Bendahara pengeluaran 2025

Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah?

• PP Nomor 11 Tahun 2019

• PP Nomor 12 Tahun 2019

• PP nomor 13 tahun 2019

• PP nomo14 tahun 2019

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah

• Permendagri No. 77 Tahun 2020

• Permendagri No. 90 tahun 2019

• Permendagri N0.64 tahun 2013

• Permendagri No. 13 thun 2006

Pejabat yang berwenang menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran adalah

• Bupati/Walikota

• Sekretaris Daerah

• Kepala BUD/PPKD

• Kepala SKPD/OPD

Dalam struktur organisasi pengelolaan daerah, Kepala Dinas/OPD bertindak sebagai..

• Pengguna Anggaran

• Kuasa Pengguna Anggaran

• Pejabat Pembuat Komitmen

• Pejabat Pengadaan

Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan berikut, kecuali:

• besaran anggaran

• Rentang kendali

• Lokasi

• diskresi Kepala SKPD

Berikut ini yang bukan merupakan tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran adalah …

Memeriksa kas secara periodik

• Meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan

• Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan

• memeriksa kas secara periodik

• menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik bank

Berikut adalah dasar pertimbangkan utama bagi Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan penelitian pembayaran

• kelengkapan dokumen pembayaran beserta bukti transaksi

• kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran

• ketersediaan dana yang bersangkutan

• semua jawaban benar

Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pemberian uang panjar terlebih dahulu, dengan prosedur sebagai berikut, kecuali …

• mendapat persetujuan PA/KPA

• Pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran secara non tunai kerekening penyedia

• PPTK mengajukan Nota Pencairan Dana

• semua jawaban benar

Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, kecuali …

• Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;

• Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.

• Memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya

• Semua jawaban benar

Berikut ini adalah penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, kecuali:

• Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap berupa penghasilan yang bersifat teratur

• Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap berupa penghasilan yang bersifat tidak teratur.

• Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur.

• Penghasilan yang diterima pegawai berupa manfaat atas santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan