UAS Penalaran Hukum Tata Negara

Jika UUD 1945 tidak memuat aturan tentang pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif, maka potensi yang paling mungkin terjadi adalah...

• Pemerintah lebih efisien dalam bekerja

• Rakyat menjadi lebih aktif

• Kekuasaan eksekutif berpotensi sewenang-wenang

• Sistem demokrasi semakin kokoh

Dalam konteks pemisahan kekuasaan, mengapa Mahkamah Konstitusi tidak boleh memiliki kewenangan membuat undang-undang?

• Karena bertentangan dengan nilai budaya

• Karena bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat

• Karena dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan kekuasaan legislatif

• Karena lembaga yudikatif bersifat tidak aktif

Jika DPR lebih sering menyetujui keputusan Presiden tanpa kritik berarti, maka kondisi ini menunjukkan...

• Kolaborasi sehat antara legislatif dan eksekutif

• Sistem presidensial berjalan efektif

• Lemahnya fungsi kontrol legislatif

• Penguatan sistem hukum

Apa dampak paling nyata jika Mahkamah Konstitusi tidak netral dalam mengadili sengketa hasil pemilu?

• Putusan akan mempercepat proses pemilu

• Stabilitas politik tetap terjaga

• Legitimasi hasil pemilu akan diragukan

• Presiden akan lebih kuat

KPU sebagai penyelenggara pemilu harus independen. Apa dampak jika KPU berpihak pada salah satu peserta pemilu?

• Partisipasi pemilih meningkat

• Kepercayaan publik terhadap pemilu menurun

• Proses pemilu menjadi lebih cepat

• Legalisasi politik uang

Mengapa Indonesia tidak menganut sistem parlementer seperti Inggris, meskipun keduanya negara demokrasi?

• Karena Indonesia adalah negara kerajaan

• Karena kondisi sosiopolitik Indonesia lebih cocok dengan presidensial

• Karena parlemen Indonesia lemah

• Karena Presiden dipilih rakyat

Salah satu alasan kenapa pengujian undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah...

• Karena MK dipilih oleh rakyat

• Karena DPR tidak netral

• Karena perlindungan konstitusi harus melalui lembaga yudisial yang independen

• Karena Presiden tidak punya kewenangan yudikatif

Apabila amandemen UUD dilakukan tanpa partisipasi publik, maka akan berdampak pada...

• Efisiensi hukum

• Kredibilitas proses amandemen

• Ketertiban masyarakat

• Stabilitas ekonomi

Jika dalam sistem ketatanegaraan, kekuasaan kehakiman tunduk pada kekuasaan eksekutif, maka prinsip apa yang dilanggar?

• Efisiensi pemerintahan

• Supremasi parlemen

• Independensi peradilan

• Representasi politik

Fungsi legislasi DPR akan berjalan efektif jika...

• Presiden setuju terhadap seluruh RUU

• Fraksi-fraksi mendukung pemerintah

• Anggota DPR memahami kebutuhan hukum masyarakat

• DPR fokus pada pembangunan