APBD Provinsi - APBD Kota/Kabupaten I

APBD Provinsi memiliki kewenangan penganggaran atas:

• Puskesmas dan jalan desa

• SD dan SMP

• SMK dan SMA

• Dana desa

• Pasar tradisional

Belanja untuk pembangunan kantor camat tercantum dalam APBD:

• Provinsi

• Nasional

• Kabupaten/Kota

• Kementerian

• DPRD

Jalan antar-kabupaten yang dikelola pemerintah provinsi masuk dalam klasifikasi:

• Jalan desa

• Jalan kota

• Jalan provinsi

• Jalan pusat

• Jalan kabupaten

Subsidi untuk tarif angkutan antarkota provinsi dianggarkan dalam:

• APBN

• Dana Alokasi Khusus

• APBD Provinsi

• APBD Kabupaten

• Dana BOS

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menganggarkan belanja untuk hal berikut, kecuali:

• Peningkatan layanan pendidikan dasar

• Perizinan usaha mikro

• Pengelolaan sampah domestik

• Belanja operasional SMA/SMK

• Penanganan pasar tradisional

PAD dari retribusi pemakaian terminal angkutan kota masuk ke dalam APBD:

• Provinsi

• Nasional

• Kabupaten/Kota

• Kecamatan

• Kementerian Perhubungan

Pendapatan dari Pajak Rokok dicatat sebagai pendapatan dalam APBD:

• Kota

• Kabupaten

• Provinsi

• Desa

• Sekolah

Pembiayaan untuk pengadaan kendaraan operasional gubernur dicatat dalam:

• APBN

• APBD Kabupaten

• APBD Provinsi

• Dana Desa

• Dana Otsus

Bantuan keuangan dari provinsi kepada kabupaten/kota dimasukkan dalam struktur:

• Transfer ke pemerintah pusat

• Transfer ke daerah lain

• Pembiayaan

• Dana cadangan

• Penerimaan hibah

Jika kabupaten melakukan pembelian tanah untuk taman kota, maka belanja tersebut tergolong:

• Belanja operasional

• Belanja modal – APBD kabupaten

• Belanja tidak langsung

• Belanja transfer

• Dana dekonsentrasi