PENATAUSAHAAN PIUTANG KEPABEANAN DAN CUKAI (PRE TEST)

1. Apa dasar hukum tentang Pedoman penatausahaan piutang kepabeanan dan cukai

• PER-5/BC/2024
• PER-6/BC/2024
• PER-5/BC/2025
• PER-6/BC/2025

2. Menurut sistematika baru, apa saja objek penatausahaan piutang di bidang kepabeanan dan cukai?

• Hanya Bea Masuk dan Bea Keluar
• Pendapatan pajak dari PPN dan PPh
• BM, BK, Cukai, dan PDRI
• Semua piutang yang berasal dari pajak daerah

3. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan manfaat dari penyempurnaan pedoman penatausahaan piutang?

• Digitalisasi proses bisnis
• Menambah jumlah jenis pajak baru
• Memberikan kepastian hukum
• Menyederhanakan ketentuan perbendaharaan

4. Dalam proses validasi piutang versi terbaru, bagaimana alur validasi dilakukan?

• Langsung dari KPPBC ke Kantor Pusat
• Dari KPPBC ke Kanwil, lalu ke Kantor Pusat dan kembali ke unit vertikal
• Dari Kantor Wilayah ke KPPBC
• Tidak dilakukan secara berjenjang

5. Apa perbedaan utama antara penghapusbukuan dan penghapustagihan?

• Penghapusbukuan menghapus hak tagih, sedangkan penghapustagihan tidak
• Penghapustagihan dilakukan oleh KPPBC, sedangkan penghapusbukuan oleh DJP
• Penghapusbukuan hanya menghapus saldo di neraca, tidak hak tagih
• Tidak ada perbedaan antara keduanya

6. Apa tujuan utama dari diterbitkannya PER-6/BC/2025?

• Meningkatkan penerimaan bea masuk
• Mengatur ekspor dan impor
• Memberikan pedoman penatausahaan piutang perpajakan di bidang kepabeanan dan cukai
• Menambah jenis pajak baru

7. Apa yang dimaksud dengan penghapusbukuan dalam konteks piutang?

• Menghapus hak tagih
• Menghapus saldo di neraca, tidak menghapus hak tagih
• Menagih piutang secara paksa
• Menghapus pajak

8. Apa kriteria penghapustagihan menurut PER-6/BC/2025?

• Dokumen lengkap dan piutang sudah lunas
• Hak tagih kedaluwarsa atau kondisi tertentu
• Ada surat paksa
• Penghapusbukuan ditolak

9. Siapa yang bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pengelolaan piutang?

• Menteri Keuangan
• Kepala Kantor
• Direktur Jenderal
• Kepala Seksi Perbendaharaan

10. Salah satu dokumen sumber mutasi piutang yang ditambahkan dalam ketentuan baru adalah:

• Surat Peringatan
• Surat Paksa
• SPPNL
• Surat Pembatalan