surat kuasa dan gugatan

Salah satu isi wajib dalam surat kuasa khusus adalah...

• Jenis objek sengketa

• Nomor register perkara

• Identitas pemberi dan penerima kuasa

• Dasar hukum keputusan TUN

Menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 51 Tahun 2009, gugatan adalah...

• Permohonan tertulis untuk memperoleh pengesahan peraturan

• Permohonan berisi tuntutan terhadap pejabat TUN untuk memperoleh putusan pengadilan

• Surat keberatan terhadap pejabat negara

• Laporan pelanggaran hukum administrasi

Dalam isi gugatan, menurut Pasal 56 UU PTUN, harus memuat antara lain...

• Tuntutan pidana

• Bukti-bukti permulaan

• Waktu penandatanganan surat kuasa

• Nama, jabatan, dan kedudukan tergugat

Permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa diatur dalam...

• Pasal 50 UU PTUN

• Pasal 65 UU AP jo Pasal 67 UU PTUN

• Pasal 70 UU Peradilan Umum

• Pasal 75 UU MA

Dalam praktik pendaftaran gugatan di PTUN, surat kuasa khusus wajib dilampirkan...

• Saat pemeriksaan pokok perkara dimulai

• Bersamaan dengan pendaftaran gugatan

• Setelah mediasi selesai

• Saat pembacaan putusan

Kuasa insidentil diberikan kepada...

• Advokat yang belum lulus magang

• Siapa saja yang memiliki surat kuasa umum

• Anggota keluarga sampai derajat kedua dengan izin Ketua PTUN

• Mahasiswa hukum yang sedang praktik

Bukan termasuk syarat formil gugatan adalah...

• tenggang waktu dan upaya administrasi

• kompetensi absolut

• kepentingan yang dirugikan

• objek sengketa harus melanggar peraturan perundang-undangan

Gugatan yang diajukan ke PTUN bertujuan agar...

• Keputusan TUN dibatalkan atau dinyatakan tidak sah

• Pejabat TUN dikenai sanksi pidana

• Pemerintah mengubah peraturan perundangan

• Pihak tergugat meminta maaf secara terbuka

Apabila dalam gugatan ternyata terbukti bahwa keputusan tata usaha negara cacat prosedur maka keputusan tersebut dinyatakan...

• tidak diterima

• batal

• tidak sah

• telah benar

Alasan mengajukan gugatan menurut Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 adalah karena keputusan TUN...

• Bertentangan dengan asas kepastian hukum

• Telah melewati tenggat waktu

• Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik

• Tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang