Soal Latihan TWK | NKRI 2

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, asas desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan otonomi seluas-luasnya. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Dalam konteks ini, manakah dari berikut yang merupakan contoh nyata penerapan asas desentralisasi di Indonesia?

• Pengelolaan izin pertambangan oleh Kementerian ESDM

• Penetapan pajak kendaraan bermotor oleh pemerintah provinsi

• Pelaksanaan program bantuan sosial oleh pemerintah desa atas perintah pemerintah pusat

• Pengawasan hutan negara oleh instansi vertikal di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

• Penugasan pembangunan jalan provinsi oleh gubernur kepada bupati

Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, memberikan kedudukan yang kuat kepada presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Salah satu ciri utama sistem ini adalah adanya hak prerogatif presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri tanpa persetujuan legislatif. Namun, dalam praktiknya, presiden tetap harus mempertimbangkan dinamika politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Manakah dari berikut ini pernyataan yang paling tepat mengenai kelemahan sistem presidensial dibandingkan sistem parlementer?

• Sistem presidensial memiliki masa jabatan eksekutif yang tidak jelas

• Sistem presidensial memungkinkan parlemen untuk menggulingkan kabinet

• Sistem presidensial cenderung menciptakan keputusan yang lambat karena proses tawar-menawar dengan legislatif

• Sistem presidensial memiliki pengawasan yang kuat dari legislatif terhadap eksekutif

• Sistem presidensial tidak memungkinkan kaderisasi jabatan eksekutif dari legislatif

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam konteks ini, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2). Dalam praktik pemerintahan, hal ini berimplikasi pada pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan presiden. Jika dikaitkan dengan sistem pemerintahan presidensial, manakah dari berikut yang paling mencerminkan penerapan kedaulatan rakyat dalam sistem ini?

• Presiden dipilih oleh DPR sebagai representasi rakyat

• Presiden memiliki hak veto terhadap undang-undang yang disahkan DPR

• Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum

• Menteri-menteri bertanggung jawab kepada DPR

• DPR dapat menggulingkan presiden melalui mosi tidak percaya

Dalam sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan eksekutif sangat bergantung pada dukungan mayoritas parlemen. Jika parlemen menarik dukungannya, kabinet dapat bubar sebelum masa jabatannya berakhir. Hal ini berbeda dengan sistem presidensial, di mana masa jabatan eksekutif lebih stabil karena tidak bergantung pada parlemen. Dalam konteks Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, manakah pernyataan yang benar mengenai perbedaan utama antara sistem presidensial dan parlementer?

• Dalam sistem presidensial, presiden bertanggung jawab kepada DPR untuk kebijakan eksekutif

• Dalam sistem parlementer, masa jabatan eksekutif lebih stabil dibandingkan presidensial

• Dalam sistem parlementer, presiden dipilih langsung oleh rakyat

• Dalam sistem presidensial, pembuatan kebijakan publik sering melibatkan tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif

• Dalam sistem presidensial, parlemen dapat menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya

Asas dekonsentrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 23 Tahun 2014, mengacu pada pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau instansi vertikal di daerah. Dalam praktiknya, asas ini sering diterapkan untuk urusan yang memerlukan koordinasi nasional tetapi pelaksanaan lokal. Manakah dari berikut yang merupakan contoh penerapan asas dekonsentrasi di Indonesia?

• Pengawasan imigrasi oleh Kantor Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM

• Pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa

• Penetapan tarif retribusi daerah oleh pemerintah kabupaten

• Pembangunan infrastruktur jalan kabupaten dengan dana APBD kabupaten

• Penyaluran bantuan sosial oleh desa atas tugas dari pemerintah pusat

Tugas pembantuan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 23 Tahun 2014, memungkinkan pemerintah pusat atau provinsi untuk menugaskan pemerintah daerah di tingkat yang lebih rendah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan pendanaan yang disediakan. Dalam konteks ini, tugas pembantuan sering digunakan untuk mendukung program nasional atau provinsi di tingkat lokal. Manakah dari berikut yang paling tepat sebagai contoh tugas pembantuan?

