Quiz E-Court dan PERMA

Apa yang menjadi perbedaan utama antara PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terkait E-Court?

• PERMA 7/2022 mengatur tentang peradilan agama, sedangkan PERMA 1/2019 tentang peradilan umum.

• PERMA 7/2022 memperluas konsep domisili elektronik, termasuk layanan pesan (messaging services) yang terverifikasi.

• PERMA 7/2022 mengatur tentang tata cara penyampaian dokumen secara manual.

• PERMA 7/2022 tidak mengatur tentang E-Court.

Siapa yang berwenang melakukan validasi dokumen kurator dan pengurus dalam E-Court?

• Ketua Pengadilan Negeri.

• Ketua Pengadilan Agama.

• Ketua Pengadilan Niaga.

• Panitera.

Apa yang dimaksud dengan "Pengguna Terdaftar" dalam konteks E-Court?

• Pihak yang berperkara di pengadilan.

• Pihak yang memiliki akun E-Court yang telah diverifiksai.

• Pihak yang hanya mengajukan permohonan secara online.

• Pihak yang menjadi saksi dalam suatu perkara.

Salah satu tujuan utama dari penerapan E-Court adalah..

• Meningkatkan biaya administrasi perkara.

• Mempersulit akses informasi pengadilan.

• Memperlambat proses persidangan.

• Meningkatkan efisiensi dan transparasi pelayanan pengadilan.

Apa saja dokumen yang umumnya diperlukan untuk menjadi pengguna terdaftar dalam E-Court?

• Scan KTP, Kartu Anggota Advokat (jika advokat), dan Bukti Sumpah (Jika Advokat).

• Scan Ijazah terakhir.

• Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

• Scan Kartu Keluarga.

Apa yang dimaksud dengan "domisili elektronik" dalam konteks PERMA Nomor 7 Tahun 2022?

• Alamat rumah tinggal para pihak.

• Alamat kantor pengacara.

• Surat elektronik (e-mail) dan/atau layanan pesan (messaging services) yang terverifikasi.

• Alamat kantor pengadilan.

Apa saja layanan yang disediakan oleh sistem E-Court?

• Pendaftaran perkara secara online.

• Mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online.

• Pembayaran secara online.

• Semua jawaban benar.

Apa yang diubah dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dibandingkan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019?

• Jenis perkara yang dapat diajukan secara elektronik.

• Tingkat pengadilan yang menerapkan e-court.

• Konsep domisili elektronik dan penggunaan saluran elektronik untuk pemanggilan.

• Sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan e-court.

Apa yang dimaksud dengan sistem informasi pengadilan menurut PERMA 7/2022?

• Hanya sistem informasi untuk pendaftaran perkara.

• Seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk pelayanan perkara secara elektronik, termasuk administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan.

• Sistem informasi untuk pemanggilan pihak berperkara.

• Sistem informasi untuk pengajuan upaya hukum.

Menurut PERMA 7/2022, domisili elektronik dapat juga menggunakan :

• Hanya surat elektronik (e-mail).

• Hanya alamat kantor pengacara.

• Layanan pesan (messaging service) yang terverifikasi milik para pihak.

• Hanya alamat rumah.