
TWK Pilar Negara 2
Authored by IWayan Widiarta
Moral Science
12th Grade
Used 3+ times

AI Actions
Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...
Content View
Student View
20 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
Bagaimana prinsip Bhineka Tunggal Ika dapat diterapkan dalam penyusunan kebijakan publik yang mengakomodasi keberagaman di Indonesia?
Menerapkan kebijakan yang seragam di seluruh daerah
Mengutamakan kebijakan berdasarkan budaya mayoritas
Memperhatikan keberagaman sosial, budaya, dan agama dalam kebijakan publik
Menghapus tradisi lokal agar sesuai dengan standar nasional
Melarang penggunaan bahasa daerah di acara-acara publik
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
Sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," juga didukung oleh berbagai pasal dalam UUD 1945. Bagaimana prinsip iniditerapkan dalam kebijakan pelayanan kesehatan?
Memberikan pelayanan kesehatan gratis hanya untuk daerah perkotaan
Membatasi akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu
Menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau untuk seluruh rakyat, termasuk di daerah terpencil
Meningkatkan biaya layanan kesehatan untuk meningkatkan pendapatan negara
Memberikan pelayanan kesehatan khusus hanya kepada pejabat pemerintah
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
Bagaimana pemerintah dapat menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika untuk mempromosikan budaya Indonesia di dunia internasional?
Memfokuskan promosi hanya pada budaya mayoritas di Indonesia
Menyebarluaskan keberagaman budaya lokal Indonesia melalui acara internasional
Membatasi promosi budaya hanya di dalam negeri untuk menjaga keaslian
Menghilangkan perbedaan budaya lokal agar lebih mudah dipromosikan
Menggunakan budaya asing sebagai bagian utama dari promosi internasional
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
Pasal 28I UUD 1945 menjamin hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Bagaimana pemerintah sebaiknyamenerapkan prinsip ini dalam kebijakan penegakan hukum?
Membatasi hak-hak warga negara tertentu demi ketertiban umum
Menghormati dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi
Menetapkan hukum yang berbeda bagi kelompok sosial yang berbeda
Memberikan hak asasi hanya kepada warga negara yang taat hukum
Menghapus hak asasi demi menjaga stabilitas negara
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
Bagaimana prinsip “Persatuan Indonesia” dalam Pancasila sebaiknya diterapkan dalam kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi yangmempengaruhi seluruh wilayah Indonesia?
Mengutamakan penanganan di daerah perkotaan yang memiliki ekonomi lebih kuat
Memberikan kewenangan penuh kepada daerah tanpa koordinasi pusat
Menjalankan kebijakan terpadu antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan penanganan yang merata
Menyediakan bantuan medis hanya di wilayah-wilayah yang terdampak parah
Menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk mengatasi pandemi
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
UUD 1945 memberikan jaminan terhadap kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Bagaimana penerapan hak ini sebaiknyadilakukan oleh masyarakat agar tetap sesuai dengan ketentuan konstitusi?
Menyampaikan pendapat dengan cara yang mengabaikan ketertiban umum
Melakukan demonstrasi tanpa pemberitahuan kepada pihak berwenang
Menyampaikan pendapat dengan tetap menghormati hak orang lain dan ketertiban umum
Menyampaikan pendapat di media sosial tanpa batasan
Mengabaikan aturan hukum selama menyampaikan pendapat
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
Perhatikan berita berikut!
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan dan pengawalan kebijakan pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan, contohnya kanal feedback Sistem Legislasi (SILEG) yang ada dalam website DPR. Pada tahun 2021 hanya 70 partisipan, berbeda jauh pada tahun 2022 mencapai 269 partisipan. Dalam kanal lain yaitu pengaduan masyarakat merupakan sistem wadah yang disediakan oleh Setjen DPR untuk menampung aspirasi dan pengaduan yang bersumber dari masyarakat. Data menunjukkan, responden dalam kanal tersebut pada 2021 mencapai sekitar 4.900 pengaduan, naik di tahun 2023 berjumlah sekitar 5.530 berdasarkan kategori surat. Sedangkan kategori online, pada tahun 2021 berjumlah sekitar 380 aduan, dan pada tahun 2022 naik menjadi sekitar 510 aduan. Sumber: https://ipc.or.ld/aspirasi-masyarakat-tahun-2022-meningkat-dpr-rancang-ulang-website-kanalpartisipasi-publik/,
Pernyataan dalam berita tersebut sesuai salah satu prinsip demokrasi yaitu…
penghormatan terhadap supremasi hukum
tingkat persamaan tertentu antarwarga negara
terjaminnya kehidupan sosial dalam masyarakat
tingkat kebebasan yang diakui oleh warga negara
keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Microsoft
or continue with
%20(1).png)
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?