Jenis belanja daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:

Belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer

Belanja langsung dan belanja tidak langsung

Belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa

Belanja pembangunan, belanja rutin, belanja hibah, dan belanja darurat

Jika dalam waktu 6 minggu DPRD dan kepala daerah tidak menyepakati rancangan KUA dan PPAS, maka kepala daerah :

Menyampaikan rancangan Perda APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD< KUA dan PPAS versi Kepala daerah

Mengajukan kembali rancangan KUA dan PPAS

Mengusulkan RKA – SKPD ke TAPD

Persetujuan bersama DPRD dan Kepala daerah memerlukan waktu :

Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan

Paling lambat akhir desember (31 Desember)

Dasar hukum penetapan APBD di daerah dilakukan melalui:

Peraturan Daerah hasil kesepakatan Kepala Daerah dan DPRD

Jika hasil evaluasi rancangan Perda APBD oleh Gubernur dinyatakan tidak sesuai, maka langkah yang harus dilakukan adalah:

Menyempurnakan bersama DPRD dalam waktu 7 hari

Langsung menetapkan Perda tanpa perubahan

Menyusun ulang seluruh RAPBD dari awal

Bagaimana mekanisme penetapan APBD di daerah yang belum memiliki DPRD?

Ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah disetujui oleh Mendagri atau Gubernur

Disahkan langsung oleh DPRD terdekat

Diserahkan ke Kementerian Keuangan untuk diproses

Mana dibawah ini yang BUKAN termasuk dalam lingkup pelaksanaan dan Penatausahaan APBD :

Penyusunan Strategi Perencanaan Anggaran

Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD disampaikan kepada DPRD paling lambat:

15 Juli tahun anggaran berjalan

31 Desember tahun anggaran berjalan

30 Juni tahun anggaran berjalan

31 Agustus tahun anggaran berjalan

Apa tujuan utama dari penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD?

Memberikan gambaran capaian anggaran pendapatan dan belanja selama enam bulan pertama

Menilai keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah

Menyampaikan informasi perubahan struktur organisasi daerah

Menyusun rencana kerja pemerintah daerah tahun berikutnya

Dokumen Perubahan APBD disusun oleh pemerintah daerah apabila...

Realisasi pendapatan dan belanja daerah tidak sesuai dengan target awal

Terdapat perubahan struktur organisasi nasional

Laporan keuangan daerah belum diaudit oleh BPK

Kepala daerah mengundurkan diri

Setelah rancangan pertanggungjawaban APBD diaudit oleh BPK, hasilnya digunakan sebagai?

Dasar penyusunan peraturan daerah tentang pertanggunjawaban pelaksanaan APBD

Alat negosiasi anggaran perubahan

Manakah dari 7 jenis laporan keuangan daerah atau entitas publik yang dianggap paling penting dalam menilai kinerja anggaran suatu pemerintah daerah?

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Pada akhir tahun 2024, Pemerintah Kota Mandiri mencatat peningkatan aset tetap berupa gedung baru yang dibangun menggunakan dana APBD. Dalam pelaporan keuangan, transaksi ini akan memengaruhi laporan apa?

Laporan Perubahan Ekuitas dan CaLK

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas

Prinsip penyusunan RAPBD yang mengharuskan APBD disusun berdasarkan RKPD, KUA, dan PPAS disebut dengan prinsip:

Berpedoman pada dokumen perencanaan

Tidak bertentangan dengan kepentingan umum

Pengelolaan Piutang Daerah diatur dalam….

Pasal 201 – 202 PP 12 Tahun 2019

Barang Milik Daerah dapat diperoleh dari, kecuali

Pengambilalihan dari pihak lain

Putusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang tetap

Manakah yang bukan penyelesaian kerugian keuangan Daerah :

Melaporkan ke pihak Kepolisian agar dapat dijerat hukum

Setiap kerugian keuangan daerah yang disebabkan tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang

Setiap bendahara atau ASN yang melalaikan kewajibannya baik langsung ataupun tidak langsung

Tatacara penggantian keuangan daerah dengan mekanisme ketentuan Perundang-Undangan

Prosedur Pemindahtanganan Aset Daerah (jual, tukar, hibah) harus mendapatan persetujuan :

DPRP dan Gubenur (atau Bupati/Walikota)

Dalam Rangka Pengelolaan Utang, Pemerintah Daerah Wajib menyusun :

Rencana Umum Pengelolaan Utang Daerah (RUPUD)

Rencana Umum Pengelolaan Keuangan Daerah (RUPKD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Daftar Inventaris dan Penilian Barang Daerah (DIPBD)

Jika BLUD menghasilkan surplus pendapatan, maka :

Surplus dapat digunakan kembali untuk pengembangan layanan BLUD

Surplus harus disetor penuh ke kas umum daerah

Surplus otomatis menjadi dana insentif daerah

Surplus diserahkan ke kementerian keuangan

Pemerintah Provinsi Sejahtera menerima dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp50 miliar untuk program pendidikan gratis. Dana tersebut belum seluruhnya digunakan hingga akhir tahun dan masih tersisa Rp15 miliar di kas daerah. Bagaimana pencatatan dan pelaporan dana ini yang sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan berbasis akrual?

Dana yang belum digunakan diakui sebagai kewajiban dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Seluruh dana dilaporkan sebagai pendapatan dan langsung diakui sebagai belanja meskipun belum digunakan.

Dana yang belum digunakan dicatat sebagai surplus dan dimasukkan dalam Laporan Operasional.

Dana transfer diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, terlepas dari penggunaannya.

