Soal UAS Penalaran Legal Drafting

Mengapa penting bagi penyusun legal drafting untuk memahami asas lex superior derogat legi inferiori?

• Agar dapat menulis pasal yang banyak

• Supaya dapat menyusun hukum secara linguistik

• Untuk menjamin hierarki norma hukum yang benar

• Karena asas tersebut menyangkut pidana ringan

Jika sebuah pasal dalam peraturan daerah bertentangan dengan undang-undang, maka menurut asas hukum perundang-undangan:

• Pasal tersebut tetap berlaku

• Perlu dilakukan judicial review

• Undang-undang menyesuaikan perda

• Pasal perda tersebut bisa dijadikan yurisprudensi

Dalam proses legal drafting, pemilihan diksi hukum yang tepat diperlukan karena:

• Agar terdengar resmi

• Menghindari multitafsir dan memperjelas norma

• Supaya terkesan akademis

• Untuk mempersingkat naskah

Apa akibat jika penyusunan norma hukum dalam legal drafting tidak mengikuti sistematika?

• Hukum tidak dapat ditegakkan

• Masyarakat akan menolaknya

• Norma menjadi sulit dipahami dan diterapkan

• Draf akan mudah disahkan

Ketika menyusun kontrak kerja, penyusun menambahkan klausul "ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa persetujuan para pihak". Secara prinsip legal drafting, hal ini:

• Benar karena fleksibel

• Salah karena melanggar asas kepastian hukum dan kesepakatan

• Benar karena disahkan notaris

• Tidak relevan

Jika dalam suatu kontrak terdapat ketentuan ganda yang saling bertentangan, maka:

• Kedua ketentuan tetap berlaku

• Klausul tersebut batal demi hukum

• Pengadilan menentukan mana yang berlaku

• Penyusunan ulang kontrak tidak diperlukan

Seorang penyusun RUU menyisipkan pasal yang menguntungkan pihak tertentu secara sepihak. Dalam konteks legal drafting, hal ini melanggar prinsip:

• Efisiensi

• Netralitas dan keadilan hukum

• Kekuasaan pemerintah

• Penafsiran autentik

Tujuan utama menyusun norma hukum dalam bentuk yang jelas, eksplisit, dan tidak multitafsir adalah untuk:

• Mempercepat legislasi

• Menarik investor

• Menjamin kepastian dan efektivitas hukum

• Mendapatkan subsidi

Legal drafting yang mengabaikan asas lex specialis derogat legi generali berisiko menghasilkan:

• Norma yang konsisten

• Hukum yang hierarkis

• Benturan norma antar peraturan

• Kepastian hukum yang kuat

Ketika menyusun peraturan daerah tentang retribusi, tim penyusun tidak mencantumkan dasar hukum dari undang-undang yang relevan. Ini melanggar prinsip:

• Teknik argumentatif

• Legalitas formal

• Ejaan dan sintaksis

• Konstitusionalitas