WK 7 mei

WK 7 mei

University

25 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid

Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid

University

23 Qs

 Quiz kelompok 2

Quiz kelompok 2

University

20 Qs

Bab Pemerintah & Ekonomi Publik

Bab Pemerintah & Ekonomi Publik

University

20 Qs

Kuis Sejarah Peradaban Islam

Kuis Sejarah Peradaban Islam

University

20 Qs

TO DESEMBER 2024

TO DESEMBER 2024

University

20 Qs

ULANGAN HARIAN SAPRAS

ULANGAN HARIAN SAPRAS

University

20 Qs

Kuiz APM Malaysia

Kuiz APM Malaysia

University

20 Qs

SUSULAN PTS PPKN X AKL HTL  03/10/24

SUSULAN PTS PPKN X AKL HTL 03/10/24

University

30 Qs

WK 7 mei

WK 7 mei

Assessment

Quiz

Others

University

Hard

Created by

Sevira Nurlita

FREE Resource

25 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Pemerintah memotong anggaran sejumlah sektor penting untuk membiayai program makan siang gratis di sekolah. Mahasiswa memprotes kebijakan ini dengan gerakan "Indonesia Gelap".

Apa implikasi jangka panjang dari kebijakan ini terhadap demokrasi dan partisipasi publik?

Meningkatkan stabilitas politik karena kebutuhan dasar siswa terpenuhi

Mendorong efisiensi anggaran negara melalui program subsidi langsung

Menurunkan kepercayaan publik jika partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan diabaikan

Memperkuat supremasi hukum karena diputuskan melalui regulasi pemerintah

Menunjukkan kesuksesan demokrasi dengan respons mahasiswa yang mendukung

Answer explanation

Pemotongan anggaran tanpa melibatkan publik dan tanpa transparansi berpotensi menurunkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Demonstrasi mahasiswa menunjukkan reaksi negatif terhadap proses pengambilan keputusan yang dianggap top-down.

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Presiden mengusulkan penghapusan Pilkada langsung dengan alasan efisiensi. Namun, banyak pihak menilai ini sebagai kemunduran demokrasi.

Jika usulan ini diterapkan, perubahan apa yang paling dibutuhkan secara hukum?

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang baru

Revisi Undang-Undang Pemilu oleh Presiden

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Persetujuan dari Komnas HAM

Answer explanation

Pemilihan kepala daerah secara langsung dijamin dalam kerangka sistem demokrasi yang diatur oleh UUD 1945. Menghapus mekanisme ini berarti mengubah prinsip demokrasi langsung, sehingga memerlukan amandemen UUD.

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Pemerintah berencana memberi amnesti kepada tahanan separatis Papua jika mereka menghentikan kekerasan. Namun, ada kekhawatiran bahwa ini bisa mengabaikan korban kekerasan sebelumnya.

Apa dilema utama kebijakan ini dalam konteks HAM dan keadilan transisional?

Menurunkan efektivitas hukum adat di Papua

Memperkuat supremasi hukum melalui pengampunan massal

Meningkatkan diplomasi internasional untuk Papua Merdeka

Menyeimbangkan antara rekonsiliasi nasional dan hak atas keadilan korban

Memperluas otoritas militer di wilayah sipil

Answer explanation

Amnesti bertujuan menciptakan rekonsiliasi, namun seringkali mengorbankan hak korban untuk mendapatkan keadilan. Inilah inti dilema dalam keadilan transisional.

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

UU baru memberi kewenangan kepada militer untuk menjabat di lembaga sipil seperti BNPT dan BNN.

Apa risiko utama dari kebijakan ini dalam sistem demokrasi Indonesia?

Menambah profesionalisme militer dalam sektor sipil

Menekan angka kriminalitas karena disiplin militer

Melemahkan prinsip supremasi sipil atas militer

Meningkatkan pengaruh sipil dalam tubuh militer

Menstabilkan konflik horizontal melalui pendekatan militer

Answer explanation

Dalam sistem demokrasi, militer seharusnya berada di bawah kendali sipil (supremasi sipil). Keterlibatan militer dalam jabatan sipil berisiko membalik prinsip ini, mengarah ke pola pemerintahan otoriter.

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Usulan Keraton Surakarta agar Solo menjadi Daerah Istimewa menimbulkan pro dan kontra.

Apa potensi dampak dari disetujuinya usulan ini terhadap kesatuan nasional?

Memperkuat otonomi daerah berbasis sejarah budaya

Memicu tuntutan serupa dari daerah lain dan membebani anggaran

Menurunkan rasa nasionalisme masyarakat urban

Meningkatkan efisiensi birokrasi dengan sistem kerajaan

Menumbuhkan antipati terhadap sistem republik

Answer explanation

Pemberian status istimewa kepada Surakarta dapat memicu daerah lain untuk menuntut perlakuan serupa. Hal ini dapat membebani sistem pemerintahan dan mengganggu stabilitas integrasi nasional.

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Pemerintah pusat memotong anggaran sejumlah kementerian, termasuk pendidikan dan kesehatan, demi mendanai program strategis nasional seperti makan siang gratis. Protes dari mahasiswa terjadi di berbagai kota.

Implikasi jangka panjang dari kebijakan tersebut adalah...

Pemerataan gizi dan peningkatan angka partisipasi sekolah

Penurunan angka pengangguran akibat efisiensi anggaran

Berkurangnya daya kritis publik terhadap kebijakan negara

Potensi penurunan kualitas SDM karena pemotongan anggaran strategis

Meningkatnya legitimasi politik pemerintah di mata internasional

Answer explanation

Walaupun tujuan program strategis seperti makan siang gratis terdengar baik, pemotongan anggaran di sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan berisiko menurunkan kualitas SDM. Opsi A dan E tampak benar tapi terlalu ideal dan tidak mencerminkan masalah utama dari kebijakan ini.

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Presiden mengusulkan penghapusan pilkada langsung dan ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD, dengan alasan efisiensi anggaran dan stabilitas politik.

Jika usulan tersebut disahkan, maka yang paling mungkin terjadi adalah...

Penghematan besar pada APBN dan APBD

Penurunan konflik horizontal di daerah pemilihan

Penurunan kualitas demokrasi di tingkat lokal

Peningkatan partisipasi politik di tingkat desa

Penguatan otonomi daerah dalam pengambilan kebijakan

Answer explanation

Penghapusan pilkada langsung berarti rakyat tidak lagi secara langsung memilih kepala daerah. Hal ini mengurangi partisipasi dan kontrol rakyat, yang justru bertentangan dengan semangat demokrasi. Opsi A dan B mengecoh karena terdengar logis, tapi bukan efek utama secara konstitusional.

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?