Sejarah Indonesia Kelas XII

Partai Komunis Indonesia (PKI) bukanlah satu-satunya pihak yang terlibat dalam peristiwa Madiun 1948. 

Ia tergabung dalam himpunan yang bernama Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang berisikan banyak pihak lainnya. 

Spektrum Ideologi yang bercorak dari himpunan organisasi bernama FDR tersebut adalah…

• Kanan

• Moderat (Centrist)

• Konserfatif

• Kiri

• Progresif

Answer explanation

Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, elo harus tau dulu nih partai apa saja yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR).

Jadi, selain PKI, partai yang tergabung dalam FDR adalah sebagai berikut:

• Partai Buruh Indonesia (PBI)

• Partai Sosialis Indonesia (PSI)

• Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI)

Nah, keempat Partai ini (termasuk PKI) memiliki ideologi komunis atau spektrum ideologi golongan kiri. 

Maka jawabannya adalah Kiri

Dalam konteks sejarah Indonesia, peristiwa Madiun 1948 memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan politik di Indonesia. Salah satu dampak tersebut adalah…

• Pengakuan internasional

• Perubahan konstitusi

• Pembentukan Orde Baru

• Pembubaran PKI

• Perang kemerdekaan

Front Demokrasi Rakyat (FDR) merupakan sebuah aliansi yang melibatkan berbagai organisasi. Salah satu tujuan utama dari FDR adalah…

• Menggulingkan pemerintahan yang ada

• Meningkatkan kesejahteraan rakyat

• Mendukung pemerintahan kolonial

• Menjaga stabilitas politik

• Mendapatkan dukungan internasional

Peristiwa Madiun 1948 sering kali dipandang dari sudut pandang ideologi. Salah satu ideologi yang paling mendominasi dalam peristiwa tersebut adalah…

• Demokrasi

• Kapitalisme

• Socialisme

• Komunisme

• Fasisme

Menurut sudut pandang pemerintah dan bahkan menurut tujuan yang hendak dicapai dari aktor itu sendiri, pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) berjenis…

• Pembangkangan (insurgency)

• Separatisme

• Makar

• Subversi

• Perang Saudara

Answer explanation

APRA adalah peristiwa kudeta yang dilakukan oleh Raymond Westerling  yang merupakan eks Kapten Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (KNIL) atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda.  

Nah, gerakan kudeta yang berpusat di Jawa Barat ini juga melibatkan Sultan Hamid II yang saat itu adalah seorang menteri di Kabinet Indonesia Serikat (RIS).

Dari kiri ke kanan: Sultan Hamid II, Raymond Westerling, dan Anwar Tjokroaminoto. (Arsip Zenius, Dok. Wikipedia)

Kudeta tersebut dilandasi oleh keinginan untuk mempertahankan negara Federal dan menolak negara Republik (NKRI). 

Nah, untuk mencapai keinginan ini APRA melakukan beberapa siasat, antara lain:

• Melakukan pendudukan markas Divisi Siliwangi di Bandung 

• Raymond Westerling dan Sultan Hamid II merencanakan kudeta di Jakarta terhadap pemerintah pusat

Jadi dari beberapa siasat yang dilakukan APRA ini, bisa kita simpulkan kalau pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) berjenis makar atau kudeta. 

Kudeta sendiri kan punya arti menggulingkan pemerintahan yang sah. Berarti jawabannya adalah C. Makar (coup d’etat).

Peristiwa pemberontakan Andi Azis sering kali dilihat sebagai sebuah upaya pemisahan diri wilayah Sulawesi Selatan dari Indonesia. 

Bila kita telaah lebih dalam, peristiwa ini sebenarnya lebih cocok dikategorikan sebagai…

• Pembangkang

• Separatisme

• Makar

• Subversi

• Perang Saudara

Answer explanation

Peristiwa Andi Azis yang terjadi di tahun 1950-an ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan militer. 

Andi Azis merasa, pemerintah pusat tidak adil dalam melakukan perekrutan atau penyatuan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS).

Keresahan ini tidak didengarkan oleh pemerintah pusat, sehingga Andi Azis melakukan pendudukan di sejumlah tempat-tempat penting, khususnya markas-markas TNI di wilayah Sulawesi Selatan. 

