UJI KOMPETENSI ro

1.       Dalam hal Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara belum menyampaikan data yang diperlukan dalam proses pemeriksaan sampai batas waktu yang telah ditentukan, Relationship Officer menyampaikan surat peringatan tertulis paling banyak:

• a.   3 kali

• a.   2 kali

• a.   1 kali

• a.   5 kali

Jika Badan Usaha tidak memenuhi panggilan pemeriksaan kantor setelah disampaikannya Surat Panggilan Pemeriksaan Kantor maka yang harus dilakukan adalah

• Melakukan pemeriksaan lapangan

• Menerbitkan Berita Acara Tidak Dapat Dilaksanakannya Pemeriksaan

• Melaporkan kepada Instansi Pengawasan Ketenagakerjaan

• Menyampaikan Surat Panggilan Final Pemeriksaan Kantor

Hasil pengujian data pada pemeriksaan lapangan dituangkan dalam

• Berita Acara Dipenuhinya Permintaan/Peminjaman Dokumen

• Berita Acara Pengambilan Keterangan

• Formulir Catatan Temuan Hasil Pemeriksaan

• Berita Acara Tidak Dapat Dilaksanakannya pemeriksaan

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dilakukan dalam lingkup paling banyak

• 1 (Satu) Tahun Buku

• 1 (Satu) Tahun

• 1 (Satu) Bulan

• 2 (Dua) Tahun

Badan Usaha PT. Maju Jaya diberikan surat panggilan pemeriksaan kantor oleh BPJS Kesehatan. Badan Usaha tersebut tidak menghadiri dan tidak memberikan data pemeriksaan yang dibutuhkan. Dalam kasus tersebut, pernyataan yang tidak tepat adalah

• Pemberi Kerja dikategorikan tidak mendukung kelancaraan proses pemeriksaan karena tidak bersedia memenuhi panggilan pemeriksaan

• Pemberi Kerja yang dikategorikan tidak mendukung kelancaran proses pemeriksaan selanjutnya dilaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan persetujuan kepala cabang BPJS Kesehatan atau pimpinan satuan kerja

• BPJS Kesehatan meminta Bantuan dan pendampingan hukum kepada Kejaksaan

• BPJS Kesehatan mengirimkan surat panggilan final yaitu surat berisi panggilan terakhir kepada Pemberi Kerja untuk memenuhi perintah pemeriksaan atas kepatuhan Jaminan Kesehatan

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara jaminan sosial, BPJS Kesehatan diberikan kewenangan oleh Undang-Undang melalui Pasal 11 UU Nomor 24 Tahun 2011. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada BPJS Kesehatan tersebut bersifat

• Atributif

• Non Atributif

• Distributif

• Delegatif

Program pemeriksaan disusun pada tahap :

• Perencanaan Pemeriksaan

• Pelaksanaan Pemeriksaan

• Pelaporan Pemeriksaan

• Evaluasi

Sesuai dengan SE 33  Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Informasi Status Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bahwa Peserta yang menjadi target Pemberian Informasi Status Kepesertaan JKN dibagi menjadi

• 1 (satu) yaitu Peserta JKN Aktif

• a.      2 (dua) yaitu Peserta JKN Aktif dan Peserta JKN Nonaktif

• a.      3 (tiga) yaitu Peserta JKN Aktif , Peserta JKN Nonaktif dan Peserta PPU BU

• a.      3 (tiga) yaitu Peserta JKN Aktif , Peserta JKN Nonaktif dan Peserta PBPU BP Pemda

1.      Sesuai dengan SE 33  Tahun 2025, Pemberian Informasi Status kepesertaan JKN dilaksanakan dengan mekanisme  :

(1).Whatsapp Blast bagi Peserta aktif dan non aktif yang memiliki nomor telepon

     dengan format benar

(2). Melalui Desa

(3). Melalui Pihak Ketiga Jasa Pengiriman (Ekspedisi)

(4). Spotcheck

• a.      (1) & (2) Benar

• a.      (1), (2) & (4) Benar

• (1), (2) & (3) Benar

• a.      Semua benar

Program Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi (PESIAR) merupakan langkah strategis perluasan kepesertaan dan peningkatan keaktifan Peserta Program Jaminan Kesehatan, berikut yang bukan menjadi potensi pendaftaran oleh agen pesiar yaitu:

• Penduduk Non JKN

• Peserta nonaktif belum beralih segmen

• Anak peserta ppu usia >21 tahun

• Peserta PBPU dan PPU menunggak