TKA 2025

Pernahkah kamu melihat orang tuamu melaksanakan siskamling atau sistem keamanan keliling? Siskamling merupakan salah satu contoh perwujudan ….

• kewajiban warga negara

• hak asasi manusia

• hak warga negara

• kewajiban asasi manusia

• hak konstitusional

Hak merupakan segala hal yang kita peroleh setelah melaksanakan kewajiban. Hak berbentuk kewenangan untuk melakukan sesuatu. Namun, tahukah kamu bahwa terdapat dua jenis hak, yaitu hak asasi manusia dan hak warga negara? Berikut ini perbedaan antara hak asasi manusia dan hak warga negara yang tepat adalah ….

• Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia yang bersifat universal dan tidak terpengaruh oleh status kewarganegaraan seseorang, sedangkan hak warga negara merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang yang dipengaruhi oleh status kewarganegaraannya.

• Hak asasi manusia merupakan hak hak yang dimiliki oleh seseorang yang dipengaruhi oleh status kewarganegaraannya, sedangkan hak warga negara merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang bersifat hakiki, universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi oleh siapapun.

• Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia yang dipengaruhi oleh status kewarganegaraannya, sedangkan hak warga negara merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang yang bersifat universal dan tidak terpengaruh oleh status kewarganegaraan seseorang.

• Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya, sedangkan hak warga negara merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang yang dipengaruhi oleh status kewarganegaraannya.

• Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri warga negara yang terdiri dari hak konstitusional dan hak hukum di suatu negara tertentu, sedangkan hak warga negara merupakan hak dasar yang harus dimiliki setiap orang di belahan dunia manapun.

Pancasila merupakan ideologi yang sangat menghormati hak dan kewajiban warga negara. Pancasila menjamin hak asasi manusia dan hak warga negara melalui nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu berupa nilai dasar, nilai praksis, dan nilai instrumental. Berikut ini 3 nilai dasar yang dimiliki oleh setiap sila Pancasila, yaitu ….

• nilai ketuhanan

• nilai keadilan

• nilai kemanusiaan

• nilai keutamaan

• nilai kesusilaan

Pahami cuplikan artikel berikut ini.

Nenek Asyani dan Hukum yang Ringkih

Panggung hukum kembali riuh seiring mencuatnya parodi kasus remeh-temeh di pengadilan. Lakonnya seorang nenek ringkih berusia senja bernama Asyani. Ia saat ini sedang duduk di kursi pesakitan karena didakwa mencuri kayu jati dari kawasan hutan produksi pada 7 Juli 2014. Nenek Asyani dijerat Pasal 12 juncto Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman 5 tahun penjara. Asyani berdalih kayu itu miliknya yang diperoleh dari lahannya sendiri di Dusun Secangan, Situbondo. Memang rakyat kecil acap dijadikan alat legitimasi dan permainan politik. Elite kurang peduli pada substansi dan advokasi persoalan hukum yang dihadapi masyarakat bawah. Mereka lebih tertarik pada kemasan dan menjadikannya sebagai isu politik yang seksi untuk mendulang dukungan.

Hukum ringkih

Kasus yang membelit Nenek Asyani menjadi potret supremasi hukum yang ringkih. Hukum tampil tak berdaya menangani kasus korupsi yang melibatkan kelompok elite, tapi pada saat bersamaan justru garang kepada orang lemah. Buktinya, untuk menyeret Nenek Asyani ke meja hijau penegak hukum tak perlu waktu lama. Nenek Asyani memang tidak memiliki pengaruh penting bagi jagat politik. Ia baru akan mendapatkan perhatian dari penguasa ketika bergulir menjadi isu nasional dan menjadi sorotan media.

https://www.pa-penajam.go.id/informasi-pengadilan/369-nenek-asyani-dan-hukum-yang-ringkih-21-9

Berdasarkan cuplikan artikel tersebut, perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga didakwa dengan ancaman 5 tahun penjara, yaitu ….

• mencuri kayu jati di kawasan hutan produksi

• memberi pengakuan palsu di hadapan hakim

• korupsi hasil penjualan kayu jati

• menjual kayu jati di kawasan hutan lindung

• menebang pohon jati di kawasan cagar alam

Pahami cuplikan artikel berikut ini.

Nenek Asyani dan Hukum yang Ringkih

Panggung hukum kembali riuh seiring mencuatnya parodi kasus remeh-temeh di pengadilan. Lakonnya seorang nenek ringkih berusia senja bernama Asyani. Ia saat ini sedang duduk di kursi pesakitan karena didakwa mencuri kayu jati dari kawasan hutan produksi pada 7 Juli 2014. Nenek Asyani dijerat Pasal 12 juncto Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman 5 tahun penjara. Asyani berdalih kayu itu miliknya yang diperoleh dari lahannya sendiri di Dusun Secangan, Situbondo. Memang rakyat kecil acap dijadikan alat legitimasi dan permainan politik. Elite kurang peduli pada substansi dan advokasi persoalan hukum yang dihadapi masyarakat bawah. Mereka lebih tertarik pada kemasan dan menjadikannya sebagai isu politik yang seksi untuk mendulang dukungan.