Akibat aksi inilah, pemerintah pusat menganggap Andi Azis adalah pengkhianat dan mengeluarkan beberapa ultimatum sebagai berikut:

• Andi Azis harus menyerahkan senjata

• Andi Azis harus menyerahkan pasukannya

• Azis harus datang ke Jakarta menghadap pemerintah pusat sebagai bentuk menyerahnya

Tapi kenyataannya, Andi Azis tidak datang ke Jakarta pada waktu yang telah ditentukan pemerintah pusat. Kemudian, pemerintah pusat pun mengambil kesimpulan bahwa Andi Azis memberontak.

Dari perspektif ini, pemerintah pusat merasa keberadaan Andi Azis adalah sebuah ancaman yang dapat membahayakan keamanan negara. 

Jadi kesimpulannya pemberontakan Andi Azis lebih cocok dikategorikan sebagai (A) pemberontakan atau pembangkangan.

Dalam kasus pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang dipimpin oleh Christian Soumokil yang menginginkan agar Indonesia bagian timur menjadi wilayah yang mandiri, solusi yang bisa menjadi jawaban untuk menyelesaikan tuntutan pemberontakan tersebut selain federasi adalah…

• Pembangunan Infrastruktur

• Partisipasi dan Jaminan Hak Sepadan dalam pemerintahan

• Proses diplomasi yang lebih komprehensif

• Pengurangan personil militer

• Melakukan penyuluhan kebangsaan 

Answer explanation

Pemberontakan ini terjadi pada tahun 1950-an yang dipimpin oleh Christian Soumokil dengan latar belakang karena setelah Konferensi Meja Bundar (KMD) Indonesia bentuk negaranya Serikat (RIS).

Christian Soumokil adalah pendiri RMS sekaligus Presiden RMS pada 3 Mei 1950 (dok: alchetron.com)

Tetapi ketika masuk tahun 1950-an, RIS berubah menjadi NKRI di bawah kendali pemerintah pusat yang ada di Jawa. 

Perubahan bentuk RIS ke NKRI ini ternyata ditentang oleh Christian Soumokil yang saat itu merupakan tokoh terkenal di Negara Indonesia Timur (NIT). 

Cristian Soumokil menentang adanya peleburan negara-negara bagian dan pembubaran NIT. Alasannya adalah:

• Ditakutkan, saat berubah menjadi NKRI, pemerintahan akan terpusat di Jawa

• Munculnya isu SARA, ditakutkan saat terbentuknya NKRI, wilayah timur Indonesia akan dikuasai oleh orang-orang yang beragama Islam

Nah, kalo melihat alasan-alasan dan ketakutan yang muncul dari Republik Maluku Selatan (RMS) yang dipimpin oleh Christian Soumokil, kita dapat menyimpulkan bahwa solusi yang tepat adalah B. Partisipasi dan Jaminan Hak Sepadan dalam pemerintahan.

Salah satu alasan Ventje Sumual melakukan pemberontakan Permesta adalah karena pemerintah pusat tidak menjalankan pemerintahan sesuai dengan konstitusi yang ada. Hal yang bersifat inkonstitusional tersebut ditunjukkan dalam hal…

• Masuknya PKI di dalam pemerintahan

• Begitu mudahnya parlemen menjatuhkan kabinet dengan mosi tidak percaya

• Kabinet Djuanda tidak dipilih melalui pemilu

• Begitu besarnya kekuasaan parlemen di pemerintahan 

• Kekuasaan Presiden Soekarno tidak besar di dalam pemerintahan

Answer explanation

Permesta ini berkaitan juga dengan pemberontakan PRRI, keduanya ini memiliki alasan 

• Adanya ketimpangan ekonomi dan pembangunan antara pusat dan daerah 

• Ketidaksukaan atau konflik dengan pemerintah pusat 

• Saat pemberontakan PRRI dan Permesta terjadi, kabinet yang sedang berkuasa adalah Kabinet Djuanda, dan mereka menginginkan Kabinet Djuanda dibubarkan karena kabinet ini dibentuk tidak sesuai konstitusi. 

Kabinet yang berkuasa harusnya dipilih dan dibentuk melalui pemilu, tetapi Kabinet Djuanda adalah Zaken Kabinet yang berisi orang-orang ahli yang dipilih langsung oleh Presiden tanpa melibatkan rakyat. 

Maka, jawaban dari soal ini adalah  C. Kabinet Djuanda tidak dipilih melalui pemilu.