UUD 1945: State Institutions

Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah...

• DPR

• Presiden

• MPR

• MA

• MK

Berikut ini merupakan kewenangan DPR menurut UUD 1945, kecuali...

• Membentuk undang-undang

• Menetapkan APBN

• Mengangkat Presiden

• Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional

• Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah

DPD memiliki kewenangan dalam bidang legislasi yang terbatas pada...

• Penegakan hukum

• Urusan daerah

• Ketahanan nasional

• Kebijakan luar negeri

• Penetapan APBN

Presiden sebagai kepala negara memiliki hak prerogatif untuk...

• Mengangkat duta besar tanpa persetujuan DPR

• Menetapkan APBN

• Mengubah UUD

• Membuat undang-undang

• Menunjuk hakim agung

Badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah...

• KPK

• BPK

• MA

• MK

• KY

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk...

• Menyidangkan perkara pidana

• Memeriksa perselisihan hasil pemilihan umum

• Mengawasi perilaku hakim

• Menyusun APBN

• Mengubah undang-undang

Komisi Yudisial memiliki tugas utama...

• Memeriksa laporan keuangan

• Memberikan putusan hukum

• Mengusulkan pengangkatan hakim agung

• Menetapkan kebijakan kehakiman

• Menilai konstitusionalitas undang-undang

MA sebagai lembaga yudikatif tertinggi memiliki kewenangan berikut, kecuali...

• Mengadili tingkat kasasi

• Menguji peraturan di bawah undang-undang

• Menyidangkan sengketa hasil pemilu

• Menyelesaikan sengketa kewenangan antar peradilan

• Membina peradilan di bawahnya

Sistem checks and balances antara Presiden dan DPR tercermin dalam...

• Hak Presiden membubarkan DPR

• DPR menyusun RUU tanpa Presiden

• Persetujuan DPR terhadap perjanjian internasional oleh Presiden

• Presiden mengangkat anggota DPR

• DPR bertanggung jawab kepada MA

Berikut ini lembaga negara yang memiliki kewenangan judicial review terhadap undang-undang adalah...

• MA

• MK

• DPR

• BPK

• DPD