Tes Wawasan Kebangsaan_TO 5

Di bawah ini yang merupakan implementasi dari bela negara adalah ... .

• Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan belajar sebanyak-banyaknya untuk membantu memperjuangkan kemerdekaan.

• Membeli produk lokal untuk meningkatkan perekonomian negara dan membantu pedagang kecil memenuhi kebutuhan hidup mereka.

• Bekerja dengan tekun untuk memajukan industri dan perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan.

• Mengikuti arahan dari pemerintah untuk berperang di medan perang melawan agresi militer negara lain yang menyerang tanah air.

• Mengikuti upacara bendera dengan penuh rasa khidmat.

Hal ini sesuai dengan fungsi UUD NRI 1945...

• Untuk membatasi pemerintah supaya dalam menjalankan tugasnya tidak sewenang-wenang.

• Sebagai pelindung HAM karena UUD NRI 1945 memuat banyak hal yang berkaitan dengan perlindungan HAM.

• Sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

• Sebagai piagam kelahiran negara Indonesia, yang mana adanya UUD 1945 menunjukkan telah berdirinya negara Indonesia.

• Sebagai alat kontrol yakni untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat sudah sesuai dengan UUD NRI 1945 atau belum.

Lembaga tinggi negara di bidang legislasi yang terbentuk berdasarkan amanat UUD NRI 1945 yakni pengajuan RUU tertentu, dan ikut membahas bersama DPR, ialah...

• Presiden

• DPD

• MPR

• MA

• MK

Negara yang termasuk dalam block fasis dalam perang dunia II adalah….

• Inggris

• Peracis

• Austria

• Polandia

• Italia

Makna prinsip negara kesatuan dalam ketatanegaraan Indonesia yang dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (1) antara lain…

• Memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintahan pusat.

• Wilayah-wilayah di Indonesia memiliki sistem pertahanan sendiri.

• Daerah istimewa mempunyai sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbeda dengan wilayah lainnya dan tidak tunduk pada pemerintah pusat.

• Pemerintahan pusat memegang kekuasaan otoriter atas daerah-daerah.

• Daerah tidak mempunyai hak untuk mengurus wilayahnya sendiri.

Ketentuan UUD 1945 yang mengatur keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaran Indonesia dimaksudkan untuk hal berikut, kecuali…

• menciptakan wakil-wakil daerah yang mampu membela kepentingan daerahnya dan sukunya sendiri.

• ikatan-ikatan daerah dalam wadah NKRI.

• memperteguh persatuan dan kebangsaan seluruh daerah.

• meningkatkan agregasi dan akomodasi kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional.

• mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah.

Diterapkannya sistem desentralisasi pada penyelenggaraan pemerintah bertujuan untuk…

• Pemerintah daerah hanya sebagai penyalur informasi daerah kepada pemerintah pusat tanpa bisa ikut langsung menangani.

• Mencegah pemusatan keuangan sehingga pemerintah daerah dapat menggali dan mengembangkan lebih dalam lagi potensi wilayahnya serta masyarakat dapat ikut bertanggungjawab terhadap pemerintahan.

• Menyelenggarakan pemerintahan tanpa adanya ikut campur tangan pihak daerah.

• Menjalankan sistem pemerintahan tanpa adanya ikut campur tangan pihak daerah.

• Mempermudah kinerja pemerintah daerah karena segala urusan pemerintahan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Yang bukan merupakan tugas Komisi Yudisial dalam…

• Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung

• Melaksanakan seleksi terhadap calon Hakim Agung

• Menetapkan calon Hakim Agung

• Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR

• Mengajukan calon Hakim Agung ke MPR

Hukum tertinggi dalam peraturan perundang-undangan adalah ...

• Pancasila

• Pembukaan UUD 1945

• UUD NRI 1945

• UUD 1945

• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

APBN/APBD mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut, kecuali:

• Ordonansi

• Otorisasi

• perencanaan dan pengawasan

• alokasi dan distribusi

• stabilisasi