Quiz Akuntansi Pemerintahan

Pernyataan yang tepat mengenai dampak diundangkannya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah:

• Pemerintah pusat wajib menerapkan basis akrual sejak 2010

• Pemerintah pusat diperkenankan menerapkan basis akrual sejak 2012

• Pemerintah pusat masih diperkenankan menggunakan basis CTA hingga 2014

• Pemerintah pusat tidak diperkenankan menggunakan basis CTA lagi sejak 2010

Pernyataan di bawah ini kurang tepat terkait Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), kecuali:

• SAPP terdiri dari SA Instansi dan SA Keuangan Daerah

• SAPP meliputi juga akuntansi untuk BUMD

• SAPP diatur lebih lanjut dalam PMK 213 Tahun 2016

• SAPP tidak meliputi akuntansi kekayaan negara yang dipisahkan

Pernyataan yang tidak tepat mengenai perkembangan opini audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah seperti di bawah ini, kecuali:

• LKPP memperoleh opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk terakhir kali tahun 2009.

• LKPP memperoleh opini disclaimer selama lima tahun berturut-turut sejak tahun 2004

• LKPP memperoleh opini WDP terakhir kali tahun 2016.

• LKPP memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meskipun LKBUN memperoleh WDP.

Semua pernyataan berikut merupakan tujuan SAPP, kecuali:

• Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktik akuntansi yang diterima secara umum

• Menyediakan infomasi mengenai hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional dan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut

• Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.

• Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan

Yang melaksanakan SA Transaksi Khusus Belanja Pensiun, SA Belanja Subsidi, dan SIKUBAH secara berurutan yaitu sebagai berikut:

• DJPPR, DJA, DJPB

• DJPK, DJPB c.q KPPN dan DJPPR

• DJPB, DJA dan DJPPR

• DJPK, DJPPR dan KPPN

Berikut adalah salah satu contoh pengakuan beban yang terjadi akibat konsumsi aset, yaitu:

• pembayaran perjalanan dinas

• pembelian persediaan

• penyisihan piutang tak tertagih

• diterimanya tagihan rekening listrik

Dari pasangan transaksi di satker CDE dan jenis belanjanya, manakah pasangan yang tepat:

• Biaya pengurusan sertifikat tanah yang baru dibeli oleh satker CDE: Belanja Barang

• Pembelian brankas senilai Rp 7.000.000,00 untuk diserahkan kepada kelompok masyarakat atau koperasi: Belanja Modal

• Satker CDE melakukan pembayaran asuransi kehilangan ke Garda Oto sebesar Rp 4.000.000,00: Belanja Modal

• Pembelian 60 buah kursi sebanyak total senilai Rp45.000.000 untuk dipakai dalam kegiatan operasional: Belanja Barang

Pada akhir tahun 2022, Bendahara Pengeluaran menyampaikan informasi bahwa salah satu pegawai kantor tersebut mengembalikan kelebihan uang perjalanan dinas yang diterimanya pada tahun 2021 sebesar Rp 7 juta dan uangnya belum disetor ke kas negara. Jurnal yang tepat untuk mencatat transaksi akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

• Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran (D); Penerimaan Kembali Belanja TAYL (K) senilai Rp7 Juta

• Diterima dari Entitas Lain (D); Penerimaan Kembali Belanja TAYL (K) senilai Rp7 Juta

• Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran (D); Beban perjalanan dinas (K

Pada satuan kerja K/L, realisasi pembayaran tagihan belanja persediaan yang sebelumnya telah dicatat yang menambah aset intrakomtabel yang membebani rekening kas negara, jurnalnya adalah:

• Belanja yang masih harus dibayar (debit); Ditagihkan ke entitas lain (kredit)

• Beban barang persediaan (debit); Ditagihkan ke entitas lain (kredit)

• Persediaan (debit); Ditagihkan ke entitas lain (kredit)

• Utang yang belum diterima tagihannya (debit); Belanja yang masih harus dibayar (kredit)

Pada tanggal 1 April 2022, satker VXY melakukan pembayaran sewa gedung untuk 2 tahun sebesar Rp240 juta. Pengaruh transaksi tersebut terhadap penyajian Laporan Keuangan tahun 2022 adalah:

• Belanja pada LRA sebesar Rp240 juta, Beban pada LO sebesar Rp240 juta

• Belanja pada LRA sebesar Rp90 juta, Beban pada LO sebesar Rp90 juta dan Beban Dibayar Dimuka pada Neraca sebesar Rp150 juta

• Belanja pada LRA sebesar Rp240 juta, Beban pada LO sebesar Rp90 juta dan Belanja Sewa Dibayar Dimuka Sewa pada Neraca sebesar Rp150 juta

• Belanja pada LRA sebesar Rp240 juta, Beban pada LO sebesar Rp90 juta dan Piutang Sewa pada Neraca sebesar Rp150 juta.