KUP Day 2

Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 17C UU KUP adalah sebagai berikut, KECUALI

• tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali
  tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau
  menunda pembayaran pajak

• Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan
  keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3
  (tiga) tahun berturut-turut

• tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
  berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
  tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

• tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan

Atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dan Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian wajib menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pajak paling lama :

• 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak
  permohonan diterima untuk Pajak Pertambahan Nilai

• 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima untuk Pajak Pertambahan Nilai, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak
  permohonan diterima Pajak Penghasilan

• 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara
  lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak
  permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai

• 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara
  lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak
  permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan

Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik ...

• Wajib Pajak

• Penanggung Pajak

• Wakil Wajib Pajak

• Pengurus Wajib Pajak

Tujuan pemeriksaan adalah..

• Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Tujuan Lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

• Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

• Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan Tujuan Lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

• Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak

Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PPh Orang Pribadi dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPN yang terbit tanggal 16 Oktober 2023, dikirim melalui pos tanggal 17 Oktober 2023 dan diterima dari pos tanggal 20 Oktober 2023. Selain itu Wajib Pajak juga menerima bukti potong PPh Pasal 23 dengan tanggal pemotongan 16 Oktober 2023 yang diterima tanggal 20 Oktober 2023. Apabila Wajib Pajak akan mengajukan keberatan, atas SKPN, SKPLB dan bukti potong tersebut, maka…

• Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPN, SKPLB dan bukti potong paling lambat tanggal 15 Januari 2024

• Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPN, SKPLB dan bukti potong paling lambat tanggal 16 Januari 2024.

• Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPN dan SKPLB paling lambat 16 Januari 2024 dan bukti potong paling lambat tanggal 15 Januari 2024

• Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPN dan SKPLB paling lambat 16 Januari 2024 dan bukti potong paling lambat tanggal 19 Januari 2024

Bapak Arif seorang pengusaha UMKM konveksi menyampaikan SPT Tahunan PPh OP Tahun 2022 pada tanggal 30 Maret 2023. Jumlah lebih bayar yang dilaporkan dalam SPT adalah sebesar Rp84.000.000,00 dan Bapak Arif telah memenuhi persyaratan tertentu. Untuk dapat diproses lebih bayarnya paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap, maka perlu mencentang permohonan … pada SPT

• dikembalikan dengan SKPPKP Pasal 17C

• dikembalikan dengan SKPPKP Pasal 17D

• dikembalikan dengan SKPPKP Pasal 17B

• dikembalikan dengan SKPPKP Pasal 17

Ibu Monica menyampaikan SPT Tahunan PPh OP tahun 2021 dengan status kurang bayar sebesar Rp80.000.000,00. Dalam pemeriksaan fiskus menyatakan jumlah PPh yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp240.000.000,00. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Ibu Monica hanya menyetujui jumlah PPh yang masih harus dibayar sebesar Rp140.000.000,00 dan telah membayar sebelum mengajukan keberatan. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar terbit dan dikirim tanggal 15 Agustus 2023. Berikut pelaksanaan hak dan kewajiban yang sesuai dengan peraturan perundangan KUP…

• Ibu Monica harus melunasi sejumlah Rp240.000.000,00 sebelum mengajukan keberatan.

• Permohonan Keberatan harus disampaikan paling lambat tanggal 15 November 2023.

• Dalam hal keberatan dikabulkan, maka dikenai sanksi denda sebesar Rp30.000.000,00.

• Dalam hal keberatan ditolak, maka akan dikenai sanksi denda sebesar Rp30.000.000,00.

Atas hasil Putusan Pengadilan Pajak, Direktur Jenderal Pajak memberikan imbalan bunga kepada Wajib Pajak sebesar Rp10.000.000,00. Ternyata diketahui bahwa Wajib Pajak seharusnya tidak berhak mendapatkan imbalan bunga.  Sehubungan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan…

• Surat kepada Wajib Pajak agar menyetorkan kembali ke Kas Negara atas imbalan bunga tersebut

• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

• Surat Tagihan Pajak

Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila, kecuali..

• diterbitkan Surat Paksa

• ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung

• dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

• diterbitkan Surat Teguran

tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak, adalah definisi

• penyampaian Surat Paksa

• penagihan seketika dan sekaligus

• Penyampaian Surat Teguran

• Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan