Pre Test dan Post Test SAKIP Lombok Utara

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, atau selanjutnya dusebut dengan SAKIP adalah

• rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah

• ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi

• lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja

• perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasulan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetepkan

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah adalah

• Permendadri Nommor 86 Tahun 2017

• Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

• Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010

• Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

Penyelenggara SAKIP dilaksanakan secara

• Langsung dan periodik

• Ringkas dan tidak lengkap

• Berkelanjutan dan menyeluruh

• Selaras dan sesuai dengan penyelenggara Sistem Akuntansi Pemeritahan

Tujuan penyusunan SAKIP adalah dalam rangka

• Melaksanakan kegiatan dan program

• Pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah

• Menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur

• Penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur

Penyelenggaraan SAKIP meliputi

• Rencana Stategis

• Perjanjian Kinerja

• Pelaporan Kinerja

• Benar semua

Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah mengacu pada

• Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2017

• Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2013

• Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014

• Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2014

Nilai SAKIP Perangkat Daerah termasuk indikator dengan jenis?

• Minimun

• Maksimum

Sub Meni Progress Kinerja terdiri dari dua komponen penting yakni

• Realisasi Kinerja, Capaian Anggaran

• Realisasi Kinerja, Realisasi Anggaran

• Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran

• Capaian Kinerja, Capaian Kinerja

Diantara dokumen berikut manakah yang dibutuhkan untuk melihat realisasi kinerja dan anggaran tahun n?

• Form Pengendalian Evaluasi Renja Tahun n-1

• Form Pengendalian Evaluasi Renja Tahun n+1

• Form Pengendalian Evaluasi Renja Tahun n

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur dalam peraturan

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2020 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2020 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah