Survei Penilaian Integritas KPK

Apa tujuan utama dilaksanakannya Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia?

• Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

• Untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang hukum anti-korupsi.

• Untuk memberikan sanksi langsung kepada pejabat yang terbukti korupsi.

• Untuk mengukur secara berkala tingkat integritas kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Siapa saja yang menjadi responden dalam pelaksanaan Survei Penilaian Integritas?

• Hanya pegawai internal dan pengguna layanan instansi terkait.

• Hanya pengguna layanan yang memiliki keluhan terkait layanan instansi.

• Pegawai internal, pengguna layanan, dan ahli/eksper yang kredibel.

• Pegawai internal dan eksternal, serta anggota keluarga pegawai.

Salah satu dimensi penilaian dalam SPI adalah integritas internal. Apa yang diukur dalam dimensi ini?

• Penerapan e-government untuk mencegah korupsi.

• Pengalaman pengguna layanan saat berinteraksi dengan instansi.

• Ketaatan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku.

• Risiko korupsi dan perbaikan sistem di dalam instansi.

Bagaimana data Survei Penilaian Integritas dikumpulkan?

• Melalui surat kepada responden secara acak.

• Melalui wawancara tatap muka dengan seluruh pegawai instansi.

• Melalui pengamatan langsung oleh tim KPK di lapangan.

• Melalui survei daring (online) dengan kuesioner elektronik.

Jika sebuah instansi mendapatkan nilai SPI yang rendah, apa tindak lanjut yang diharapkan oleh KPK?

• KPK akan mengumumkan nilai tersebut ke publik tanpa adanya diskusi lebih lanjut.

• KPK akan langsung menginvestigasi dan menindak instansi tersebut.

• Instansi tersebut harus segera membuat komitmen dan rencana aksi perbaikan.

• Tidak ada tindak lanjut, karena survei ini bersifat sukarela.

Apa peran pengguna layanan dalam Survei Penilaian Integritas?

• Menilai sistem internal yang digunakan oleh instansi.

• Menilai integritas pegawai dan sistem pelayanan dari perspektif eksternal.

• Menilai tingkat kepuasan mereka terhadap fasilitas fisik instansi.

• Menilai sejauh mana instansi memberikan pelayanan yang cepat dan efisien.

Apa yang dimaksud dengan 'peta integritas' dalam konteks Survei Penilaian Integritas?

• Gambaran komprehensif tentang kondisi integritas dan risiko korupsi di suatu instansi.

• Dokumen yang berisi peraturan baru tentang pencegahan korupsi.

• Peta lokasi geografis dari instansi yang dinilai.

• Daftar nama pegawai yang memiliki catatan pelanggaran integritas.

Bagaimana SPI dapat membantu instansi pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi?

• Melakukan penangkapan terhadap pelaku korupsi yang terdeteksi.

• Memberikan data dan rekomendasi yang berbasis bukti untuk perbaikan sistem.

• Menyusun dan menerapkan peraturan baru tanpa masukan dari pihak luar.

• Memberikan sanksi langsung kepada pegawai yang tidak jujur.

Apa yang menjadi salah satu indikator risiko korupsi dalam dimensi integritas internal?

• Kemudahan akses layanan bagi masyarakat.

• Keberadaan praktik pungutan liar atau suap.

• Tingkat pemahaman pegawai terhadap kode etik instansi.

• Frekuensi komunikasi dengan media massa.

Siapakah lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengolah hasil Survei Penilaian Integritas?

• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

• Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).