Soal Pengayaan Bab 2 Sub B

Manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan hubungan antara hukum dan norma?

• Hukum selalu identik dengan norma agama

• Norma sosial selalu menjadi dasar pembentukan hukum

• Hukum adalah kumpulan dari seluruh norma yang berlaku dalam masyarakat

• Hukum adalah seperangkat norma yang memiliki sifat memaksa dan sanksi yang jelas.

• Tidak ada hubungan signifikan antara hukum dan norma.

Apa yang dimaksud dengan sifat otonom hukum?

• Hukum selalu bergantung pada norma agama dan kesusilaan

• Hukum memiliki sumber nilai dan validitasnya sendiri, relatif independen dari bidang lain.

• Hukum hanya berlaku bagi individu yang menyetujuinya

• Hukum selalu berubah mengikuti perkembangan moral masyarakat

• Hukum diciptakan dan ditegakkan oleh kekuatan eksternal tanpa partisipasi masyarakat

Apa yang dimaksud dengan sifat responsif hukum?

• Hukum yang statis dan tidak berubah-ubah.

• Hukum yang hanya melayani kepentingan penguas

• Hukum yang berorientasi pada masa depan sehingga mampu memberikan prediksi dan antisipasi atas kondisi yang akan dihadapi masyarakat di masa mendatang

• Hukum yang dibuat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat

• Hukum yang hanya fokus pada penegakan aturan tanpa mempertimbangkan dampaknya

Nilai-nilai Pancasila mendasari dan menjiwai seluruh isi pasal dalam UUD 1945, hal ini menunjukkan bahwa hubungan keduanya bersifat...

• Hierarkis, di mana UUD 1945 lebih tinggi kedudukannya

• Koordinatif, di mana keduanya memiliki kedudukan yang setara

• Subordinatif, di mana Pancasila berada di bawah UUD 1945

• Organis, di mana Pancasila merupakan jiwa dan UUD 1945 adalah raganya

• Kontradiktif, di mana keduanya seringkali bertentangan dalam implementasi

Bagaimanan hubungan Pancasila dengan Peraturan Perundang-Undangan

• Pancasila hanya menjadi pertimbangan etis, tidak memiliki kekuatan hukum

• Semua peraturan perundang-undangan harus merujuk atau bersumberkan kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

• Peraturan perundang-undangan dibuat secara independen tanpa mengacu pada Pancasila

• Pancasila baru dipertimbangkan setelah peraturan perundang-undangan selesai dibuat.

• Pancasila hanya relevan untuk peraturan di tingkat pusat, tidak di tingkat daerah

Konsekuensi yuridis dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah...

Setiap peraturan perundang-undangan bebas dari pengujian kesesuaian dengan Pancasila. b. Mahkamah Agung berwenang membatalkan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila. c. Seluruh peraturan perundang-undangan harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. d. Pancasila hanya menjadi materi pelajaran di sekolah, tidak memengaruhi hukum positif. e. Peraturan perundang-undangan dapat dibuat berdasarkan kepentingan kelompok tertentu meskipun bertentangan dengan Pancasila

• Setiap peraturan perundang-undangan bebas dari pengujian kesesuaian dengan Pancasila

• Mahkamah Agung berwenang membatalkan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila

• Seluruh peraturan perundang-undangan harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

• Pancasila hanya menjadi materi pelajaran di sekolah, tidak memengaruhi hukum positif

• Peraturan perundang-undangan dapat dibuat berdasarkan kepentingan kelompok tertentu meskipun bertentangan dengan Pancasila

Apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, mekanisme yang dapat ditempuh adalah...

• Mengabaikan peraturan tersebut dan tetap berpegang pada Pancasila

• Melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menuntut pembatalan

• Mengajukan permohonan pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi (jika peraturan tersebut adalah undang-undang) atau lembaga yang berwenang lainnya

• Menunggu sampai ada perubahan rezim pemerintahan

• Melakukan interpretasi subjektif terhadap peraturan agar sesuai dengan Pancasila

Isi atau muatan peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat...

• Norma hukum yang ada harus dapat dilaksanakan dan memberikan kepastian hukum

• Opini publik yang sedang berkembang saat itu

• Keinginan pembuat undang-undang secara priba

• Kepentingan kelompok mayoritas dalam masyarakat

• Tidak perlu mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya

Selain tidak bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi, isi peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan prinsip...

• Efisiensi anggaran dalam implementasinya

• Kesesuaian dengan selera masyarakat luas

• Kebutuhan hukum masyarakat dan rasa keadilan

• Kemudahan dalam proses penegakannya oleh aparat

• Dukungan dari media massa dan tokoh masyarakat

Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai...

• Ideologi negara yang nilai-nilainya harus menjiwai segala produk peraturan perundang-undangan di Indonesia

• Himpunan peraturan perundang-undangan yang lengkap dan terperinci

• Pedoman moral bagi warga negara dalam kehidupan sehari-hari

  Sejarah terbentuknya bangsa dan negara Indonesia. e. Simbol persatuan dan kesatuan bangsa yang tidak memiliki implikasi hukum.

• Sejarah terbentuknya bangsa dan negara Indonesia

• Simbol persatuan dan kesatuan bangsa yang tidak memiliki implikasi hukum