Kapan waktu penyampaian pelanggaran administarsi TSM?

• sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan rekapitulasi

• sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara

• sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan akhir tahapan

• sejak tahapan dimulai sampai dengan hari pemungutan suara

• sejak tahapan dimulai sampai dengan akhir tahapan

Berikut merupakan Pelapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, Kecuali

• Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat

• peserta Pemilihan

• Bawaslu Kabupaten/Kota

• tim kampanye Peserta Pemilihan yang didaftarkan. kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota

• pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauanya

Berapakah batas waktu penanganan temuan/laporan pelanggaran pemilihan di pengawas pemilihan?

• 3+2 hari kerja

• 7+7 hari kerja

• 5 hari kerja

• 3+2 hari kalender

• 14 hari kalender

Berapakah batas waktu penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sisterntis, dan masif?

• 12 hari kerja

• 7+7 hari kalender

• 14 hari kerja

• 12 hari

• 3+2 hari

Siapakah yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistemtis, dan masif?

• Bawaslu

• KPU

• Bawaslu dan Bawaslu Provinsi

• Bawaslu Provinsi

• Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Kajian awal dilakukan untuk meneliti sebagai berikut, Kecuali

• Laporan Pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya

• keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan

• pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan;

• jenis dugaan pelanggaran

• Keterpenuhan unsur pelanggaran pemilu

Siapakah yang dapat melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ke Pengawas Pemilu?

• Pemantau pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya

• Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat

• Partai Politik

• Tim Kampanye

• Semua salah

Syarat materiel laporan meliputi:

• semua benar

• Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran

• Bukti

• Uraian kejadian dugaan pelanggaran

Temuan dan laporan pelanggaran pemilihan yang telah diregistrasi yang mengandung dugaan tindak pidana pemilihan dibahas dalam pembahasan pertama sentra Gakkumdu paling lambat?

• 2x24 jam setelah laporan diterima

• 1 hari sejak laporan disampaikan

• 2x24 jam setelah laporan disampaikan

• 1x24 jam setelah temua/laporan dirigister

• 1 hari sejak laporan diterima

Berapakah batas waktu pembuatan kajian awal setelah Laporan disampaikan ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan?

• paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak Laporan disampaikan

• paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak Laporan diregistrasi

• paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak Laporan disampaikan

• paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak Laporan disampaikan

• paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak Laporan diterima