Soal PSAJ SEJARAH XII 2025

Kebijakan Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru memberikan peran ganda bagi militer dalam bidang pertahanan dan sosial-politik. Dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia adalah...

• Menguatnya lembaga-lembaga demokrasi sipil.

• Terciptanya sistem politik yang lebih partisipatif.

• Terhambatnya perkembangan masyarakat sipil yang kritis.

• Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

• Berkembangnya kebebasan pers dan media massa.

Program Keluarga Berencana (KB) yang digalakkan pada masa Orde Baru berhasil menekan angka pertumbuhan penduduk. Namun, dalam konteks hak asasi manusia, kebijakan ini menuai kritik karena...

• Tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

• Kurang memperhatikan aspek kesehatan reproduksi perempuan.

• Menimbulkan kesenjangan sosial antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

• Dianggap melanggar hak individu dalam menentukan jumlah keturunan.

• Tidak efektif dalam menekan angka kematian ibu dan anak.

Stabilisasi politik menjadi prioritas utama pada awal Orde Baru. Namun, pendekatan ini memiliki konsekuensi terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Bagaimana Anda menilai keseimbangan antara stabilitas politik dan kebebasan individu pada masa itu?

• Stabilitas politik yang kuat menjadi landasan utama bagi pembangunan ekonomi, mengesampingkan kebebasan individu.

• Kebebasan individu harus diutamakan, meskipun mengganggu stabilitas politik.

• Stabilitas politik dan kebebasan individu dapat berjalan beriringan dengan penegakan hukum yang adil.

• Pendekatan represif diperlukan untuk mencapai stabilitas politik demi pembangunan ekonomi.

• Stabilitas politik dan kebebasan individu adalah dua hal yang bertentangan dan tidak dapat disatukan.

Bagaimana hubungan antara kebijakan ekonomi Orde Baru yang berfokus pada pertumbuhan dengan peningkatan kesenjangan sosial di Indonesia?

• Pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara otomatis mengurangi kesenjangan sosial.

• Kebijakan ekonomi Orde Baru berhasil menciptakan pemerataan pendapatan yang signifikan.

• Fokus pada pertumbuhan ekonomi mengabaikan distribusi pendapatan yang adil.

• Kesenjangan sosial disebabkan oleh faktor eksternal, bukan kebijakan ekonomi Orde Baru.

• Kebijakan ekonomi Orde Baru tidak memiliki dampak signifikan terhadap kesenjangan sosial.

Kebijakan pembangunan infrastruktur pada masa Orde Baru memberikan dampak positif terhadap konektivitas antarwilayah. Namun, dampak negatifnya adalah...

• Meningkatnya urbanisasi dan kesenjangan pembangunan antardaerah.

• Terhambatnya pertumbuhan sektor industri dan jasa.

• Menurunnya kualitas sumber daya manusia akibat kurangnya investasi di bidang pendidikan.

• Meningkatnya ketergantungan Indonesia pada bantuan luar negeri.

• Melemahnya sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional.

Bagaimana peran Golkar dalam sistem politik Orde Baru dan dampaknya terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia?

• Golkar menjadi pilar utama demokrasi dengan memberikan ruang bagi partisipasi politik yang luas.

• Golkar berperan sebagai alat stabilisasi politik yang efektif tanpa membatasi kebebasan berpendapat.

• Golkar menjadi kekuatan dominan yang membatasi ruang gerak partai politik lain dan menghambat demokrasi.

• Golkar berhasil menciptakan sistem politik yang transparan dan akuntabel

• Golkar tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia

Bagaimana Anda menilai peran pers dan media massa pada masa Orde Baru dalam konteks kebebasan berpendapat dan akses informasi publik?

• Pers dan media massa memiliki kebebasan penuh dalam menyampaikan informasi yang kritis terhadap pemerintah.

• Pers dan media massa berperan sebagai alat kontrol sosial yang efektif terhadap kebijakan pemerintah.

• Pers dan media massa dikendalikan oleh pemerintah dan menjadi alat propaganda untuk mempertahankan kekuasaan.

• Pers dan media massa berhasil menciptakan ruang publik yang demokratis untuk diskusi dan debat.

• Pers dan media massa tidak memiliki peran signifikan dalam membentuk opini publik.

Bagaimana dampak kebijakan ekonomi Orde Baru terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional?

• Kebijakan Orde Baru berhasil meningkatkan produksi pertanian dan mencapai swasembada pangan.

• Sektor pertanian menjadi prioritas utama dalam kebijakan ekonomi Orde Baru.

• Kebijakan Orde Baru mengabaikan sektor pertanian dan menyebabkan ketergantungan pada impor pangan.

• Petani mendapatkan perlindungan dan jaminan kesejahteraan dari kebijakan Orde Baru.

• Kebijakan Orde Baru tidak memiliki dampak signifikan terhadap sektor pertanian.

Dampak utama dari kebijakan sentralisasi kekuasaan pada masa Orde Baru terhadap pemerintahan daerah adalah...

• Meningkatnya otonomi dan kemandirian pemerintah daerah.

• Terciptanya sistem pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

• Terbatasnya kewenangan dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di daerah.

• Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di daerah.

• Berkembangnya inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Bagaimana peran mahasiswa dan gerakan pro-demokrasi dalam mengakhiri kekuasaan Orde Baru?

• Mahasiswa dan gerakan pro-demokrasi tidak memiliki peran signifikan dalam perubahan politik.

• Gerakan mahasiswa berhasil menciptakan konsensus nasional untuk mempertahankan Orde Baru.

• Gerakan mahasiswa dan pro-demokrasi menjadi kekuatan pendorong utama dalam menuntut reformasi dan perubahan.

• Mahasiswa dan gerakan pro-demokrasi hanya berperan sebagai kelompok minoritas tanpa pengaruh besar.

• Gerakan mahasiswa dan pro-demokrasi berhasil menciptakan stabilitas politik yang berkelanjutan.