• Pengelolaan pajak daerah oleh pemerintah kota

• Pengelolaan pelayanan kesehatan oleh rumah sakit daerah

• Pengawasan hutan oleh dinas kehutanan provinsi atas perintah Kementerian LHK

• Penetapan kurikulum muatan lokal oleh pemerintah provinsi

• Pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH) oleh desa dengan dana dari APBN

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 menekankan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah sering menghadapi tantangan dalam menjalankan otonomi karena adanya kewenangan pemerintah pusat yang masih dominan di beberapa sektor. Manakah asas yang memungkinkan pemerintah pusat tetap mempertahankan kendali atas urusan tertentu di daerah?

• Desentralisasi

• Dekonsentrasi

• Tugas pembantuan

• Otonomi khusus

• Otonomi terbatas

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri tanpa persetujuan DPR. Namun, dalam sistem parlementer, menteri bertanggung jawab kepada parlemen, sehingga stabilitas kabinet bergantung pada dukungan mayoritas parlemen. Manakah pernyataan berikut yang benar mengenai keunggulan sistem parlementer dibandingkan presidensial?

• Sistem parlementer memungkinkan masa jabatan eksekutif yang lebih stabil

• Sistem parlementer tidak memerlukan tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif

• Sistem parlementer memiliki sistem pertanggungjawaban yang lebih jelas dalam pembuatan kebijakan publik

• Sistem parlementer memungkinkan presiden untuk dipilih langsung oleh rakyat

• Sistem parlementer tidak memungkinkan kaderisasi jabatan eksekutif dari legislatif

Answer explanation

Sistem parlementer memiliki sistem pertanggungjawaban yang lebih jelas dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik karena adanya pengawasan kuat dari parlemen terhadap kabinet.

Opsi A salah karena sistem parlementer justru memiliki masa jabatan eksekutif yang tidak stabil.

Opsi B salah karena tawar-menawar tetap terjadi, meskipun lebih mudah disesuaikan.

Opsi D salah karena presiden dalam sistem parlementer ditunjuk oleh legislatif.

Opsi E salah karena parlemen justru menjadi tempat kaderisasi eksekutif

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Dalam konteks sistem pemerintahan presidensial, hal ini diwujudkan melalui pemilihan langsung presiden oleh rakyat. Namun, dalam praktiknya, sistem ini dapat menghasilkan konflik antara eksekutif dan legislatif karena kurangnya pengawasan langsung dari legislatif terhadap eksekutif. Manakah dari berikut yang merupakan potensi kelemahan sistem presidensial?

• Presiden dapat digulingkan oleh DPR melalui mosi tidak percaya

• Keputusan publik sering lambat karena tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif

• Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada legislatif

• Masa jabatan presiden tidak jelas dan bergantung pada parlemen

• Presiden tidak memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menteri

Dalam sistem pemerintahan daerah, asas desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur urusan seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, dalam beberapa kasus, pemerintah pusat tetap mempertahankan wewenang melalui asas dekonsentrasi untuk urusan strategis nasional. Manakah dari berikut yang benar mengenai perbedaan utama antara desentralisasi dan dekonsentrasi?

• Desentralisasi melibatkan pelimpahan wewenang kepada instansi vertikal pemerintah pusat

• Dekonsentrasi memberikan otonomi penuh kepada pemerintah daerah

• Desentralisasi memungkinkan daerah membuat kebijakan independen, sedangkan dekonsentrasi tetap di bawah kendali pemerintah pusat

• Dekonsentrasi melibatkan penugasan tugas dengan dana dari pemerintah daerah

• Desentralisasi hanya berlaku untuk urusan keuangan daerah

Answer explanation

Desentralisasi (Pasal 1 angka 8 UU Nomor 23 Tahun 2014) memungkinkan daerah otonom membuat kebijakan independen, sedangkan dekonsentrasi (Pasal 1 angka 9) adalah pelimpahan wewenang kepada gubernur atau instansi vertikal di bawah kendali pemerintah pusat.

Opsi A salah karena desentralisasi tidak melibatkan instansi vertikal.

Opsi B salah karena dekonsentrasi tidak memberikan otonomi penuh.

Opsi D salah karena dekonsentrasi tidak melibatkan dana dari daerah.

Opsi E salah karena desentralisasi mencakup berbagai urusan, bukan hanya keuangan.