uji pemahaman RO

1.      Dalam hal Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara belum menyampaikan data yang diperlukan dalam proses pemeriksaan sampai batas waktu yang telah ditentukan, Relationship Officer menyampaikan surat peringatan tertulis paling banyak:

• 3 kali

• 2 kali

• 1 kali

• 5 kali

Jika Badan Usaha tidak memenuhi panggilan pemeriksaan kantor setelah disampaikannya Surat Panggilan Pemeriksaan Kantor maka yang harus dilakukan adalah:

• Melakukan pemeriksaan lapangan

• Menerbitkan Berita Acara Tidak Dapat Dilaksanakannya Pemeriksaan

• Melaporkan kepada Instansi Pengawasan Ketenagakerjaan

• Menyampaikan Surat Panggilan Final Pemeriksaan Kantor

Hasil pengujian data pada pemeriksaan lapangan dituangkan dalam :

• Berita Acara Dipenuhinya Permintaan/Peminjaman Dokumen

• Berita Acara Pengambilan Keterangan

• Formulir Catatan Temuan Hasil Pemeriksaan

• Berita Acara Tidak Dapat Dilaksanakannya pemeriksaan

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dilakukan dalam lingkup paling banyak:

• 1 (Satu) Tahun Buku

• 1 (Satu) Tahun

• 1 (Satu) Bulan

• 2 (Dua) Tahun

Badan Usaha PT. Maju Jaya diberikan surat panggilan pemeriksaan kantor oleh BPJS Kesehatan. Badan Usaha tersebut tidak menghadiri dan tidak memberikan data pemeriksaan yang dibutuhkan. Dalam kasus tersebut, pernyataan yang tidak tepat adalah

• Pemberi Kerja dikategorikan tidak mendukung kelancaraan proses pemeriksaan karena tidak bersedia memenuhi panggilan pemeriksaan

• Pemberi Kerja yang dikategorikan tidak mendukung kelancaran proses pemeriksaan selanjutnya dilaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan persetujuan kepala cabang BPJS Kesehatan atau pimpinan satuan kerja

• BPJS Kesehatan meminta Bantuan dan pendampingan hukum kepada Kejaksaan

• BPJS Kesehatan mengirimkan surat panggilan final yaitu surat berisi panggilan terakhir kepada Pemberi Kerja untuk memenuhi perintah pemeriksaan atas kepatuhan Jaminan Kesehatan

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara jaminan sosial, BPJS Kesehatan diberikan kewenangan oleh Undang-Undang melalui Pasal 11 UU Nomor 24 Tahun 2011. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada BPJS Kesehatan tersebut bersifat :

• Atributif

• Non Atributif

• Distributif

• Delegatif

Program pemeriksaan disusun pada tahap :

• Perencanaan Pemeriksaan

• Pelaksanaan Pemeriksaan

• Pelaporan Pemeriksaan

• Evaluasi

Badan Usaha yang dikenakan Teguran tertulis, denda, dan Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu karena ketidakpatuhannya merupakan upaya pengenaan sanksi

• Sanksi Peringatan

• Sanksi Administratif

• Sanksi Sosial

• Sanksi Tertulis

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan paling lambat ……. setelah BA Pengambilan Keterangan ditandatangani.

• 7 hari kerja

• 10 hari kerja

• 14 hari kerja

• 3 hari kerja

Sanksi Administratif sesuai PP 86 Tahun 2013 terdiri dari :

• Peringatan Tertulis 1, Peringatan Tertulis 2, Denda 0,1 %, Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu

• Peringatan Tertulis 1, Peringatan Tertulis 2, Denda 0,01 %, Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu

• Teguran Tertulis 1, Teguran Tertulis 2, Denda 0,01 %, Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu

• Teguran Tertulis 1, Teguran Tertulis 2, Denda 0,1 %, Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu