58. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum

UUD 1960

UUD 1949

UUD 1945

UUD 2002

Ir. Soekarno

Abikusno Cokrosuroyo

Dr. Radjiman Widyodiningrat

Mohammad Hatta

Membentuk partai politik baru

Menghapuskan hak asasi manusia

Menambah jumlah pasal

Membatasi kekuasaan presiden

Negara yang memiliki banyak kepala negara

Negara yang memiliki banyak pemerintah daerah

Negara yang tidak memiliki konstitusi

Negara yang dikuasai oleh satu pemerintah pusat

Hukum berlaku untuk pemerintah saja

Hukum tidak perlu diterapkan secara konsisten

Hukum berlaku setara bagi semua orang

Hukum hanya berlaku untuk warga negara tertentu

Hanya pendidikan dan kebudayaan

Bentuk dan kedaulatan negara

Hanya kekuasaan presiden

Hanya hak asasi manusia

Menjadi pedoman untuk menghapuskan hukum

Menjadi alat kontrol hukum yang lebih rendah

Menjadi dasar penyusunan peraturan perundang-undangan

Menjadi sumber konflik antar negara

Menghapuskan semua pasal UUD

Menyetujui rancangan UUD yang diambil dari Piagam Jakarta

Menetapkan presiden baru

Membentuk partai politik baru

Paham yang menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi

Paham yang menolak hukum

Paham yang hanya berlaku untuk pemerintah

Paham yang mengutamakan kekuasaan individu

Keberhasilan pemerintah

Krisis moneter tahun 1997

Kenaikan jumlah penduduk

Perubahan iklim