WK - Cerdas Cermat 8

Pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden sangat besar sehingga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal yang termasuk penyimpangan  terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa demokrasi terpimpin adalah ...

• Pengangkatan presiden seumur hidup.

• Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden.

• Pembentukan MPRS melalui Penetapan Presiden No. 2/1959

• Kebebasan berpendapat dan pers sangat dikekang.

• Semua benar

D.N. Aidit sebagai pemimpin PKI berusaha mengubah ideologi negara menjadi ideologi komunis pada tahun 1948. Ideologi komunis adalah...

• Paham yang mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongan. 

• Paham yang mengagungkan kekuasaan absolut tanpa demokrasi sedikit pun. 

• Paham yang meyakini bahwa pemilik modal lebih berkuasa. 

• Paham yang menganut bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. 

• Paham yang menyangkal adanya negara dan pemerintah.

Answer explanation

Ideologi komunis yang diusung D.N. Aidit adalah paham Marxisme-Leninisme. Ideologi ini menekankan perjuangan kelas pekerja untuk mencapai masyarakat tanpa kelas sosial, tanpa pemilikan pribadi, dan dengan distribusi kekayaan yang merata. 

Pelaksanaan sistem permusyawaratan di Indonesia pernah mengalami penyimpangan dari nilai-nilai  Pancasila, yaitu dengan cara voting. Sistem permusyawaratan tersebut dialami Indonesia pada saat ...

• Undang-Undang Dasar sebelum amandemen

• Konstitusi RIS 

• Undang-Undang Dasar Sementara 

• Orde lama 

• Orde baru 

Answer explanation

Sistem permusyawaratan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, khususnya dengan penggunaan voting dalam pengambilan keputusan, banyak terjadi selama era Orde Lama, yaitu pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966).

Pancasila menjadi dasar segala aspek pembangunan di Indonesia, tetapi pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis. Pembangunan pragmatis adalah ....

• Pembangunan yang hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis.

• Pembangunan yang dilakukan lebih mengutamakan yang lemah agar kemiskinan struktural dapat  hilang. 

• Pembangunan yang dilakukan untuk kepentingan bersama.

• Pembangunan dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung yang juga sebagai tujuan  pembangunan.

• Pembangunan harus tetap menghormati harkat dan martabat masing-masing individu.

Answer explanation

Pembangunan pragmatis adalah pembangunan yang hanya menekankan hasil atau tindakan nyata tanpa mempertimbangkan aspek etis, nilai-nilai Pancasila, atau dampak jangka panjang. Ini berarti pembangunan yang mementingkan kebutuhan manusia saat ini tanpa memperhatikan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai dasar negara. 

Negara dan konstitusi memiliki keterkaitan di dalamnya. Dari beberapa fungsi konstitusi bagi suatu  negara, yang paling penting dari fungsi konstitusi adalah ...

• Konstitusi merupakan sertifikat kelahiran negara.

• Konstitusi merupakan identitas nasional.

• Konstitusi seperti rumah bangsa. 

• Konstitusi untuk membagi dan membatasi kekuasaan.

• Konstitusi merupakan kerangka pembangunan politik. 

Answer explanation

Fungsi konstitusi yang paling penting adalah sebagai pengatur dan pembatas kekuasaan negara. Konstitusi menetapkan struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan hak asasi warga negara, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. 

Berdasarkan histori sejarah Indonesia, Presiden yang pernah berupaya membubarkan DPR adalah…

• Soeharto dan Soekarno 

• Soekarno dan Abdurrahman Wahid 

• Soeharto dan Abdurrahman Wahid 

• Megawati Soekarno Putri dan BJ. Habibi

• Soeharto dan BJ. Habibi

Answer explanation

Soekarno dan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur adalah dua presiden yang pernah dan hampir membubarkan DPR sepanjang sejarah Indonesia.

Ada beberapa pasal yang sejak dirumuskannya Undang-Undang Dasar 1945 tidak pernah mengalami perubahan walaupun sudah mengalami empat kali amandemen. Salah satu pasal yang tidak pernah mengalami perubahan adalah Pasal 35 yaitu mengatur tentang ...

• Lagu kebangsaan

• Bahasa negara

• Presiden menyatakan keadaan bahaya 

• Bendera negara 

• Kesejahteraan nasional

Answer explanation

Pasal 35 UUD 1945: Menyatakan bahwa bendera negara Indonesia adalah Sang Merah Putih. Ini adalah lambang kedaulatan dan identitas nasional Indonesia. 

Peraturan pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden.  Untuk dapat dikeluarkan, peraturan pemerintah harus dapat memenuhi beberapa kriteria. Yang bukan termasuk kriteria tersebut adalah ...

• PP dibentuk untuk melaksanakan undang-undang.

• PP tidak dapat memperluas dan mengurangi ketentuan undang-undang induknya. 

• PP dibuat untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. 

• PP tidak dapat dibentuk tanpa adanya undang-undang induknya.

• PP tidak dapat mencantumkan sanksi pidana jika undang-undang induknya tidak mencantumkan sanksi pidana

Answer explanation

Peraturan Pemerintah bukan pelaksana langsung UUD 1945, melainkan melaksanakan undang-undang. Pelaksanaan UUD biasanya dituangkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika dalam keadaan genting.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 14 Undang-Undang Dasar NRI 1945, presiden dapat memberikan  grasi, amnesti, abolisi, atau rehabilitasi. Abolisi adalah ...

• Pengampunan yang diberikan kepala negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman. 

• Pemulihan keadaan atau nama baik menjadi seperti semula.

• Pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. 

• Menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara yang pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. 

• Pemberian keringanan hukuman oleh kepala negara.

Answer explanation

Abolisi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh Presiden untuk menghentikan proses hukum terhadap seseorang sebelum pengadilan menjatuhkan putusan. Jadi, abolisi menghentikan perkara pidana sejak proses penyidikan atau penuntutan, bukan setelah ada vonis.

Setelah mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan presiden, sebuah undang-undang harus segera disahkan oleh presiden. Sebuah undang-undang dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat sejak ...

• Disahkan oleh presiden 

• Tanggal diundangkannya undang-undang tersebut

• Disetujui bersama antara presiden dan DPR

• 15 hari setelah disetujui bersama

• Ditandatangani oleh presiden

Answer explanation

Setelah disahkan oleh presiden, undang-undang harus diundangkan di Lembaran Negara. Tanggal undang-undang diundangkan adalah tanggal di mana undang-undang mulai berlaku dan memiliki kekuatan hukum.