UTS KUP – 1AP2 POLTEKBA

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi, kecuali……..

• perseroan terbatas

• perseroan komanditer

• usaha dagang

• firma

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan, kecuali…………

• mengimpor barang

• mengekspor barang

• memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean

• mengidentifikasi barang

Pengusaha Kena Pajak adalah, kecuali…………

• Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak

• Pengusaha yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak

• Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan

• Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dengan menerbitkan faktur pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai, kecuali…………..

• tanda pengenal diri

• identitas Wajib Pajak

• sarana melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

• jaminan wajib pajak

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk, kecuali…………

• menghitung pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

• meminta pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

• menyetor pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

• melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk, kecuali……

• melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

• melaporkan objek pajak dan/atau bukan objek pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

• melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

• melaporkan pengembalian pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi, kecuali……….

• surat ketetapan pajak kurang bayar

• surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan

• surat ketetapan pajak sama bayar

• surat ketetapan pajak lebih bayar

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena……….

• jumlah kredit pajak lebih kecil daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

• jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

• jumlah kredit pajak sama besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

• jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Paksa adalah ………..

• surat perintah menunda utang pajak dan biaya penagihan pajak.

• surat perintah mengurangi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

• surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

• surat perintah menambah utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Yang tidak termasuk dalam pengertian Pemeriksaan adalah ……….

• serangkaian kegiatan mengolah data yang dilaksanakan secara objektif berdasarkan suatu standar pemeriksaan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

• serangkaian kegiatan menghimpun keterangan yang dilaksanakan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

• serangkaian kegiatan menghimpun bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

• serangkaian kegiatan menukar data yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.