TWK Pilar Negara 2

Bagaimana prinsip Bhineka Tunggal Ika dapat diterapkan dalam penyusunan kebijakan publik yang mengakomodasi keberagaman di Indonesia?

• Menerapkan kebijakan yang seragam di seluruh daerah

• Mengutamakan kebijakan berdasarkan budaya mayoritas

• Memperhatikan keberagaman sosial, budaya, dan agama dalam kebijakan publik

• Menghapus tradisi lokal agar sesuai dengan standar nasional

• Melarang penggunaan bahasa daerah di acara-acara publik

Sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," juga didukung oleh berbagai pasal dalam UUD 1945. Bagaimana prinsip iniditerapkan dalam kebijakan pelayanan kesehatan?

• Memberikan pelayanan kesehatan gratis hanya untuk daerah perkotaan

• Membatasi akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu

• Menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau untuk seluruh rakyat, termasuk di daerah terpencil

• Meningkatkan biaya layanan kesehatan untuk meningkatkan pendapatan negara

• Memberikan pelayanan kesehatan khusus hanya kepada pejabat pemerintah

Bagaimana pemerintah dapat menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika untuk mempromosikan budaya Indonesia di dunia internasional?

• Memfokuskan promosi hanya pada budaya mayoritas di Indonesia

• Menyebarluaskan keberagaman budaya lokal Indonesia melalui acara internasional

• Membatasi promosi budaya hanya di dalam negeri untuk menjaga keaslian

• Menghilangkan perbedaan budaya lokal agar lebih mudah dipromosikan

• Menggunakan budaya asing sebagai bagian utama dari promosi internasional

Pasal 28I UUD 1945 menjamin hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Bagaimana pemerintah sebaiknyamenerapkan prinsip ini dalam kebijakan penegakan hukum?

• Membatasi hak-hak warga negara tertentu demi ketertiban umum

• Menghormati dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi

• Menetapkan hukum yang berbeda bagi kelompok sosial yang berbeda

• Memberikan hak asasi hanya kepada warga negara yang taat hukum

• Menghapus hak asasi demi menjaga stabilitas negara

Bagaimana prinsip “Persatuan Indonesia” dalam Pancasila sebaiknya diterapkan dalam kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi yangmempengaruhi seluruh wilayah Indonesia?

• Mengutamakan penanganan di daerah perkotaan yang memiliki ekonomi lebih kuat

• Memberikan kewenangan penuh kepada daerah tanpa koordinasi pusat

• Menjalankan kebijakan terpadu antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan penanganan yang merata

• Menyediakan bantuan medis hanya di wilayah-wilayah yang terdampak parah

• Menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk mengatasi pandemi

UUD 1945 memberikan jaminan terhadap kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Bagaimana penerapan hak ini sebaiknyadilakukan oleh masyarakat agar tetap sesuai dengan ketentuan konstitusi?

• Menyampaikan pendapat dengan cara yang mengabaikan ketertiban umum

• Melakukan demonstrasi tanpa pemberitahuan kepada pihak berwenang

• Menyampaikan pendapat dengan tetap menghormati hak orang lain dan ketertiban umum

• Menyampaikan pendapat di media sosial tanpa batasan

• Mengabaikan aturan hukum selama menyampaikan pendapat

Perhatikan berita berikut!

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan dan pengawalan kebijakan pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan, contohnya kanal feedback Sistem Legislasi (SILEG) yang ada dalam website DPR. Pada tahun 2021 hanya 70 partisipan, berbeda jauh pada tahun 2022 mencapai 269 partisipan. Dalam kanal lain yaitu pengaduan masyarakat merupakan sistem wadah yang disediakan oleh Setjen DPR untuk menampung aspirasi dan pengaduan yang bersumber dari masyarakat. Data menunjukkan, responden dalam kanal tersebut pada 2021 mencapai sekitar 4.900 pengaduan, naik di tahun 2023 berjumlah sekitar 5.530 berdasarkan kategori surat. Sedangkan kategori online, pada tahun 2021 berjumlah sekitar 380 aduan, dan pada tahun 2022 naik menjadi sekitar 510 aduan. Sumber: https://ipc.or.ld/aspirasi-masyarakat-tahun-2022-meningkat-dpr-rancang-ulang-website-kanalpartisipasi-publik/,

Pernyataan dalam berita tersebut sesuai salah satu prinsip demokrasi yaitu…

• penghormatan terhadap supremasi hukum

• tingkat persamaan tertentu antarwarga negara

• terjaminnya kehidupan sosial dalam masyarakat

• tingkat kebebasan yang diakui oleh warga negara

• keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik

Bacalah cuplikan berita berikut!

Terdakwa kasus penipuan sapi kurban yang terjadi pada 2022 di Bukittinggi, Sumatra Barat dijatuhi hukuman pidana kurungan penjara selama tiga tahun enam bulan oleh Pengadilan Negeri (PN) Bukittinggi. Hakim PN Bukittinggi juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Sumber: https://sumbar.antaranews.com/berita/570549/terdakwa-kasus-penipuan-sapi-kurban-bukittinggi-divonis-36-tahun-penjara,

Jika dikaitkan dengan faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dan HAM, maka dapat disimpulkan bahwa…

• putusan yang berlandaskan hukum internasional akan lebih ringan

• penegak hukum telah melaksanakan kewajiban menegakkan hukum

• hukum di Indonesia masih lemah jika dibandingkan hukum negara lain

• perkembangan teknologi mempermudah masyarakat melakukan kejahatan

• putusan tidak akan mampu mewujudkan keadilan apabila tidak didukung sarana dan prasarana yang baik

Indonesia harus mengambil perannya dalam kancah global. Namun demikian, tidak semua yang berasal dari negara lain diserap oleh bangsa Indonesia. Segala sesuatu harus disikapi dengan selektif sesuai nilai-nilai Pancasila. Sikap selektif dapat diartikan...

• membuka selebar-lebarnya terhadap pengaruh budaya luar

• menerima semua pengaruh yang masuk ke

  Indonesia

• menutup diri dari masuknya budaya-budaya asing

• menilai budaya yang masuk dengan

  Pancasila

• mengganti budaya bangsa dengan budaya luar

Rumusan pancasila sebagai dasar Negara secara yuridis formal terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV dengan alasan adalah...

• Terdapat susunan sila-sila pancasila sebagai dasar negara

• Termuat juga hakikat tujuan negara

• Prinsip dasar penyelenggaraan negara

• Cara mencapai tujuan negara melalui hukum dasar

• Penegasan tentang perjuangan pergerakan kemerdekaan