pemeriksaan belanja daerah

1. Pemeriksaan kepatuhan merupakan pemeriksaan untuk menilai …

• Apakah hal pokok (subject matter) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (yang digunakan sebagai kriteria)*
• Apakah sistem pengendalian internal entitas sudah berjalan efektif.
• Apakah manajemen entitas telah mematuhi peraturan yang ada
• Apakah entitas telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan aspek pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

2. Tujuan pemeriksaan kepatuhan adalah untuk

• menyediakan informasi ke pengguna (intended user) apakah entitas yang diperiksa mengikuti/mematuhi peraturan perundang-undangan, keputusan legislatif, kontrak, dan kode etik (codes of conduct) yang ditetapkan*
• memberikan keyakinan atas aspek dengan tujuan tertentu terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan legislatif, kontrak, dan kode etik yang ditetapkan.
• meyakini tingkat efektifitas sistem pengendali internal.
• menyediakan informasi ke pengguna LHP apakah mutu dengan tujuan tertentu manajemen entitas telah sesuai dengan standar yang ditetapkan

3. Yang dimaksud dengan regularity dalam aspek pemeriksaan kepatuhan adalah …

• ketaatan kepada kriteria formal seperti peraturan perundangan dan perjanjian yang relevan.*
• ketaatan pada prinsip umum pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik dan perilaku pejabat publik.
• kepatuhan kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh aparat pengawas internal.
• kepatuhan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

4. Prinsip-prinsip berikut ini yang merupakan bagian dari prinsip umum pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah ...

• Objektivitas dan etika; risiko pemeriksaan; risiko kecurangan; materialitas
• Objektivitas dan etika; risiko pengendalian; risiko kecurangan; pertimbangan dan skeptisisme professional
• Risiko pengendalian; risiko kecurangan; materialitas; pertimbangan dan skeptisisme profsional
• Dokumentasi; komunikasi; materialitas; keyakinan yang memadai

5. Yang dimaksud dengan regularity dalam aspek pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepatuhan adalah …

• Ketaatan kepada kriteria formal seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang relevan
• Ketaatan pada prinsip umum tata kelola keuangan yang baik dan perilaku pejabat public
• Kepatuhan kepada peraturan yang ditetapkan pengawas internal
• Kepatuhan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

6. Dokumentasi pemeriksaan kepatuhan bertujuan untuk …

• Melaporkan temuan ketidakpatuhan dan hal-hal lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
• Mengevaluasi apakah terdapat ketidakpatuhan material atas peraturan perundang-undangan
• Memahami masalah penting selama pemeriksaan, kesimpulan yang diambil, serta pertimbangan profesional signifikan dalam mencapai Kesimpulan
• Membantu dalam mencapai saling pengertian dengan pihak yang bertanggung jawab

7. Dalam tahap perencanaan pemeriksaan kepatuhan belanja daerah, pemeriksa perlu …

• Mengidentifikasi pengguna hasil pemeriksaan/LHP dan pihak yang bertanggung jawab serta mempertimbangkan implikasi untuk pemeriksaan
• Memastikan pemeriksaan dilaksanakan ekonomis, efisien, efektif, tepat waktu, serta sesuai kebijakan dan Rencana Kerja Pemeriksaan
• Mengidentifikasi dan menilai hal pokok dan kriteria terkait belanja daerah untuk pengumpulan bukti informasi guna mendukung kesimpulan
• Menilai apakah hal pokok yang diperiksa sesuai (patuh) dengan aturan yang berlaku

8. Dalam konteks kepatuhan belanja daerah, mandatory spending berarti:

• Belanja yang dapat dipotong sewaktu-waktu oleh kepala daerah
• Belanja yang tidak harus dilaksanakan
• Alokasi belanja wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi
• Belanja kegiatan operasional rutin pemerintah daerah

9. Berikut ini, merupakan kategori belanja wajib dan mengikat adalah:

• Belanja kegiatan seremonial
• Belanja infrastruktur jalan
• Belanja gaji pegawai
• Belanja bantuan sosial ke Masyarakat

10. Regulasi terkait kewajiban penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk belanja operasional diatur dalam:

• Perpres No. 16 Tahun 2018
• Permendagri No. 79 Tahun 2022
• SE Mendagri No. 900/5663/SJ
• Permendagri No. 77 Tahun 2020