Sertifikasi CGAA

Pejabat yang bertugas menyusun Laporan Keuangan SKPD, adalah :

• Pejabat Pembuat Komitmen

• Kuasa Pengguna Anggaran

• Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

• Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Laporan Keuangan SKPD harus disampaikan kepada Kepala Daerah, selambat-lambatnya :

• 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir

• 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir

• 31 Desember setiap tahun

• 1 bulan sebelum BPK melakukan pemeriksaan

Standar Penyajian Laporan Keuangan diatur dalam

• PSAP Nomor 01

• PSAP Nomor 02

• PSAP Nomor 03

• PSAP Nomor 04

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan hal-hal di bawah ini, kecuali :

• Kebijakan Akuntansi

• Sistem Akuntansi

• Standar Akuntansi

• Bagan Akun Standar

Dalam struktur akuntansi HOBO, SKPD berperan sebagai:

• Kantor Cabang

• Kantor Pusat

• Kantor Perwakilan

• Kantor Cabang Pembantu

LKPD harus disampaikan oleh Kepala Daerah kepada BPK, selambat-lambatnya :

• 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir

• 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir

• 31 Desember setiap tahun

• 1 bulan sebelum BPK melakukan pemeriksaan

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan, yang terdiri dari unsur :

• Penerimaan, Pengeluaran, dan Pembiayaan

• Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan

• Pendapatan-LRA, Beban, Transfer, dan Pembiayaan

• Aset, Kewajiban, dan Ekuitas

Pernyataan yang benar mengenai basis akuntansi yang berlaku di pemerintah daerah, adalah :

• Basis Akrual untuk akun-akun LRA

• Basis Kas untuk akun-akun Neraca

• Basis Kas menuju Akrual

• Basis Kas untuk akun Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan

Pejabat yang berwenang menandatangani DPA-SKPD adalah :

• Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah

• Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

• Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

• Kepala SKPD selalu Pengguna Anggaran

Jabatan dalam pengelolaan daerah secara ex-officio dijabat oleh pejabat strukrural yang ada di pemerintah daerah.  Pejabat yang secara ex-officio menjadi Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah :

• Kepala Daerah

• Kepala SKPD

• Sekretaris Daerah

• Kepala SKPKD