Apa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)?

Rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan ketentuan PUU

Rencana pengeluaran pribadi kepala daerah yang digunakan selama masa jabatan

Rencana keuangan tahunan pemerintah pusat untuk kebutuhan nasional

Laporan realisasi keuangan daerah yang disusun setiap akhir tahun

SPKPD - KAP

Authored by Subekti Arsip

Social Studies

Professional Development

Used 1+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View
Student View

39 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Pelimpahan kewenangan Pengguna Anggaran (PA) Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meliputi … kecuali :

Melakukan tindakan yang mengakitabkan pengeluaran atas Beban Anggaran Belanja

Membuat perencanaan anggaran tahun berikut nya di SKPD yang dipimpin nya.

Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya

Melaksanakan pemungutan restribusi daerah

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Siapa yang menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengelolaan keuangan daerah menurut PP No. 12 Tahun 2019?

Gubernur atas usulan DPRD

Kepala SKPD berdasarkan delegasi dari Kepala Daerah

Pengguna Anggaran berdasarkan keputusan sendiri

Kepala Daerah berdasarkan usulan Pengguna Anggaran

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Pembelian kendaraan Land Rover bekas untuk Dinas Pimpinan Walikota Kota Bekasi secara umum, cenderung tidak sesuai dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah :

Transparan

Ekonomis

Bertanggung jawab

Kepatutan dan manfaat untuk Masyarakat

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Apa peran utama Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) menurut PP No. 12 Tahun 2019?

Menyetujui pengeluaran daerah tanpa persetujuan PA

Menyusun laporan keuangan dan menyimpan dokumen pertanggungjawaban anggaran

Mengelola penerimaan daerah secara keseluruhan

Menyusun kebijakan fiskal daerah tahunan

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Apa kedudukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam struktur pengelolaan keuangan daerah menurut PP No. 12 Tahun 2019?

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang berada di bawah Kepala Daerah

Wakil dari DPRD dalam urusan fiscal

Sekretaris Daerah yang juga merangkap sebagai PPK

Pengelola kegiatan fisik di lapangan

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Sebagai coordinator pengelolaan keuangan daerah, Sekretaris Daerah (Sekda) harus.., kecuali :

Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaa

Mencairkan realisasi anggaran

Memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD

Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Manakah dari berikut ini yang termasuk kategori Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Hibah dari luar negeri, dana bantuan sosial, dan dana darurat nasional

Pinjaman daerah dari pemerintah pusat dan investor swasta

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Microsoft

or continue with

Facebook

Apple

Others

By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

35 questions

Ujian Akhir Semester Geografi

Quiz

•

Professional Development

35 questions

Ujian Akhir Sekolah Geografi

Quiz

•

Professional Development

42 questions

Soal Pilihan Ganda Pancasila

Quiz

•

Professional Development

35 questions

UAS Geografi Kelas XII IIS

Quiz

•

Professional Development

35 questions

Soal Kompetensi Teknis PPPK

Quiz

•

Professional Development

35 questions

Soal Cerita

Quiz

•

Professional Development

40 questions

40 soal materi sejarag ips smp

Quiz

•

Professional Development

35 questions

BREBES

Quiz

•

Professional Development

Popular Resources on Wayground

6 questions

PRIDE Always and Everywhere

Presentation

•

12th Grade

20 questions

Lab Safety Quiz

Quiz

•

6th Grade

26 questions

KOR Review Kahoot Questions

Quiz

•

8th Grade

21 questions

Continents and Oceans

Quiz

•

6th Grade

12 questions

Unit Zero lesson 2 cafeteria

Presentation

•

9th - 12th Grade

20 questions

Parts of Speech

Quiz

•

5th Grade

10 questions

Riddles Riddles fun Riddles

Quiz

•

6th - 12th Grade

16 questions

Subject & Predicate

Quiz

•

5th Grade

Discover more resources for Social Studies

10 questions

Soup, Salad, or Sandwich?

Quiz

•

1st Grade - Professio...

20 questions

Employability Skills

Quiz

•

Professional Development

9 questions

How to Email your Teacher

Quiz

•

Professional Development

25 questions

2023 Pop Culture Trivia

Quiz

•

Professional Development

20 questions

Cinema Camera Angles

Quiz

•

9th Grade - Professio...

20 questions

Sports trivia

Quiz

•

Professional Development

21 questions

Shop Safety

Quiz

•

Professional Development

SPKPD - KAP

Pelimpahan kewenangan Pengguna Anggaran (PA) Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meliputi … kecuali :

Siapa yang menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengelolaan keuangan daerah menurut PP No. 12 Tahun 2019?

Pembelian kendaraan Land Rover bekas untuk Dinas Pimpinan Walikota Kota Bekasi secara umum, cenderung tidak sesuai dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah :

Apa peran utama Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) menurut PP No. 12 Tahun 2019?

Apa kedudukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam struktur pengelolaan keuangan daerah menurut PP No. 12 Tahun 2019?

Sebagai coordinator pengelolaan keuangan daerah, Sekretaris Daerah (Sekda) harus.., kecuali :

Manakah dari berikut ini yang termasuk kategori Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

Jenis belanja daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:

Jika dalam waktu 6 minggu DPRD dan kepala daerah tidak menyepakati rancangan KUA dan PPAS, maka kepala daerah :

Menurut mekanisme pembayaran belanja, tahapan mana yang melibatkan dokumen SPP-SPM-SP2D pada MEKANISME - LS (Langsung)?

Access all questions and much more by creating a free account

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Social Studies