tokoh tokoh yang mengemukakan gagasan mengenai dasar negara

Dalam sidang BPUPKI, Soepomo mengemukakan gagasan dasar negara yang menekankan pada semangat kekeluargaan, musyawarah, dan integralistik. Konsep "negara integralistik" menurut Soepomo paling tepat diinterpretasikan sebagai:

• Negara yang mengakui keberadaan berbagai golongan namun tetap mengedepankan persatuan nasional di atas kepentingan individu atau kelompok. t.

• Negara yang bersifat otoriter dengan kekuasaan terpusat untuk menjaga stabilitas dan menghindari perpecahan.

• Negara kesatuan yang tidak mengakui adanya perbedaan suku, agama, dan golongan di dalamnya.

• Negara yang sangat mengedepankan hak-hak individu sehingga meminimalkan peran negara dalam kehidupan masyaraka

Mohammad Yamin, dalam pidatonya, mengusulkan lima sila sebagai dasar negara. Urutan sila yang diajukan oleh Yamin adalah Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Jika dibandingkan dengan rumusan Pancasila yang kemudian disepakati, perbedaan mendasar dalam penekanan gagasan Yamin terletak pada:

• Penempatan sila Ketuhanan yang tidak menjadi yang pertama, menunjukkan pendekatan yang lebih sekuler.

• Penggunaan istilah "Kesejahteraan Rakyat" yang mengindikasikan prioritas pada aspek ekonomi dibandingkan keadilan sosial.

• Ketiadaan sila Persatuan Indonesia secara eksplisit, meskipun semangat persatuan tetap tersirat dalam "Peri Kebangsaan".

• Penekanan yang kuat pada "Peri Kebangsaan" yang berpotensi diinterpretasikan sebagai nasionalisme yang eksklusif.

Ir. Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 mengemukakan lima sila yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Salah satu sila yang beliau ajukan adalah "Internasionalisme" atau "Perikemanusiaan". Konsep ini menunjukkan bahwa Soekarno memiliki pandangan yang:

• Berusaha mengintegrasikan nilai-nilai universal dengan semangat kebangsaan Indonesia.

• Cenderung mengedepankan hubungan luar negeri di atas kepentingan domestik.

• Mengedepankan humanisme radikal yang menolak segala bentuk hierarki sosial.

• Menganggap pentingnya kesetaraan antarnegara tanpa memandang kedaulatan.

Perdebatan mengenai dasar negara dalam BPUPKI mencerminkan tarik-menarik antara berbagai ideologi. Jika gagasan Soepomo yang integralistik cenderung dapat digolongkan sebagai pandangan yang mengedepankan "negara kebersamaan", maka gagasan yang paling mungkin bertentangan secara diametral dengan Soepomo dalam konteks ini adalah gagasan yang menekankan pada:

• Sistem federalisme yang kuat dengan otonomi daerah yang luas.

• Pembentukan negara agama dengan syariat Islam sebagai dasar hukum utama.

• Paham liberalisme yang sangat menjunjung tinggi hak-hak individu dan kebebasan mutlak. .

• Konsep negara maritim yang berfokus pada kekuatan kelautan

Answer explanation

Soepomo dengan negara integralistiknya sangat menolak paham individualisme liberal yang mengedepankan hak individu di atas segala-galanya, karena hal tersebut dapat menyebabkan disintegrasi.

Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945 memuat rumusan dasar negara dengan tambahan "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" pada sila pertama. Penghapusan tujuh kata tersebut dalam perumusan akhir Pancasila adalah hasil dari:

• Konsensus nasional yang mempertimbangkan keberagaman agama dan keutuhan bangsa.

• Tekanan dari pihak militer untuk menghindari konflik internal.

• Intervensi pihak luar negeri yang khawatir akan munculnya negara Islam di Asia Tenggara.

• Keinginan Soekarno untuk menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler penuh.

Answer explanation

Penghapusan tujuh kata tersebut adalah hasil dari musyawarah dan kompromi para pendiri bangsa, terutama setelah menerima masukan dari perwakilan Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim, demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Jika seorang sejarawan menelaah naskah-naskah asli pidato para tokoh BPUPKI, dan menemukan bahwa setiap tokoh memiliki frasa kunci atau jargon yang sangat khas untuk setiap gagasan dasar negaranya, maka ciri khas yang paling menonjol dari pidato Moh. Yamin adalah penekanan pada:

• Dasar yang bersifat historis, sosiologis, dan filosofis."

