TWK 16 JULI 2025

Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, disebut ….

• Improvisasi

• Disposisi

• Kewenangan

• Kompetensi

• Diskresi 

Manakah di antara pernyataan berikut ini yang merupakan sikap yang sesuai dengan nilai dari sila keempat Pancasila?

• Meringankan beban ekonomi tetangga yang tidak mampu.

  .  

• Aktif dalam memelihara suasana yang aman dan nyaman di lingkungan tempat tinggal.

• Pengajuan tuntutan yang dilakukan oleh jaksa di depan pengadilan.

• Pilihan politik bangsa Indonesia yang tidak memihak salah satu blok kekuatan politik dunia.

• Berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa

Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain yang tidak sependapat atau berbeda cara pandanganya dengan kita, merupakan sikap dan tindakan yang sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila, khusunya sila ....

• Pertama 

• Kedua

• Ketiga    

• Keempat         

• Kelima

Pada tanggal 10 November 1956, Konstituante hasil Pemilu 1955 mulai  menggelar sidang, dengan agenda utama untuk menyusun undang-undang dasar baru sebagai pengganti dari …

• UUD 1945

• Konstitusi RIS

• UUDS 1950

• Dekrit Presiden

• Super Semar

Hak angket merupakan salah satu hak Dewan Perwakilan Rakyat, yang ditetapkan dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Hak tersebut dapat digunakan apabila DPR ….

• hendak melakukan penyelidikan terhadap sebuah kebijakan trategis yang dilakukan oleh Pemerintah.

• Hendak melakukan penyidikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden.

• Hendak mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tulisan dalam forum yang tertutup dan disediakan untuk itu.

• Akan melakukan interpretasi atas berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

• hendak melakukan penyidikan terhadap sebuah kebijakan trategis yang dilakukan oleh Pemerintah.

Pengertian sederhana dari kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Saat ini, kata kolusi tersebut sering dikaitkan dengan kata lainnya yang dalam tataran praksis memiliki tujuan yang hamper sama, yaitu …

• Konspirasi dan kooptasi

• Suap dan gratifikasi

• Pencurian dan penggelapan

• Perampokan dan sabotase

• Korupsi dan nepotisme

Jika seorang pejabat negara atau penyelenggara negara melakukan perbuatan secara melawan hukum untuk menguntungkan kepentingan keluarga atau kelompoknya, maka tindakan penyelenggara negara tersebut dapat dikategorikan sebagai …

• Konspirasi

• Kooptasi

• Korupsi

• Kolusi

• Nepotisme

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dilakukan atas dasar kepastian hukum. Hal ini berarti bahwa …

• Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang telah disepakati atau yang dibuat oleh Presiden sebagai kepala negara.

• Setiap warga negara dan penyelenggara negara, harus paham tentang hukum yang berlaku saat ini dalam tugas pelayanan pemerintahan.

• Dalam penyelenggaraan negara, harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara tersebut.

• Dalam pengambilan keputusan strategis, penyelenggaraan negara harus berani mengambil tindakan tegas dan terukur  meskipun harus melawan hukum.

• Dalam semua urusan pemerintahan, sumber hukum tertinggi adalah undang-undang.

Kabinet Pembangunan adalah kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soeharto setelah sebelumnya Presiden Soekarno memimpin kabinet …

• Indonesia Bersatu

• Merah Putih

• Indoensia Maju

• Ampera

• Super Semar

Sesuai ketentuan UUD 1945, jumlah kursi anggota DPD yang diperebutkan pada setiap pemilihan umum dibandingkan dengan jumlah kursi anggota DPR adalah …

• 152 kursi

   

• 4 kursi setiap provinsi

• Tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR

• Tidak lebih dari sepertiga jumlah kursi DPR

• Maksimal sepertiga dari jumlah kursi DPR