CBP - Buku 2.2.2 Alat Pembayaran

BENAR atau SALAH

Pada tanggal 2 Oktober 1945, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Maklumat Pemerintah Republik Indonesia yang menetapkan uang NICA tidak lagi berlaku di wilayah Republik Indonesia.

• Benar

• Salah

BENAR atau SALAH

Menteri Keuangan A.A Maramis membentuk “Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia” pada 7 November 1945 yang diketuai T.R.B. Sabaroedin dari Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia (BRI)

• Benar

• Salah

BENAR atau SALAH

Sejak tahun 1950, Pemerintah Republik Indonesia Serikat menetapkan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

• Benar

• Salah

BENAR atau SALAH

Indonesia menganut hukum satu negara satu mata uang (one state one currency) untuk menjaga dinamika ekonomi dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia.

• Benar

• Salah

Mulai 3 Oktober 1945, diberlakukan 4 jenis mata uang yaitu, kecuali...

• uang kertas De Javasche Bank

• uang kertas dan logam pemerintah Hindia Belanda yang telah disiapkan Jepang sebelum menguasai Indonesia

• uang kertas pendudukan Jepang yang menggunakan Bahasa Indonesia yaitu Dai Nippon

• Dai Nippon Teikoku Seibu

• Uang Rupiah

Pada awal proses percetak ORI, Pembuatan desain dan bahan-bahan induk (master) berupa negatif kaca dipercayakan kepada percetakan....

• Percetakan G. Kolf Jakarta

• percetakan Balai Pustaka Jakarta

Proses pencetakan berupa cetak offset dilakukan di ........

• Percetakan G. Kolf Jakarta

• Percetakan Republik Indonesia Jakarta

Pelukis pertama ORI adalah.....

• Abdulsalam dan Soerono

• Bunyamin Suryohardjo

ORI pertama kali beredar pada 30 Oktober 1946 dengan tandatangan Menteri Keuangan.....

• A.A Maramis

• Sjafruddin Prawiranegara

Indonesia menganut sistem one state one currency dengan pertimbangan berikut, kecuali....

• Meningkatkan perekonomian masyarakat

• Indonesia adalah negara besar dan luas, dengan latar belakang sosial budaya, serta kondisi ekonomi yang berbeda-beda.

• mata uang tunggal menjaga kestabilan Rupiah

• Pemerintah diharapkan mampu menghadapi krisis keuangan, deflasi atau inflasi secara otonomi

• Indonesia memiliki otonomi untuk mengalirkan modal sesuai peraturan perundangan yang berlaku di negara Indonesia.