KELAS PAJAK - KUP LEVEL LANJUTAN

Berdasarkan UU KUP, jatuh tempo penyetoran pajak untuk masa pajak masing-masing jenis pajak paling lama 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Namun berdasarkan UU PPN, penyetoran PPN masa paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. UU PPN tersebut dianggap tidak bertentangan dengan UU KUP karena adanya asas …

• Lex Superior Derogat Legi Inferiori

• Lex Posterior Derogat Legi Priori

• Lex Specialis Derogat Legi Generali

• Generalia Sunt Praeponenda Singularibus

Answer explanation

Salah satu asas yang berlaku dalam sistem hukum

Tuan Adrian mendirikan sebuah Yayasan di bidang sosial dan kemanusiaan. Akte pendirian dibuat di hadapan Notaris pada tanggal 2 Januari 2025 dengan nama Yayasan Solidaritas Indonesia. Yayasan tersebut baru benar-benar beroperasi secara aktif pada 25 Januari 2025. Kapan paling lambat Tuan Adrian mendaftarkan yayasan tersebut untuk diberikan NPWP?

• 1 Februari 2025

• 2 Februari 2025

• 24 Februari 2025

• 25 Februari 2025

Answer explanation

Dasar Hukum:

Pasal 2 ayat (1) UU KUP

Pasal 12 ayat (1) PER-7/PJ/2025 

Berikut ini termasuk subjek pajak dalam negeri yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak:

• Andre adalah seorang karyawan PT X dengan penghasilan perbulan Rp3.000.000,-

• Bondan adalah seorang siswa SD yang mendapatkan hadiah dari kompetisi cerdas cermat sebesar Rp10.000.000,-

• BUT X yang menjalankan usaha impor dan ekspor alat kesehatan

• CV A yang menjalankan usaha jasa percetakan di jakarta

Answer explanation

Dasar Hukum:

Pasal 2 ayat (1) UU KUP

Pasal 12 ayat (1) PER-7/PJ/2025 

PT. Maju Bersama melakukan pembukuan dengan tahun buku 1 Juli 2024 s.d 30 Juni 2025. Apabila pada bulan maret 2025 PT. Maju Bersama telah mencapai peredaran bruto diatas 4,8 miliar, kapan batas akhir melaporkan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)?

• 31 Desember 2024

• 31 Mei 2025

• 30 Juni 2025

• 31 Desember 2025

Answer explanation

Dasar Hukum:

Pasal 2 ayat (2) UU KUP

Pasal 17 ayat (3) PMK 164 Tahun 2023

Tuan Aldi adalah seorang pegawai bank swasta dengan penghasilan perbulan rata-rata 10 juta rupiah, sehingga diwajibkan untuk tetap melakukan pencatatan atas penghasilan yang diperolehnya. Berikut ini manakah yang bukan ketentuan dari pencatatan:

• Pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik

• Pencatatan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya

• Pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang rupiah

• Pencatatan harus dibuat dengan lengkap, benar, dan jelas

Answer explanation

Dasar Hukum:

Pasal 28 UU KUP

PT. Anugerah Sejahtera akan melaporkan SPT Tahunan Badan untuk tahun pajak 2024 pada tanggal 25 Maret 2025 dengan status kurang bayar sebesar Rp50.000.000. Jika PT Anugerah Sejahtera melakukan pembukuan dengan tahun buku 1 Januari s.d 31 Desember 2024, kapan paling lambat PT. Anugerah Sejahtera harus melakukan pembayaran pajak yang kurang dibayar?

• 25 Maret 2025

• 31 Maret 2025

• 30 April 2025

• 31 Desember 2024

Answer explanation

Dasar Hukum:

Pasal 9 ayat (2) UU KUP 

Dikarenakan harus menunggu hasil audit laporan keuangan tahunan, PT. Den Bagus baru bisa menyampaikan SPT Tahunan Badan untuk  Tahun Pajak 2024 pada 10 Juni 2025.  PT. Den Bagus tidak mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Badan, sehingga dikenai sanksi administrasi atas keterlambatan lapor SPT Tahunan berupa …

• Bunga Rp1.000.000,-

• Denda Rp1.000.000,-

• Bunga Rp2.000.000,-

• Denda Rp2.000.000,-

Answer explanation

Dasar Hukum:

Pasal 7 ayat (1) UU KUP

PT. Madu Segar Indonesia akan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk bulan Juni 2025. Jika tanggal 18 Juli 2025 adalah hari kerja, tanggal 20 Juli 2025 adalah hari minggu, dan tanggal 21 Juli 2025 adalah hari kerja, maka batas waktu paling lama untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 adalah tanggal …

• 18 Julu 2025

• 20 Juli 2025

• 21 Juli 2025

• 31 Juli 2025

Answer explanation

Dasar Hukum:

Pasal 3 ayat (3) UU KUP

Pasal 100 PMK 81 Tahun 2024

Yayasan Amal Bersama melakukan pembukuan dengan tahun buku 1 Juli 2024 s.d 30 Juni 2025. Kapan Yayasan Amal Bersama paling lambat harus menyampaikan SPT Tahunan Badan untuk Tahun Pajak 2024?

• 31 Maret 2025

• 30 April 2025

• 30 September 2025

• 31 Oktober 2025

Answer explanation

Dasar Hukum:

Pasal 3 ayat (3) UU KUP

Pasal 1 angka 8 UU KUP

Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan. Seorang kuasa yang ditunjuk harus mempunyai …

• Penghasilan diatas PTKP

• Kompetensi di bidang hukum

• Kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan

• Keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kedua

Answer explanation

Dasar Hukum:

Pasal 32 ayat (3) dan (4) UU KUP