Ujian Sekolah Tingkat SMA/SMK

Penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik jika penyelenggara negara mampu menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, dilaksanakan secara efektif, efisien serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan menjadi ....

• hukum dasar dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan

• landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan pemerintahan negara

• landasan filosofis bagi penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya

• norma hukum yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara

• landasan filosofis dalam melakukan amandemen terhadap konstitusi negara

Sikap sebagai warganegara yang dapat ditunjukkan sebagai bentuk pengamalan alinea pertama pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 adalah rakyat Indonesia ....

• menentang adanya penjajahan dalam segala bentuk

• mendukung invasi negara maju ke negara berkembang

• mendukung kemerdekaan bangsa dalam wilayah yang sama

• tunduk dan taat terhadap negara yang berjasa kepada Negara Indonesia

• menolak terjadinya dominasi asing ke Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sebagai suatu idelogi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sehingga nilai-nilai yang dikandung tidak bersifat statis tetapi dinamis dan mampu menjawab tantangan zaman, inilah makna Pancasila sebagai ideologi terbuka. Adapun nilai-nilai Pancasila yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangn zaman meliputi nilai instrumental dan praksis, yang dimaksud nilai instrumental adalah ….

• sistem politik negara yang sedang berjalan.

• sistem pemerintahan dengan diikuti sistem multipartai.

• peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

• sikap saling hormat menghormati antar masyarakat yang berbeda latar belakang.

• partisipasi rakyat dalam memberi kritikan dan masukan pada kekuasaan pemerintah.

Sebagai sumber nilai, Pancasila memiliki makna ....

• sumber moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

• nilai-nilai setiap sila mengikat masyarakat tertentu

• menjadi sumber yang harus dikembangkan

• nilai-nilai pancasila dapat berubah-ubah

• tiap-tiap nilai di yakini kebenarannya

Kasus penganiayaan oleh oknum pejabat negara terhadap rakyat sipil seringkali masih terjadi dalam kehidupan nyata dengan berbagai macam sebab yang komplek. Jika dihubungkan dengan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 peristiwa tersebut di atas merupakan bentuk penyimpangan dari tujuan nasional khususnya pada ….

• melindungi segenap bangsa indonesia.

• memajukan kesejahteraan umum.

• mencerdaskan kehidupan

1945 peristiwa tersebut di atas merupakan bentuk penyimpangan dari tujuan nasional khususnya pada ….

• melindungi segenap bangsa indonesia.

• memajukan kesejahteraan umum.

• mencerdaskan kehidupan bangsa.

• menciptakan ketertiban umum.

• ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Salah satu agenda reformasi adalah amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 salah satunya adalah pasal 3 ayat (1) yaitu MPR menetapkan UUD dan Garis-Garis Besar Haluan Negara berubah menjadi MPR berwenang menetapkan UUD. Konsekuensi/akibat dari amandemen pasal tersebut adalah ….

• MPR sebagai lembaga tinggi negara.

• MPR pemegang kekuasaan tertinggi negara.

• MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan Ketetapan MPR.

• Presiden harus mempertanggung jawabkan semua kebijakannya pada MPR.

• semua hal terkait dengan peraturan perundang-undangan harus melalui persetujuan MPR

Salah satu kewenangan Pengadilan Tinggi adalah ....

• memutus sengketa kewenangan mengadili antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan di daerah hukumnya

• memutus sengketa kewenangan mengadili antara dua pengadilan negeri yang masing-masing berbeda wilayah hukumnya

• memeriksa sengketa kewenangan mengadili antara satu lingkungan pengadilan dengan pengadilan di lingkungan pengadilan lain

• memutus perkara tindak pidana sebelum terjadi sengketa kewenangan mengadili antara dua pengadilan negeri

• memutuskan perkara setelah menetapkan lembaga pengadilan yang berwenang memeriksa perkara tersebut

Dari kutipan singkat persidangan kasus pencurian tersebut di atas menunjukkan ….

• keputusan hakim tidak manusiawi.

• hakim membuat keputusan yang kontroversi.

• hukum tanpa pandang bulu siapapun yang salah.

• hukum harus mengesampingkan unsur keadilan.

• hakim harus lebih berhati-hati agar tidak mempermainkan hukum.

Kasus korupsi yang banyak menimpa para pejabat negara merupakan indikasi masih lemahnya integritas para penyelenggara pemerintahan sebagai abdi negara dan masyarakat. Di bawah ini beberapa lembaga hukum yang menangani kasus korupsi pejabat negara antara lain KPK. Hasil penyelidikan KPK dalam kasus korupsi pejabat diserahkan kepada ….

• pengadilan negeri.

• peradilan negeri.

• pengadilan tipikor.

• peradilan ad hoc.

• pengadilan tinggi.