PTS Pancasila 24/25

Pancasila merupakan panduan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana Pancasila berfungsi dalam perumusan dan penerapan konstitusi Republik Indonesia?

• Sebagai dasar untuk menentukan undang-undang yang berlaku

• Sebagai panduan untuk pemilihan umum

• Sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan luar negeri

• Sebagai ideologi politik untuk partai-partai politik

Pancasila merupakan arah dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia kita wajib memiliki semangat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang menunjukkan sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” yaitu …

• Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan

• Bertoleransi dan menghargai terhadap perbedaan kepercayaan agama

• Mengakui persamaan hak dan kewajiban manusia

• Menjalankan gotong royong di lingkungan tempat tinggal

1. Semangat sila kedua dalam kehidupan sehari-hari bermakna kita harus mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan.
   Perhatikan pernyataan berikut:

1. 1) Menghargai perbedaan suku, agama, dan ras

2. 2) Rukun dan bekerja sama antar pemeluk agama

3. 3) Mengembangkan rasa kebanggaan bertanah air

4. 4) Mengakui persamaan derajat manusia

5. 5) Memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan YME

6. 
   Dari pernyataan di atas, yang merupakan pengalaman sila kedua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” ditunjukkan pada nomor …

• (1), (2), dan (3)

• (1), (4), dan (5)

• (2), (3), dan (4)

• (2), (4), dan (5)

Sila ketiga Pancasila berbunyi “Persatuan Indonesia”, makna sila tersebut terimplementasi semangat kebersamaan dan persatuan yang merupakan ciri negara majemuk. Dalam suatu organisasi kemasyarakatan, terdapat anggotanya yang berasal dari berbagai suku dan agama. Langkah apa yang tepat untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila dalam organisasi tersebut …

• Menerapkan aturan yang berbeda pada setiap anggota

• Membatasi partisipasi anggota berdasarkan suku dan agama

• Mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan

• Mendorong partisipasi aktif dari semua anggota

Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan agar hasilnya sesuai dengan kepentingan bersama merupakan salah satu kandungan nilai dari sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.”
Manakah yang menjadi dasar utama dalam pelaksanaan permusyawaratan menurut sila keempat Pancasila …

• Kekuatan militer dan kekuasaan politik

• Suara terbanyak tanpa memperhatikan suara minoritas

• Kesepakatan bersama yang memperhatikan kepentingan seluruh pihak

• • Keputusan sepihak yang diambil penguasa

4. “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” bermakna bahwa negara menjamin setiap rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
   Perhatikan pernyataan di bawah ini:

1. 1) Menyelesaikan konflik secara damai dan tidak menimbulkan perpecahan

2. 2) Warga negara memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan

3. 3) Diskriminasi dalam kesetaraan hukum

4. 4) Mempunyai hak yang sama atas kesejahteraan

5. 5) Pemerintah memberikan distribusi bantuan sosial kepada rakyat

Dari pernyataan di atas, yang menunjukkan makna sila kelima Pancasila ditunjukkan pada nomor …

• (1), (2), dan (4)

• (1), (3), dan (4)

• (2), (3), dan (5)

• (2), (4), dan (5)

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut ini adalah beberapa pernyataan mengenai hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pilihlah pernyataan yang paling tepat ….

• Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 merupakan dua dokumen yang terpisah dan tidak saling memengaruhi satu sama lain dalam pembentukan dan pengaturan negara

• Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis dan ideologis yang mendasari seluruh isi UUD NRI Tahun 1945, sementara UUD NRI Tahun 1945 mengatur tata kelola negara dan pelaksanaan kekuasaan

• UUD NRI Tahun 1945 menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan menjadikannya sebagai pedoman dalam penyusunan hukum nasional

• Pancasila hanya berlaku sebagai panduan moral bagi masyarakat, sedangkan UUD NRI Tahun 1945 mengatur sistem pemerintahan dan hak-hak konstitusional warga negara

Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa Pancasila tidak dapat dipisahkan dari UUD NRI Tahun 1945 dan sistem ketatanegaraan karena hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 seperti hubungan antara roh dengan jasad yang tidak terpisahkan. Berikut ini adalah beberapa pernyataan mengenai hubungan tersebut. Pilihlah pernyataan yang paling tepat ….

• Pancasila sebagai roh tidak mempengaruhi pembentukan UUD NRI Tahun 1945 yang berfungsi sebagai jasad dalam pemerintahan

• UUD NRI Tahun 1945 berfungsi sebagai roh yang mengarahkan pelaksanaan Pancasila sebagai jasad, oleh karena itu Pancasila tidak berperan dalam pembentukan UUD NRI Tahun 1945

• Pancasila sebagai roh memberikan nilai-nilai dasar dan prinsip filosofis yang mendasari UUD NRI Tahun 1945 sebagai jasad, sehingga UUD NRI Tahun 1945 berfungsi mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik pemerintahan

• Pancasila sebagai jasad berfungsi sebagai pedoman praktis dalam pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai roh, sehingga keduanya memiliki peran yang saling bertentangan dalam pemerintahan

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dituangkan dalam UUD NRI Tahun 1945 di dalam ….

• Pembukaan alinea ke-4

• Pasal 1

• Piagam Jakarta

• 9. Pasal 28 A-J

Pancasila merupakan sumber hukum yang mengatur tata kelola berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila juga menjadi acuan dalam merumuskan aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dari pernyataan di atas, manakah yang menunjukkan kedudukan Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945 ….

• Pancasila berada di bawah UUD NRI Tahun 1945

• Pancasila setara dengan UUD NRI Tahun 1945

• Pancasila berada di atas UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya

• 9. Pancasila tidak berpengaruh pada UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya