UTS TAXATION – AIS 4 LP3I

Berikut ini merupakan dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah , kecuali……..

• UU Nomor 42 Tahun 2009

• UU Nomor 7 Tahun 2021

• UU Nomor 36 Tahun 2008

• PER - 11/PJ/2025

Mekanisme pemungutan PPN yang harus diperhatikan diantaranya adalah sebagai berikut, kecuali…………

• PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh oleh pemungut PPN kepada Direktorat Jenderal Pajak

• Jumlah PPN yang dipungut adalah sebesar 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), kecuali ada ketentuan tarif khusus yang ditetapkan untuk jenis barang atau jasa tertentu.

• Pemungutan dilakukan atas transaksi yang terjadi antara pemungut PPN dan rekanan rekanan yang merupakan Pengusaha Kena Pajak

• Pengusaha Kena Pajak orang pribadi diperkenankan melakukan pemungutan PPN meskipun belum PKP

Pajak Pertambahan Nilai mempunyai beberapa sifat pemungutan atau karakteristik yang dikenal dengan legal character diantaranya adalah, kecuali………

• PPN sebagai pajak objektif

• PPN sebagai pajak tidak langsung

• PPN dapat menimbulkan pajak ganda

• PPN dipungut dengan menggunakan alat bukti Faktur Pajak

Berikut ini adalah prinsip pemungutan PPN yang benar, yaitu …………

• Prinsip Tempat Tujuan (Destination Principle)

• Self Assesment

• Prinsip Tempat Asal (Origin Principle)

• Jawaban A dan C Benar

Sebutkan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang PPN Tahun 2009, kecuali…………

• Bendaharawan Pemerintah.

• Eksportir.

• Badan.

• Instansi pemerintah.

Berapakah tarif Pajak Pertambahan Nilai yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022……

• 10%

• 11%

• 12%

• Jawaban B dan C Benar

Berapakah tarif Pajak Pertambahan Nilai yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025……

• 10%

• 11%

• 12%

• Jawaban B dan C Benar

Berapakah tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku sebelum tanggal 1 April 2022……

• 10%

• 11%

• 12%

• Jawaban B dan C Benar

Pengusaha Kena Pajak adalah adalah, kecuali ………..

• Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak.

• Pengusaha yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak.

• orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

• Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Dasar pengenaan pajak (DPP) adalah nilai yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung PPN terutang, DPP dapat berupa, kecuali ……….

• Harga jual.

• Nilai penggantian.

• Nilai impor.

• Nilai pengembalian.