WK 7 mei

Pemerintah memotong anggaran sejumlah sektor penting untuk membiayai program makan siang gratis di sekolah. Mahasiswa memprotes kebijakan ini dengan gerakan "Indonesia Gelap".

Apa implikasi jangka panjang dari kebijakan ini terhadap demokrasi dan partisipasi publik?

• Meningkatkan stabilitas politik karena kebutuhan dasar siswa terpenuhi

• Mendorong efisiensi anggaran negara melalui program subsidi langsung

• Menurunkan kepercayaan publik jika partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan diabaikan

• Memperkuat supremasi hukum karena diputuskan melalui regulasi pemerintah

• Menunjukkan kesuksesan demokrasi dengan respons mahasiswa yang mendukung

Answer explanation

Pemotongan anggaran tanpa melibatkan publik dan tanpa transparansi berpotensi menurunkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Demonstrasi mahasiswa menunjukkan reaksi negatif terhadap proses pengambilan keputusan yang dianggap top-down.

Presiden mengusulkan penghapusan Pilkada langsung dengan alasan efisiensi. Namun, banyak pihak menilai ini sebagai kemunduran demokrasi.

Jika usulan ini diterapkan, perubahan apa yang paling dibutuhkan secara hukum?

• Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945

• Keputusan Mahkamah Konstitusi yang baru

• Revisi Undang-Undang Pemilu oleh Presiden

• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

• Persetujuan dari Komnas HAM

Answer explanation

Pemilihan kepala daerah secara langsung dijamin dalam kerangka sistem demokrasi yang diatur oleh UUD 1945. Menghapus mekanisme ini berarti mengubah prinsip demokrasi langsung, sehingga memerlukan amandemen UUD.

Pemerintah berencana memberi amnesti kepada tahanan separatis Papua jika mereka menghentikan kekerasan. Namun, ada kekhawatiran bahwa ini bisa mengabaikan korban kekerasan sebelumnya.

Apa dilema utama kebijakan ini dalam konteks HAM dan keadilan transisional?

• Menurunkan efektivitas hukum adat di Papua

• Memperkuat supremasi hukum melalui pengampunan massal

• Meningkatkan diplomasi internasional untuk Papua Merdeka

• Menyeimbangkan antara rekonsiliasi nasional dan hak atas keadilan korban

• Memperluas otoritas militer di wilayah sipil

Answer explanation

Amnesti bertujuan menciptakan rekonsiliasi, namun seringkali mengorbankan hak korban untuk mendapatkan keadilan. Inilah inti dilema dalam keadilan transisional.

UU baru memberi kewenangan kepada militer untuk menjabat di lembaga sipil seperti BNPT dan BNN.

Apa risiko utama dari kebijakan ini dalam sistem demokrasi Indonesia?

• Menambah profesionalisme militer dalam sektor sipil

• Menekan angka kriminalitas karena disiplin militer

• Melemahkan prinsip supremasi sipil atas militer

• Meningkatkan pengaruh sipil dalam tubuh militer

• Menstabilkan konflik horizontal melalui pendekatan militer

Answer explanation

Dalam sistem demokrasi, militer seharusnya berada di bawah kendali sipil (supremasi sipil). Keterlibatan militer dalam jabatan sipil berisiko membalik prinsip ini, mengarah ke pola pemerintahan otoriter.

Usulan Keraton Surakarta agar Solo menjadi Daerah Istimewa menimbulkan pro dan kontra.

Apa potensi dampak dari disetujuinya usulan ini terhadap kesatuan nasional?

• Memperkuat otonomi daerah berbasis sejarah budaya

• Memicu tuntutan serupa dari daerah lain dan membebani anggaran

• Menurunkan rasa nasionalisme masyarakat urban

• Meningkatkan efisiensi birokrasi dengan sistem kerajaan

• Menumbuhkan antipati terhadap sistem republik

Answer explanation

Pemberian status istimewa kepada Surakarta dapat memicu daerah lain untuk menuntut perlakuan serupa. Hal ini dapat membebani sistem pemerintahan dan mengganggu stabilitas integrasi nasional.

Pemerintah pusat memotong anggaran sejumlah kementerian, termasuk pendidikan dan kesehatan, demi mendanai program strategis nasional seperti makan siang gratis. Protes dari mahasiswa terjadi di berbagai kota.

