10 pertanyaan penyaringan konten negatif

1.      Selain penyaringan teknis, upaya non-teknis seperti literasi digital dan pendampingan memiliki peran penting. Bagaimana kombinasi antara penyaringan konten dan peningkatan literasi digital dapat secara sinergis memproteksi individu dari dampak psikologis negatif?

• a. Penyaringan konten teknis secara total memblokir semua konten negatif, sementara literasi digital hanya mengajarkan cara menggunakan internet.

• b.Peningkatan literasi digital membuat penyaringan konten teknis menjadi tidak relevan karena individu sudah sepenuhnya kebal terhadap dampak negatif

• c.Penyaringan konten teknis dan literasi digital adalah dua upaya yang saling bertentangan dalam melindungi individu dari konten negatif.

• d.Penyaringan konten teknis mengurangi volume paparan awal terhadap konten berbahaya, sementara literasi digital membekali individu dengan kemampuan kritis untuk mengenali, mengevaluasi, dan merespons konten negatif yang mungkin lolos dari filter, serta membangun ketahanan psikologis.

2.     Mengapa strategi penyaringan konten negatif penting diterapkan terutama pada pengguna dari kalangan remaja dan anak-anak jika dikaitkan dengan kerentanan psikologis mereka?

• Karena pada usia remaja dan anak-anak, perkembangan kognitif dan emosional belum matang sepenuhnya, membuat mereka lebih sulit memproses, mengevaluasi, dan menyaring sendiri konten negatif yang berpotensi merusak citra diri, menimbulkan kecemasan, atau memicu perilaku berisiko.

• b.Karena filter konten dirancang khusus untuk memblokir semua jenis informasi, baik positif maupun negatif, demi keamanan pengguna muda.

• c.Karena penyaringan konten negatif hanya efektif untuk pengguna yang belum memiliki literasi digital yang baik, yaitu remaja dan anak-anak.

• d.Karena remaja dan anak-anak lebih terampil dalam menggunakan teknologi, sehingga mereka membutuhkan batasan akses.

3. UU ITE Tahun 2008 mengatur beberapa perbuatan yang dilarang terkait informasi dan transaksi elektronik, termasuk penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, serta pengancaman dan pemerasan (Pasal 27 dan 29). Bagaimana ketentuan dalam pasal-pasal ini menjadi dasar hukum bagi upaya penyaringan konten negatif di Indonesia pada saat itu?

• a.Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut memberikan wewenang kepada masyarakat untuk secara mandiri memblokir situs atau konten yang dianggap melanggar tanpa campur tangan pemerintah

• b.Pasal-pasal tersebut secara eksplisit memerintahkan setiap penyedia layanan internet untuk memasang sistem filter ketat yang disetujui oleh pemerintah pusat

• c.Pasal-pasal tersebut hanya mengatur sanksi pidana bagi pelaku penyebar konten negatif setelah konten tersebut tersebar luas, tanpa memberikan dasar hukum untuk pencegahan melalui penyaringan.

• d.Dengan mendefinisikan jenis-jenis konten yang melanggar hukum, pasal-pasal ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah dan pihak terkait untuk mengambil tindakan pencegahan, termasuk melalui mekanisme penyaringan atau pemblokiran, demi mencegah penyebaran konten ilegal tersebut di ruang digital.

4.Penerapan penyaringan konten negatif di tengah masyarakat yang majemuk dapat menimbulkan tantangan terkait perbedaan pandangan tentang apa yang dianggap “negatif”. Bagaimana memastikan bahwa proses penyaringan konten mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang beragam tanpa secara tidak adil membungkam suara atau meminggirkan kelompok sosial tertentu?

•       a.Melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat dan pakar lintas bidang dalam perumusan kriteria konten negatif, membangun mekanisme banding (appeal) yang transparan, serta berfokus pada konten yang secara universal dianggap membahayakan (seperti kekerasan ekstrem atau eksploitasi anak) sambil berhati-hati terhadap materi yang sensitif secara kontekstual.

•        b.Menyerahkan sepenuhnya definisi dan pelaksanaan penyaringan konten kepada satu lembaga pemerintah tunggal untuk memastikan konsistensi aturan di seluruh lapisan masyarakat.

• c.Menerapkan definisi konten negatif yang kaku dan seragam untuk semua pengguna tanpa memperhatikan latar belakang sosial atau budaya, demi efisiensi operasional penyaringan.

• d.Menghapus semua bentuk penyaringan konten untuk menjamin kebebasan berekspresi mutlak, meskipun hal itu berpotensi meningkatkan penyebaran konten yang merusak bagi sebagian kelompok masyarakat.

5. Dalam konteks UU ITE 2008, siapa saja pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban terkait penyebaran konten negatif? Bagaimana ketentuan ini mendorong adanya mekanisme penyaringan atau kontrol konten, baik oleh penyedia platform maupun pengguna?

• a.Hanya platform, mendorong mereka pasang filter

• b.Hanya pembuat konten asli, tanpa efek ke platform/pengguna lain.

• c.”Setiap Orang” yang menyebarkan; ini mendorong platform dan pengguna hati-hati dan menyaring.

• d.Hanya pembuat konten asli, tanpa efek ke platform/pengguna lain.

6.Selain peran penyedia platform, etika media sosial juga menekankan tanggung jawab moral individu dalam berperilaku online. Bagaimana kesadaran etis individu dalam memproduksi dan menyebarkan konten berhubungan dengan efektivitas strategi penyaringan konten negatif secara keseluruhan dalam menciptakan ekosistem digital yang bermoral?

• a.Penyaringan konten sepenuhnya menggantikan kebutuhan akan kesadaran etis individu dalam bermedia sosial.

• b.Kesadaran etis individu hanya relevan di dunia nyata, bukan di media sosial.

• c.Kesadaran etis individu tidak berhubungan dengan penyaringan, karena filter hanya urusan teknologi.

• dSemakin tinggi kesadaran etis individu, semakin sedikit konten negatif yang diproduksi dan disebar, sehingga beban penyaringan berkurang dan ekosistem digital menjadi lebih bermoral.

7. Selain penyaringan teknis, UU Perlindungan Anak juga menekankan pentingnya pemenuhan hak anak, salah satunya hak untuk mendapatkan informasi yang layak anak. Bagaimana prinsip ini menjadi pertimbangan dalam strategi penyaringan konten agar tidak justru membatasi akses anak terhadap informasi edukatif dan positif yang sesuai dengan usia dan perkembangannya?

•  a.Prinsip ini mendorong penyaringan yang selektif, berbasis usia, dan bertujuan membedakan konten berbahaya dari konten edukatif/positif yang sesuai untuk tumbuh kembang anak.

• b.Hak ini berarti anak bebas mengakses semua informasi, sehingga penyaringan menjadi tidak diperlukan

• c.Prinsip ini menuntut penyaringan yang sangat ketat, memblokir hampir semua konten untuk memastikan keamanan total.

• d.Fokus penyaringan hanya pada penghapusan konten ilegal, tanpa mempertimbangkan akses anak terhadap informasi positif.

       8.Bagaimana kolaborasi antara orang tua, guru, pihak sekolah, dan penyedia platform digital dapat meningkatkan efektivitas penyaringan konten negatif dan menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan mendidik bagi anak-anak dan remaja? Berikan contoh bentuk kerja sama yang dapat dilakukan!

• a.Penyedia platform bertanggung jawab penuh, orang tua dan guru tidak perlu terlibat dalam penyaringan.

• b.Kolaborasi menyatukan upaya penyaringan teknis platform dengan edukasi/pengawasan dari orang tua & guru; contoh: platform sediakan fitur kontrol orang tua, sekolah ajarkan literasi digital, semua pihak aktif lapor konten negatif.

• c.Kolaborasi hanya memperumit proses penyaringan, lebih baik tiap pihak bekerja sendiri.

• d.Orang tua dan guru cukup mengawasi langsung, peran platform tidak terlalu signifikan dalam penyaringan.

       9.Dibandingkan dengan UU ITE 2008, UU ITE 2016 berusaha memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam penanganan konten negatif. Sejauh mana UU ITE 2016 berhasil menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mengurangi dampak negatif konten ilegal di ruang digital melalui mekanisme penyaringan dan penegakan hukum?

• a.UU ITE 2016 sama sekali tidak efektif dan tidak memberikan kepastian hukum lebih baik dibanding 2008.

• b.Efektivitas penanganan konten negatif tidak bergantung pada undang-undang seperti UU ITE 2016.

• c.UU ITE 2016 memberikan dasar hukum dan mekanisme yang lebih kuat bagi pemerintah untuk penyaringan dan penegakan hukum, sehingga cenderung lebih efektif dalam mengurangi dampak konten negatif dibanding UU ITE 2008, meskipun tantangan pelaksanaan tetap ada.

• d.UU ITE 2016 hanya fokus pada sanksi pidana, mengabaikan aspek penyaringan konten.

        10. Apa yang kamu ketahui tentang penyaringan konten negatif?

• a.Proses meningkatkan kecepatan akses internet bagi pengguna.

• b.adalah segalabentuk informasi, gambar, video,teks, atau suara yang disebarkan melalui media digital (internet,media sosial, aplikasi, dll.) danmengandung unsur yang dapatmerugikan, menyesatkan, atauberdampak buruk terhadap pengguna, baik secara psikologi,sosial, maupun moral.

• c.Proses memblokir akses pengguna ke semua situs web di internet.

• d.Kegiatan membatasi waktu penggunaan internet oleh anak-anak.