Hukum ringkih

Kasus yang membelit Nenek Asyani menjadi potret supremasi hukum yang ringkih. Hukum tampil tak berdaya menangani kasus korupsi yang melibatkan kelompok elite, tapi pada saat bersamaan justru garang kepada orang lemah. Buktinya, untuk menyeret Nenek Asyani ke meja hijau penegak hukum tak perlu waktu lama. Nenek Asyani memang tidak memiliki pengaruh penting bagi jagat politik. Ia baru akan mendapatkan perhatian dari penguasa ketika bergulir menjadi isu nasional dan menjadi sorotan media.

https://www.pa-penajam.go.id/informasi-pengadilan/369-nenek-asyani-dan-hukum-yang-ringkih-21-9

Cuplikan artikel tersebut sangat berkaitan erat dengan salah satu pasal yang terdapat di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu ….

• Pasal 27 Ayat (1)

• Pasal 26

• Pasal 28

• Pasal 27 Ayat (3)

• Pasal 32 Ayat (1)

Konstitusi pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara merupakan hakikat konstitusi tidak tertulis atau disebut sebagai ....

• konvensi

• undang-undang

• pidato kenegaraan

• ratifikasi

• norma

Konstitusi adalah kerangka kerja dari sebuah negara yang menjelaskan tentang bagaimana menjalankan dan mengorganisir jalannya pemerintahan. Konstitusi terbagi menjadi dua jenis, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Berikut ini merupakan konstitusi tertulis negara Indonesia adalah ....

• UUD 1945

• Pancasila

• Bhinneka Tunggal Ika

• KUHP

• Pidato Kenegaraan

Bacalah artikel berikut.

Prosedur Perubahan UUD 1945 dan Dasar Hukumnya

UUD 1945 merupakan aturan dasar atau aturan pokok negara (staatsgrundgesetz) yang dalam pembukaannya terdapat staatsfundamentalnorm sebagai pokok pikiran dari lahirnya aturan dasar atau aturan pokok negara tersebut. UUD 1945 memiliki fungsi strategis, salah satunya sebagai sumber dasar bagi terbentuknya peraturan perundang-undangan. Sebagai haluan bagi jalannya pemerintahan sekaligus peraturan perundang-undangan di bawahnya, UUD 1945 dapat disempurnakan sesuai dengan kebutuhan tata negara melalui mekanisme perubahan.

Setelah reformasi, telah dilakukan empat kali amandemen UUD 1945 dalam kurun waktu tahun 1999-2002. Kini, wacana perubahan ke-5 UUD 1945 ramai menjadi perbincangan publik. Namun, pelaksanaan amandemen UUD 1945 bukanlah persoalan mudah. Lantas, bagaimana sebenarnya proses perubahan atau amandemen UUD 1945? Mengacu pada Pasal 37 UUD 1945, tata cara perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang benar adalah:

1. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

5. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur perubahan UUD 1945 yang pertama adalah adanya kehendak mayoritas anggota MPR terhadap ide perubahan UUD 1945. Dalam hal ini, usulan perubahan UUD 1945 dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila minimal 1/3 anggota MPR mengajukan usulan perubahan UUD 1945. Usulan harus diajukan secara tertulis dengan menunjukkan secara jelas pasal yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Usulan ini kemudian diserahkan kepada pimpinan MPR dan akan dikaji oleh panitia ad hoc apabila usul pengubahan telah memenuhi persyaratan.

https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-perubahan-uud-1945-dan-dasar-hukumnya-lt618a54773ee93/

Berdasarkan artikel tersebut, berapakah jumlah minimal anggota MPR yang diperlukan untuk memutuskan perubahan pasal-pasal UUD 1945 menurut Pasal 37 UUD 1945?

• 50%+1

• 1/3

• 2/3

• 50%

• 3/3

Norma diperlukan agar interaksi antarmanusia dapat berjalan dengan baik. Salah satunya norma yang berupa aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk di dalam kehidupan masyarakat, Norma tersebut dikenal dengan norma ….

• hukum

• agama

• kesopanan

• kebiasaan

• kesusilaan

Terdapat empat jenis norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya norma hukum. Berikut ini contoh penerapan norma hukum di lingkungan sekolah, yaitu ….

• peserta didik harus saling membantu bila ada kesulitan

• peserta didik harus menghormati atas perbedaan

• peserta didik tidak boleh datang terlambat ke sekolah

• peserta didik harus menghargai agama dan kepercayaan peserta didik lain

• peserta didik menerapkan salam, senyum, dan sapa kepada warga sekolah