftar bahan, dan proses produk halal

• Surat rekomendasi BPJPH, akta usaha, dan izin distribusi

• Nomor registrasi halal, peta lokasi, dan laporan keuangan

• Surat audit eksternal, daftar produk, dan asuransi usaha

Berdasarkan UU No. 6 Sertifikat halal hanya berlaku selama 2 tahun dan harus diperbarui setiap periode tersebut.

• Benar

• Salah

Jika suatu produk sudah memiliki sertifikat halal, maka produsen tidak perlu lagi mengikuti regulasi tambahan terkait halal.

• Benar

• Salah

Jika ada perubahan kecil dalam bahan baku, produsen tetap harus melaporkan dan memperbarui sertifikat halal.

• Benar

• Salah