PERBANDINGAN SISTEM PEM INDONESIA SEBELUM/SESUDAH AMANDEMEN

Pernyataan yang paling tepat menggambarkan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum perubahan UUD 1945 adalah...

• A. Lembaga negara yang sejajar kedudukannya dengan Presiden dan DPR.

• B. Lembaga tinggi negara yang berfungsi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat secara langsung.

• C. Lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan menetapkan UUD, memilih Presiden/

  Wakil Presiden, dan menetapkan GBHN.

• D. Lembaga legislatif utama yang bertugas membuat undang-undang bersama Presiden.

• E. Lembaga yudikatif yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang.

Salah satu ciri dominasi kekuasaan Presiden sebelum perubahan UUD 1945 adalah...

• A. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

• B. Masa jabatan Presiden dibatasi secara tegas oleh konstitusi.

• C. Presiden memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan kebijakan dan penyelenggaraan

  pemerintahan.

• D. Presiden bertanggung jawab langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

• E. Kekuasaan Presiden dapat dibatasi melalui mekanisme impeachment yang jelas dan mudah

  dilaksanakan.

3. Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum perubahan UUD 1945 dapat digambarkan sebagai...

• A. Lembaga legislatif yang sangat kuat dan memiliki mekanisme checks and balances yang

  efektif terhadap Presiden.

• B. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden kapan saja jika tidak

  sesuai dengan aspirasi rakyat.

• C. Lembaga legislatif yang berfungsi, namun kekuatannya belum seimbang dengan MPR dan

  Presiden, serta fungsi pengawasannya belum maksimal.

• D. Lembaga yang hanya bertugas menyetujui anggaran negara yang diajukan oleh Presiden.

• E. Lembaga yang anggotanya ditunjuk langsung oleh Presiden.

Salah satu perubahan fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan UUD 1945 adalah...

• A. Kedaulatan tetap berada di tangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

• B. Presiden dan Wakil Presiden tetap dipilih oleh anggota MPR.

• C. Kekuasaan Presiden menjadi lebih tidak terbatas dibandingkan sebelumnya.

• D. Rakyat memiliki hak untuk memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilihan

  umum.

• E. Peran MPR menjadi semakin dominan dalam menentukan arah kebijakan negara.

Setelah perubahan UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki fungsi utama sebagai...

• A. Lembaga tertinggi negara yang menetapkan seluruh kebijakan dasar negara.

• B. Lembaga yang memilih Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan usulan dari partai politik.

• C. Lembaga yang bertugas mengawasi kinerja Presiden dan dapat memberhentikannya jika melanggar konstitusi.

• D. Lembaga permusyawaratan rakyat yang melantik Presiden dan Wakil Presiden serta berwenang mengubah dan mengamandemen UUD.

• E. Lembaga legislatif yang bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) setelah perubahan UUD 1945 bertujuan untuk...

• A. Mengawasi kinerja hakim di seluruh pengadilan di Indonesia.

• B. Memperkuat kekuasaan eksekutif dalam bidang hukum.

• C. Menyelesaikan sengketa antar lembaga negara dan menguji undang-undang terhadap UUD.

• D. Mengawasi pelaksanaan anggaran negara oleh pemerintah.

• E. Mewakili kepentingan daerah di tingkat pusat.

Penguatan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah perubahan UUD 1945 terlihat dalam hal...

• A. DPR menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang membuat undang-undang.

• B. DPR memiliki kewenangan untuk memilih dan memberhentikan Presiden secara langsung.

• C. DPR memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang lebih efektif, termasuk persetujuan terhadap perjanjian internasional dan anggaran negara.

• D. Anggota DPR ditunjuk langsung oleh Presiden untuk memastikan stabilitas politik.

• E. DPR tidak lagi memerlukan persetujuan Presiden dalam membuat undang-undang.

Konsep Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh MPR sebelum perubahan UUD 1945, setelah amandemen...

• A. Tetap menjadi pedoman utama dalam perencanaan pembangunan nasional.

• B. Diubah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang ditetapkan

  oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

• C. Dihapuskan, dan perencanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan

  undang-undang.

• D. Diambil alih fungsinya oleh Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal arah

  pembangunan.

• E. Digantikan oleh ketetapan MPR yang berlaku setiap lima tahun sekali.

Salah satu konsekuensi dari penguatan otonomi daerah setelah perubahan UUD 1945 adalah...

• A. Kekuasaan pemerintah pusat menjadi semakin dominan dalam mengatur seluruh aspek

  kehidupan berbangsa dan bernegara.

• B. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola urusan

  pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip otonomi dan desentralisasi.

• C. Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menjadi lebih superior dibandingkan Dewan

  Perwakilan Rakyat (DPR).

• D. Sistem pemerintahan Indonesia kembali menjadi negara federal.

• E. Anggaran negara sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah.

Prinsip negara hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) setelah perubahan UUD 1945...

• A. Tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan sebelum amandemen.

• B. Menjadi kurang penting dibandingkan stabilitas politik.

• C. Lebih tegas diatur dalam konstitusi sebagai landasan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

• D. Hanya berlaku bagi warga negara tertentu saja.

• E. Pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan pemerintah pusat.