LATIHAN KELEBIHAN/KELEMAHAN SISTEM PEM INDONESIA (2)

Pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia membagi kekuasaan negara di tingkat pusat menjadi tiga cabang utama yang saling berinteraksi dan mengawasi. Salah satu cabang tersebut adalah kekuasaan legislatif yang bertugas membentuk undang-undang. Di tingkat pusat, lembaga yang menjalankan fungsi legislatif adalah...

• A. Presiden dan Wakil Presiden

• B. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

• C. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

• D. Gubernur, Bupati, dan Walikota

• E. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kedudukan yang unik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu wewenang konstitusional MPR yang membedakannya dari lembaga legislatif lainnya adalah...

• A. Membentuk undang-undang bersama Presiden

• B. Mengawasi pelaksanaan anggaran negara

• C. Mengadili perkara pada tingkat kasasi

• D. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

• E. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

Kekuasaan eksekutif di tingkat pusat dipegang oleh Presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden. Sebagai kepala pemerintahan, salah satu wewenang utama Presiden adalah...

• A. Membahas dan menyetujui anggaran negara

• B. Menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

• C. Menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang

• D. Mengajukan usul undang-undang kepada DPR

• E. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah

Kekuasaan yudikatif memiliki peran krusial dalam menjaga tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Lembaga negara di tingkat pusat yang memegang kekuasaan yudikatif dan berwenang mengadili perkara pada tingkat kasasi adalah...

• A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

• B. Mahkamah Konstitusi (MK)

• C. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

• D. Mahkamah Agung (MA)

• E. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Pembagian kekuasaan secara vertikal memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Di tingkat daerah, lembaga yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pemerintah daerah adalah...

• A. Gubernur, Bupati, atau Walikota

• B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

• C. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda)

• D. Kepala Kejaksaan Tinggi

• E. Pengadilan Tinggi

Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara dikenal dengan istilah...

• A. Supremasi Konstitusi

• B. Rule of Law

• C. Checks and Balances

• D. Separation of Powers

• E. Good Governance

Salah satu kelebihan dari sistem pembagian kekuasaan di Indonesia adalah terciptanya efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Hal ini dapat terwujud karena...

• A. Seluruh keputusan pemerintah pusat harus disetujui oleh pemerintah daerah.

• B. Setiap lembaga negara memiliki tugas dan fokus pada bidangnya masing-masing.

• C. Kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR sebagai representasi seluruh rakyat.

• D. Presiden memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan pemerintahan tanpa campur tangan lembaga lain.

• E. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk membatalkan undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi.

Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia juga memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Hal ini terutama diwujudkan melalui...

• A. Kewajiban setiap warga negara untuk menjadi anggota partai politik.

• B. Mekanisme pemilihan umum yang memberikan hak suara kepada warga negara.

• C. Kekuatan media massa yang bebas dan tanpa batasan.

• D. Dominasi kelompok mayoritas dalam menentukan kebijakan publik.

• E. Pengangkatan seluruh pejabat negara melalui mekanisme musyawarah mufakat di tingkat pusat.

Meskipun memiliki kelebihan, sistem pembagian kekuasaan di Indonesia juga memiliki potensi kekurangan. Salah satu kekurangan yang mungkin timbul akibat pembagian kekuasaan yang terlalu ketat adalah...

• A. Terjadinya dominasi kekuasaan oleh satu lembaga negara.

• B. Proses pengambilan keputusan yang menjadi lebih cepat dan efisien.

• C. Munculnya konflik atau perselisihan antarlembaga negara terkait kewenangan.

• D. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.

• E. Hilangnya potensi munculnya ego sektoral dan kedaerahan.

Proses pengambilan keputusan dalam sistem pembagian kekuasaan di Indonesia terkadang berjalan lambat dan berbelit-belit. Hal ini disebabkan oleh...

• A. Kekuatan dominan satu partai politik dalam pemerintahan.

• B. Keharusan melalui berbagai tahapan dan melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan.

• C. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan.

• D. Tidak adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kinerja pemerintah.

• E. Terlalu sedikitnya jumlah lembaga negara yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.