Implikasi jangka panjang dari kebijakan tersebut adalah...

• Pemerataan gizi dan peningkatan angka partisipasi sekolah

• Penurunan angka pengangguran akibat efisiensi anggaran

• Berkurangnya daya kritis publik terhadap kebijakan negara

• Potensi penurunan kualitas SDM karena pemotongan anggaran strategis

• Meningkatnya legitimasi politik pemerintah di mata internasional

Answer explanation

Walaupun tujuan program strategis seperti makan siang gratis terdengar baik, pemotongan anggaran di sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan berisiko menurunkan kualitas SDM. Opsi A dan E tampak benar tapi terlalu ideal dan tidak mencerminkan masalah utama dari kebijakan ini.

Presiden mengusulkan penghapusan pilkada langsung dan ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD, dengan alasan efisiensi anggaran dan stabilitas politik.

Jika usulan tersebut disahkan, maka yang paling mungkin terjadi adalah...

• Penghematan besar pada APBN dan APBD

• Penurunan konflik horizontal di daerah pemilihan

• Penurunan kualitas demokrasi di tingkat lokal

• Peningkatan partisipasi politik di tingkat desa

• Penguatan otonomi daerah dalam pengambilan kebijakan

Answer explanation

Penghapusan pilkada langsung berarti rakyat tidak lagi secara langsung memilih kepala daerah. Hal ini mengurangi partisipasi dan kontrol rakyat, yang justru bertentangan dengan semangat demokrasi. Opsi A dan B mengecoh karena terdengar logis, tapi bukan efek utama secara konstitusional.

Dalam konteks pengaruh geopolitik, Presiden Prabowo memperluas peran militer di posisi sipil sebagai respons atas ketegangan di Laut Cina Selatan dan potensi konflik regional.

Kebijakan ini secara prinsip bertentangan dengan nilai...

• Keadilan sosial dalam ekonomi

• Supremasi sipil atas militer

• Kesatuan NKRI dalam aspek hukum

• Persamaan hak dan kewajiban warga negara

• Kemerdekaan pers dan transparansi pemerintahan

Answer explanation

Dalam negara demokrasi, prinsip supremasi sipil artinya militer tunduk pada pemerintahan sipil. Jika militer aktif justru menduduki posisi sipil, maka prinsip ini terganggu. Opsi D dan E terlihat benar tapi tidak tepat sasaran langsung.

Beredar kritik bahwa skema perluasan peran militer dalam pemerintahan sipil mengingatkan pada masa Orde Baru. Namun, pemerintah berdalih bahwa situasi geopolitik saat ini menuntut efisiensi dan kedisiplinan ala militer.

Pernyataan di bawah ini yang paling tepat menggambarkan dilema kebijakan tersebut adalah...

• Pemerintah bertindak demi pertahanan negara, bukan kekuasaan

• Efisiensi sistem pemerintahan dapat menggantikan prinsip demokrasi

• Keamanan nasional harus diprioritaskan daripada keterbukaan

• Ketegangan antara kebutuhan stabilitas dan prinsip demokrasi

• Negara berhak melampaui konstitusi dalam keadaan krisis

Answer explanation

Dilema utamanya adalah antara stabilitas (efisiensi ala militer) dan demokrasi (keterlibatan rakyat sipil). Opsi C dan E menyesatkan karena memberi justifikasi absolut yang tidak sejalan dengan demokrasi konstitusional.

Skandal korupsi dalam Pertamina dengan nilai kerugian triliunan rupiah terjadi akibat pencampuran bahan bakar bersubsidi dan non-subsidi oleh oknum internal.

Dampak politik paling masuk akal dari skandal tersebut adalah...

• Menurunnya kepercayaan publik terhadap BUMN

• Kenaikan harga BBM non-subsidi secara signifikan

• Intervensi lembaga internasional dalam kebijakan energi

• Meningkatnya minat investasi asing di sektor energi

• Pemerintah memperluas program subsidi energi

Answer explanation

Dampak utama adalah pada kepercayaan publik terhadap pengelolaan perusahaan negara. Opsi B dan C tampak logis tetapi merupakan efek lanjutan yang belum tentu langsung terjadi.