• "Keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara."

• "Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat."

• "Gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan."

Answer explanation

"Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat."

• Penjelasan: Ini adalah urutan dan frasa kunci yang sangat spesifik dari pidato Mohammad Yamin tentang dasar negara.

• Ir. Soekarno adalah penekanan pada "Philosophische Grondslag" (Dasar Filsafat Negara) dan "Gotong Royong" sebagai intisari dari Pancasila. Soekarno juga sering menggunakan frasa "Negara yang kita dirikan, negara semua buat semua" dan "bukan negara untuk satu orang, bukan untuk satu golongan" untuk menggambarkan karakter bangsa Indonesia yang majemuk. Ia juga mengemukakan istilah Pancasila itu sendiri.

• Soepomo adalah penekanan pada konsep "Negara Integralistik" atau "Negara Persatuan". Frasa kunci yang sering muncul dalam pidatonya adalah "persatuan", "kekeluargaan", "keseimbangan lahir dan batin", "musyawarah", dan "keadilan rakyat". Ia menyoroti bahwa negara harus menyatukan semua golongan dan paham, tidak memihak pada golongan mayoritas atau terkuat, dan menolak individualisme.

Tafsir atas gagasan dasar negara yang dikemukakan oleh para tokoh pada akhirnya membentuk karakter bangsa Indonesia. Apabila kita menganalisis kontribusi Soepomo yang menitikberatkan pada aspek integralistik, maka hal ini secara implisit telah menolak secara tegas bentuk negara yang:

• Oligarkis, di mana kekuasaan dipegang oleh kelompok elit tertentu.

• Federal, yang memberikan otonomi sangat besar kepada daerah-daerah.

• Liberal-individualistis, yang mengedepankan hak-hak individu di atas segalanya.

• Teokrasi, di mana dasar negara didasarkan pada ajaran agama tertentu.

Answer explanation

Konsep negara integralistik Soepomo secara fundamental berlawanan dengan paham liberalisme individualistis yang menempatkan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi, karena integralistik menekankan kesatuan dan kepentingan bersama.

Soepomo

Kelebihan:

• Konsep Integralistik yang Kuat: Soepomo adalah penggagas utama konsep "negara integralistik" atau "negara persatuan". Ini merupakan kelebihan besar karena menekankan persatuan bangsa di atas segala golongan dan individu, sangat relevan untuk Indonesia yang majemuk. Konsep ini menolak individualisme Barat dan kolektivisme radikal.

• Menghindari Polarisasi Ideologi: Dengan konsep integralistik, Soepomo berusaha menjembatani berbagai pandangan, termasuk nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, dengan menciptakan fondasi negara yang inklusif bagi semua.

• Penekanan pada Kekeluargaan dan Musyawarah: Nilai-nilai ini sangat sesuai dengan budaya Indonesia dan menjadi landasan penting dalam mencapai mufakat serta keadilan sosial.

Kekurangan:

• Potensi Otoritarianisme (Salah Tafsir): Konsep integralistik Soepomo, jika disalahartikan, dapat membuka celah bagi munculnya negara otoriter yang membatasi hak-hak individu atas nama persatuan. Penting untuk memastikan adanya mekanisme kontrol dan penegakan hak asasi manusia.

• Kurang Spesifik dalam Implementasi: Meskipun visioner, konsep integralistik ini kadang dirasa terlalu filosofis dan kurang memberikan panduan yang konkret tentang bagaimana sistem kenegaraan akan dijalankan secara praktis.

• Minimnya Penekanan Hak Asasi Individu: Dalam semangat kebersamaan dan kekeluargaan, penekanan terhadap hak-hak dasar individu mungkin terasa kurang eksplisit dibandingkan dengan usulan yang lebih mengedepankan hak asasi manusia.

Peran "Panitia Sembilan" dalam perumusan dasar negara sangat krusial, terutama dalam menyusun Piagam Jakarta. Komposisi Panitia Sembilan yang mencakup perwakilan dari berbagai golongan (nasionalis dan Islam) menunjukkan bahwa:

• Sejak awal, ada kesepakatan mutlak mengenai bentuk negara agama.

