TES SUMATIF BAB 2 KELAS 8 TAHUN 2025/2026

Negara memiliki aturan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Aturan kehidupan bernegara tersebut dikenal dengan istilah konstitusi atau hukum dasar. Menurut istilah ketatanegaraan, konstitusi dimaksudkan untuk membentuk, menyusun, atau menyatakan suatu negara. Konstitusi dapat diartikan sebagai…

• hukum dasar yang tertulis

• hukum dasar yang tidak tertulis

• hukum dasar yang wajib dipatuhi oleh pemerintah

• hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara

Perhatikan pernyataan berikut ini!

(1) pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus

(2) upacara bendera setiap tanggal 17 Agustus

(3) UUD Negara Repulik Indonesia Tahun 1945

(4) foto presiden dan wakil presiden di kantor pemerintahan

Berdasarkan pernyataan di atas, konstitusi tidak tertulis (konvensi) ditunjukkan oleh nomor...

• 1, 2, dan 3

• 1, 2, dan 4

• 1, 3, dan 4

• 2, 3, dan 4

Perumusan rancangan Undang Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 dimulai dengan pembentukan Panitia Hukum Dasar dalam sidang BPUPK yang berlangsung pada 11 Juli 1945. Panitia Hukum Dasar merupakan sebuah panitia yang ditugasi oleh BPUPK untuk merancang UUD. Keanggotaan Panitia Hukum Dasar terdiri atas 19 orang anggota dan diketuai oleh Ir. Sukarno. Pada sore hari tanggal 11 Juli 1945, Panitia Hukum Dasar mengadakan rapat untuk membahas beberapa materi di dalam pembukaan UUD yang perlu dituangkan ke dalam batang tubuh UUD dan membentuk Panitia Kecil yang

diberi tugas menyusun rancangan batang tubuhnya. Keanggotaan Panitia Kecil ditunjuk oleh Ir. Soekarno dengan diketuai oleh Prof. Dr. Soepomo dan beranggotakan Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro, Mr. Achmad Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, Dr. Soekiman, dan H. Agoes Salim.

Berdasarkan uraian di atas, Panitia Kecil yang dibentuk tanggal 11 Juli 1945 bertugas untuk...

• merumuskan dasar negara

• merumuskan Piagam Jakarta

• merumuskan pembukaan UUD

• merumuskan batang tubuh UUD

Menjelang pengesahan rancangan UUD, berdasarkan hasil rapat yang dilaksanakan pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945 oleh Mohammad Hatta dan sejumlah tokoh Islam, kalimat dalam rancangan pembukaan UUD yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hal yang melatarbelakangi perubahan dalam rancangan pembukaan UUD, jika dikaitkan dengan kondisi bangsa Indonesia pada saat itu adalah...

• keberagaman ras

• keberagaman suku

• keberagaman agama

• keberagaman budaya

Perhatikan pernyataan berikut ini!

(1) Relatif (tidak mengikat/penerapan di setiap tempat berbeda-beda)

(2) Luwes/Supel (dapat mengikuti perkembangan zaman)

(3) Singkat (hanya memuat aturan-aturan pokok)

(4) Detail (memuat aturan-aturan yang terperinci)

Sifat konstitusi yang sesuai dengan UUD 1945 ditunjukkan oleh nomor...

• 1 dan 2

• 1 dan 3

• 2 dan 3

• 2 dan 4

Perhatikan kutipan berita berikut ini!

Jakarta, InfoPublik – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terhadap UUD 1945. …………………………………………………………

Oleh karena itu, para pemohon meminta MK untuk menyatakan sejumlah pasal dalam UU P2SK dalam permohonannya diuji ke MK. Para pemohon berpendapat bahwa beberapa ketentuan dalam UU tersebut, terutama yang berkaitan dengan kewenangan Menteri Keuangan dalam memberikan persetujuan atas berbagai hal, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka menilai bahwa ketentuan-ketentuan ini memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada Menteri Keuangan dan berpotensi menghambat transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan sektor keuangan.

Sumber : infopublik.id

Berdasarkan kutipan berita di atas, UUD NRI tahun 1945 memiliki fungsi yaitu…

• menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan sudah sesuai atau belum dengan UUD NRI Tahun 1945

• mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

• mengatur pembagian kekuasaan lembaga-lembaga negara

• penentu hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah

Perhatikan kutipan berita berikut ini!

Jakarta, InfoPublik – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terhadap UUD 1945. …………………………………………………………

Oleh karena itu, para pemohon meminta MK untuk menyatakan sejumlah pasal dalam UU P2SK dalam permohonannya diuji ke MK. Para pemohon berpendapat bahwa beberapa ketentuan dalam UU tersebut, terutama yang berkaitan dengan kewenangan Menteri Keuangan dalam memberikan persetujuan atas berbagai hal, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka menilai bahwa ketentuan-ketentuan ini memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada Menteri Keuangan dan berpotensi menghambat transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan sektor keuangan.

Sumber : infopublik.id

Berdasarkan kutipan berita di atas, UUD NRI Tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai…

• sumber hukum tertulis yang dibuat oleh menteri negara

• sumber hukum tertulis yang kedudukannya lebih tinggi dari Pancasila

• sumber hukum tertulis yang kedudukannya paling tinggi dalam peraturan perundang-undangan

• sumber hukum tertulis yang kedudukannya sama/ sejajar dengan peraturan perundang-undangan lainnya

Perhatikan wacana berikut ini! Pada periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, Indonesia pernah menjadi negara berbentuk serikat atau Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS terbentuk sebagai hasil dari perundingan antara Indonesia dengan Belanda di Konferensi Meja Bundar (KMB). Tujuan dibentuknya RIS adalah untuk melemahkan dan memecah kekuatan bangsa Indonesia supaya bisa dikuasai kembali oleh Belanda. Perubahan bentuk negara tersebut berdampak pada perubahan konstitusi negara. Konstitusi yang berlaku pada saat negara Indonesia berbentuk serikat adalah...

• UUD 1945 asli

• UUD Sementara 1950

• UUD 1945 sesudah amandemen

• Konstitusi Republik Indonesia Serikat

Sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan, serta memiliki 37 pasal dalam Batang Tubuhnya. Sedangkan setelah amandemen, UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan Pasal-Pasal saja, dengan jumlah pasal yang bertambah menjadi….

• 49 pasal

• 65 pasal

• 73 pasal

• 170 pasal

Salah satu kesepakatan dasar MPR yang berkaitan dengan perubahan UUD 1945 adalah tidak boleh mengubah Pembukaan UUD 1945. Hal tersebut disebabkan karena di dalam Pembukaan memuat..

• dasar negara

• tujuan negara

• cita-cita negara

• semuanya Benar