quiz dasar hukum jalbang KA

Hierarki peraturan perundang-undangan di indonesia termuat dalam ..

• UU no 12 tahun 2011

• UU no 21 tahun 2011

• UU no 11 tahun 2012

• UU no 20 tahun 2012

di bawah ini diantara latar belakang diubahnya UU tentang perkeretaapian dari UU no 13 tahun 1992 menjadi UU no.23 tahun 2007 adalah...

• Monopoli pada penyelenggaraan perkeretaapian

• kuatnya peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perkeretaapian

• kontribusi perkeretaapian terhadap sistem transportasi nasional sangat tinggi

• Pembagian wewenang antara pemerintah dan badan usaha perkeretaapian sangat jelas

Latar belakang lahirnya PP no 33 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang perkeretaapian adalah...

• monopoli penyelenggaraan perkeretaapian

• lahirnya UU cipta kerja

• lahirnya peraturan otonomi daerah

• lahirnya teknologi kereta cepat

Perkeretaapian menurut fungsinya berdasarkan UU no 23 tahun 2007, yaitu

• perkeretaapian nasional dan antar kota

• Perkeretaapian kecepatan normal dan kecepatan tinggi

• perkeretaapian umum dan khusus

• perkeretaapian perkotaan dan antarkota

diantara pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang perkeretaapian,kecuali

• pengaturan

• pengendalian

• pengawasan

• penyelenggaraan

Prasarana Perkeretaapian meliputi, kecuali

• jalur kereta api

• stasiun kereta api

• fasilitas operasi kereta api

• peralatan khusus kereta api

Peraturan Pemerintah No.56 tahun 2009 berfokus pada

• Penyelenggaraan perkeretaapian

• Lalu lintas dan angkutan kereta api

• standar keselematan perkeretaapian

• sistem manajemen keselamatan perkeretaapian

Jalur Kereta api terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi,kecuali

• ruang operasi jalur kereta api

• ruang pengawasan jalur kereta api

• ruang milik jalur kereta api

• ruang manfaat jalur kereta api

jenis terowongan untuk kepentingan jalur kereta api menurut peraturan menteri diantaranya adalah kecuali...

• terowongan pegunungan

• terowongan perisi

• terowongan gali timbun

• terowongan utilitas

Pedoman tentang persyaratan teknis jalur kereta api tertuang dalam

• Permenhub 32 tahun 2011

• Permenhub 60 tahun 2012

• Permenhub 31 tahun 2011

• Permenhub 24 tahun 2015