• Proses perumusan dasar negara melibatkan kompromi dan akomodasi ideologi yang beragam.

• Ada upaya untuk memaksakan satu ideologi tertentu kepada seluruh anggota.

• Semua anggota Panitia Sembilan memiliki pandangan yang identik tentang dasar negara.

Answer explanation

Keberadaan perwakilan dari berbagai golongan dalam Panitia Sembilan menunjukkan bahwa perumusan dasar negara bukanlah produk satu ideologi, melainkan hasil dari negosiasi dan kompromi antar berbagai pandangan.

Mengapa gagasan Ir. Soekarno tentang "Ekakuasila" (Gotong Royong) dianggap sebagai intisari dari Pancasila, bahkan oleh Soekarno sendiri?

• Karena Gotong Royong adalah satu-satunya nilai asli Indonesia yang tidak ditemukan di negara lain.

• Gotong Royong merefleksikan prinsip kekeluargaan yang menolak adanya perbedaan kelas sosial.

• Gotong Royong merupakan representasi paling konkret dari persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial dalam satu konsep.

• Dengan Gotong Royong, semua masalah negara dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.

Answer explanation

Soekarno melihat Gotong Royong sebagai esensi dari Pancasila karena di dalamnya terkandung nilai-nilai kebersamaan (persatuan), musyawarah untuk mencapai mufakat, dan keadilan sosial yang direfleksikan dalam kerja bersama.

Jika Anda adalah anggota BPUPKI yang harus memilih gagasan dasar negara yang paling sesuai untuk Indonesia, dan Anda sangat menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa memandang latar belakang, gagasan siapa yang akan Anda anggap paling kompatibel dengan pandangan Anda, meskipun dengan beberapa penyesuaian?

• Mohammad Yamin, karena penekanan pada "Kesejahteraan Rakyat".

• Soepomo, karena konsep integralistiknya yang menjamin kebersamaan.

• Ir. Soekarno, terutama dengan sila Keadilan Sosial dan semangat Gotong Royong.

• Semua tokoh memiliki aspek yang relevan, namun perlu sintesis yang mendalam.

Answer explanation

Ir. Soekarno

Kelebihan:

• Gagasan Pancasila yang Fleksibel dan Sintetis: Soekarno berhasil merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menyatukan berbagai pandangan dan ideologi. Rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan Indonesia (Nasionalisme), Perikemanusiaan (Internasionalisme), Kerakyatan, dan Keadilan Sosial sangat sintetis dan adaptif.

• Fokus pada Gotong Royong sebagai Esensi: Soekarno melihat "Gotong Royong" sebagai intisari Pancasila, yang merupakan nilai luhur bangsa Indonesia dan dapat menjadi perekat sosial yang kuat. Ini adalah konsep yang sangat praktis dan mudah dipahami.

• Visi Kebangsaan yang Inklusif dan Progresif: Soekarno tidak hanya melihat Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas internasional. Sila "Perikemanusiaan" menunjukkan pandangan global yang menolak isolasi.

• Mengakomodasi Berbagai Golongan: Rumusan Pancasila Soekarno terbukti mampu diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik yang nasionalis, agamawan, maupun sosialis, karena sifatnya yang akomodatif.

Kekurangan:

• Penyusunan Urutan yang Masih Perlu Penyesuaian: Urutan awal yang diusulkan Soekarno (Nasionalisme, Internasionalisme, Mufakat/Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan) masih perlu disempurnakan. Penempatan Ketuhanan di akhir sempat menjadi perdebatan dan kemudian disepakati di awal.

• Potensi Salah Tafsir "Ketuhanan": Meskipun kuat, sila Ketuhanan (pada usulan awal Soekarno) belum secara eksplisit memuat makna Ketuhanan Yang Maha Esa yang inklusif bagi semua agama, seperti yang kemudian disepakati.

• Meskipun Sintetis, Tetap Membutuhkan Penjabaran Lanjut: Pancasila sebagai filosofi dasar negara sangat kuat, namun implementasinya dalam bentuk sistem pemerintahan dan hukum masih membutuhkan penjabaran yang lebih detail dan berkelanjutan.