Soal Pilihan Ganda UUD 1945

Bab XVII dalam UUD 1945 mengatur tentang...

• Perubahan Undang-Undang Dasar

• Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan

• Kekuasaan Kehakiman

• Hal Keuangan

Pasal dalam Bab XVII UUD 1945 yang mengatur mengenai hal-hal yang sudah ada sebelum perubahan Undang-Undang Dasar dan masih tetap berlaku adalah pasal...

• Pasal 35

• Pasal 36

• Pasal I Aturan Peralihan

• Pasal I Aturan Tambahan

Ketentuan dalam Bab XVII UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menetapkan hal-hal lain berdasarkan ketetapan MPR adalah...

• Pasal II Aturan Peralihan

• Pasal III Aturan Peralihan

• Pasal I Aturan Tambahan

• Pasal II Aturan Tambahan

Bab VI UUD 1945 mengatur tentang...

• Kekuasaan Kehakiman

• Pemerintahan Daerah

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Hal Keuangan

Menurut Bab VI UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah...

• Kecamatan dan kelurahan

• Kabupaten dan kota

• Desa dan dusun

• Distrik dan nagari

Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya dipilih melalui...

• Penunjukan langsung

• Pemilihan umum

• Keputusan Presiden

• Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota

Salah satu hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang diatur dalam...

• Pasal 20 ayat (1) UUD 1945

• Pasal 20 ayat (2) UUD 1945

• Pasal 21 UUD 1945

• Pasal 22 UUD 1945

Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden, menteri negara, dan badan negara lainnya disebut hak...

• Interpelasi

• Angket

• Budget

• Imunitas

Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan disebut hak...

• Interpelasi

• Angket

• Budget

• Inisiatif

Dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), DPR memiliki hak untuk...

• Menetapkan APBN secara sepihak

• Mengajukan rancangan APBN

• Membahas dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan APBN

• Melaksanakan APBN