Kuis Kebijakan SPBE

Dalam sebuah rapat di kantor pemerintah, Tiara, seorang pejabat publik, menjelaskan tentang tujuan utama SPBE sebagaimana diatur dalam Perpres No. 95 Tahun 2018. Apa yang menjadi fokus utama dari kebijakan tersebut?

• Meningkatkan volume anggaran belanja modal

• Menggantikan sistem manual dengan vendor

• Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel

• Mengembangkan media sosial lembaga

• Mengurangi jumlah pegawai ASN

Dalam konteks penganggaran, Rina sebagai kepala unit TI di sebuah kementerian mendorong penggunaan belanja TIK yang efisien dan terencana. Ia mengadakan rapat dengan timnya untuk membahas strategi penganggaran yang sesuai dengan arsitektur SPBE nasional.

• Penggunaan vendor asing untuk pembangunan aplikasi

• Duplikasi aplikasi antar unit

• Belanja TIK berbasis rencana dan arsitektur SPBE nasional

• Belanja tanpa rencana karena sifatnya digital

• Penganggaran manual tanpa koordinasi pusat

Dalam sebuah rapat di instansi pemerintah, Siti sebagai kepala proyek ditanya tentang acuan yang harus diikuti dalam mengembangkan aplikasi layanan digital. Apa yang harus menjadi acuan instansi dalam mengembangkan aplikasi layanan digital?

• Preferensi vendor

• Kepentingan masing-masing unit

• Arsitektur SPBE Nasional

• Tren aplikasi populer

• Permintaan publik lewat media sosial

Di sebuah instansi pemerintah, Tiara sebagai perencana program merasa kesulitan dalam menyusun program yang efektif. Dengan adanya SPBE, bagaimana perubahan yang terjadi pada perannya?

• Menghapus fungsi perencanaan manual

• Menuntut penyusunan program yang berbasis arsitektur dan peta jalan digital

• Fokus hanya pada belanja fisik

• Menyusun anggaran berdasarkan jumlah pegawai

• Menyerahkan tugas ke bagian keuangan

Dalam konteks SPBE, Dedi sebagai kepala departemen di Kementerian Keuangan ingin mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas koordinasi penganggaran SPBE nasional.

• BSSN

• Kementerian PANRB

• Kementerian Kominfo

• Kementerian Keuangan (CFO Nasional)

• LKPP

Di sebuah kota, Wahyu, seorang pejabat pemerintah daerah, sedang berusaha untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Dia memutuskan untuk memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk menghubungkan berbagai layanan dan data antarinstansi. Apa keuntungan utama dari pemanfaatan SPLP ini?

• Menambah jumlah aplikasi yang dibangun

• Menghubungkan layanan dan data antarinstansi secara aman dan efisien

• Menyimpan dokumen hardcopy layanan

• Menyediakan ruang iklan pemerintah

• Mengurangi beban jaringan internal

Dalam sebuah evaluasi nasional mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Rizky sebagai penilai ingin mengetahui indikator keberhasilan yang paling sering digunakan. Apa indikator keberhasilan SPBE yang paling sering digunakan dalam evaluasi nasional?

• Banyaknya aplikasi dibangun

• Indeks SPBE

• Jumlah ASN tersertifikasi

• Tingkat belanja modal

• Rasio server lokal

Dalam SPBE, Rizal menemukan bahwa ada beberapa aplikasi yang digunakan di instansi pemerintahnya yang duplikatif dan tidak interoperabel. Ia harus mengambil keputusan tentang bagaimana menangani aplikasi-aplikasi tersebut. Apa yang seharusnya dilakukan Rizal?

• Ditingkatkan skalanya

• Diusulkan ulang dalam APBD

• Diakhiri atau dimigrasikan sesuai kebijakan nasional

• Dialihkan ke outsourcing

• Dihapuskan tanpa kajian

Dalam upaya meningkatkan efisiensi layanan publik, Dedi sebagai kepala dinas teknologi informasi memimpin proyek Digital Public Infrastructure (DPI) dalam SPBE. Salah satu fungsi utama dari DPI yang sedang dikembangkan adalah...

• Meningkatkan pajak TIK

• Menyediakan platform identitas digital, pembayaran digital, dan pertukaran data

• Menyiapkan proyek smart city

• Mengembangkan CCTV nasional

• Menghapus dokumen fisik layanan

Perpres 132/2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk...

• Menyeragamkan desain grafis aplikasi

• Memperluas infrastruktur server fisik

• Menjamin keterpaduan dan interoperabilitas antar sistem pemerintahan

• Menghapus vendor lokal

• Menyiapkan regulasi sektor swasta